..::: PC PMII NGAWI:::..

Peringatan Hari Anti Korupsi :Teatrikal Warnai Demo PMII Ngawi

2011-12-10T10:07:00.000-08:00

Ngawi (beritajatim.com) - Puluhan mahasiswa Kabupaten Ngawi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo di depan kantor Pemkab dan kantor DPRD setempat. Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati hari anti korupsi sedunia.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan poster yang berisi tentang buruknya birokrasi yang ada di seluruh pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga yang ada di daerah. Selain itu mereka juga melakukan aksi treatrikal.

Dalam treatrikal yang diperankan oleh empat orang ini, tiga orang berperan sebagai masyarakat miskin korban korupsi yang meminta bantuan dari birokat. Sedang satu orang yang berperan sebagai pejabat hanya berlenggang kangkung tak perduli dengan keberadaan ke tiga orang miskin yang meminta bantuannya.

Kordinator aksi, Kosin mengatakan, demo refleksi ini dilakukan untuk mengingatkan kepada semua pejabat publik tetang bahaya dari korupsi yang memiliki dampak sangat luas. Terutama untuk kelangsung hidup masyarakat miskin yang semakin sengsara dengan adanya tindak korupsi.

"Korupsi hanya menguntungkan sebagian orang, namun menyengsarakan seluruh masyarakat. Seperti yang ada di sini kita banyak mengetahui adanya praktik jual beli jabatan, terus yang nyogok itu pakai uang apa kalau tidak uang dari hasil yang tidak benar," ucapnya, Jumat (9/12/2011).

Selain itu, menurut PMII, masih banyak praktik korupsi dan kecurangan-kecurangan lain yang terjadi di Ngawi. Namun hal tersebut masih belum sampai di ranah hukum. "Secara kasat mata banyak korupsi yang terjadi namun entah kenapa mereka yang melakukan belum diadili," tandas Kosin. [rdk/but]

Sumber: www.beritajatim.com

Hari AIDS Sedunia: PMII Ngawi Adakan Hearing Dengan DPRD Setempat

2011-12-10T10:00:00.000-08:00

Memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Ngawi gelar aksi bagi-bagi seribu bunga kepada para pengendara yang melintas di kawasan perempatan Kartonyono Ngawi. Rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan long march menuju gedung DPRD Ngawi, Kamis (01/12).

“Sengaja kita lakukan aksi ini untuk memperingati Hari HIV AIDS sedunia, dimana mereka khususnya para penderita HIV AIDS di Ngawi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” terang Agus Susanto,salah satu peserta aksi.

Aksi PC PMII Ngawi sendiri mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian sampai ke gedung wakil rakyat. Selama dalam perjalanan ratusan mahasiswa sambil membentangkan poster dengan bertuliskan ‘Stop HIV AIDS’ dan ‘Hapuskan Stigma dan Diskriminasi Penderita AIDS’. Kemudian tidak berselang lama ratusan aktivis PMII sampai di gedung DPRD Ngawi untuk mengadakan hearing yang diambut ketua Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Slamet Riyanto.S.sos. Tepatnya dilantai dua gedung dewan, PMII mengikuti hearing bersama para anggota Komisi II DPRD Ngawi yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Dinas Kesehatan Ngawi dan pihak dari RSUD dr Soeroto Ngawi.

“Mereka sebagai stake holder harus bisa berperan bagaimana HIV AIDS ini menjadikan momentum tersendiri agar penyebaran penyakit yang paling mematikan dapat ditekan,” tambah Agus Susanto. Dalam rapat hearing PC PMII Ngawi menilai Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) masih lemah sesuai fungsinya, minimnya anggaran untuk menanggulangi HIV AIDS dan pelayanan Jamkesmas bagi penderita HIV AIDS tidak seuai dengan prakteknya. Selain itu PC PMII Ngawi menyampaikan beberapa temua-temuan terkait angka penyebaran HIV AIDS diwilayah Ngawi cukup memprihatinkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Ngawi pada tahun 2008 penderita lemahnya sistim kekebalan tubuh ini mencapai 14 kasus. Setelah memasuki tahun 2011 akhir justru peningkatanya mencapai seratus persen dengan angka tidak kurang dari 27 penderita HIV AIDS yang 14 penderitanya sudah dilaporkan meninggal. (pr)

Sumber: www.sinarngawi.com

Puluhan Aktifis PMII Ngawi Demo Tolak Pembangunan GOR

2011-12-10T09:38:00.000-08:00

Ngawi (Suarakomunitas.net). Puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ngawi, Komisariat STITI KP dan STAI Ngawi , menggelar aksi menolak pembangunan GOR, Kamis (8/082011). Sambil membawa poster dan spanduk ,mereka berorasi menolak kebijakan pemeritah tentang pembangunan GOR yang menelan dana milyaran rupiah itu. aksi demo yang di gelar di depan lahan yang akan di bangun GOR eks-terminal lama Kabupaten Ngawi.

"Kami mengutuk keras rencana pembangunan GOR ini, Pemkab Ngawi seharusnya malu karena masih banyak warganya yang perlu perhatian ketimbang pembangunan GOR yang menghabiskan dana milyaran rupiah itu," ujar Koordinator Aksi, Wakid. Menurut dia, aksi ini juga memprotes kebijakan dan program-program pemerintah Ngawi yang belum maksimal.

Selain berorasi, puluhan kader PMII Ngawi dalam aksinya juga menyanyikan lagu Mars PMII.

Mereka juga membagikan selebaran berisi kritikan rencana pembangunan GOR kepada para pengguna jalan dan masyarakat yang melintasi di jalan tersebut.

Sementara salah seorang warga Klitik dekat dengan eks-terminal lama, Wagiran mengaku keberatan jika pembangunan GOR itu dilakukan. Menurut dia, pembangunan GOR itu akan mematikan mata pencaharian mereka.

"Kami khawatir jika GOR jadi dibangun, nasib pedagang kaki lima dan tukang becak akan digusur. Karenanya, kami mengimbau kepada pihak berwenang untuk membatalkan rencana itu," kata Wagiran.

Selesai menggelar aksi, puluhan aktifis PMII Ngawi membagi-bagikan ta’jil gratis kepada tukang becak, pengemis dan anak-anak jalanan untuk santapan berbuka puasa.(ags)

Sumber: www.suarakomunitas.net

Selamat Atas Terlaksananya Dialog Publik dan Konfercab VI PC PMII Ngawi

2011-05-30T08:36:00.000-07:00

Diantara rangkaian acara Konfercab VI PC PMII Ngawi yaitu Dialog Publik bertemakan “ Membedah Tindak Kekerasan Atas Nama Agama” dengan menghadirkan KH.Sholahudin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang), Kapolres Ngawi, Mustofa Bisri (Ketua PUBK). Beberapa Ormas, OKP, unsur Pemerintah serta puluhan kader PMII Ngawi turut menyemarakkan acara dialog publik ini. dialog publik ini dimulai pukul 13:30 – 16:30 wib. Pembukaan oleh MC Sahabati Lililk Nur Cholidah setelah itu dilanjutkan sambutan-sambutan.

Sambutan pertama oleh ketua panitia sahabat Agus Susanto, dia menyampaikan beberapa hal penting terkait rangkaian acara ini yaitu mengenai pengambilan tema dialog publik “ Membedah Tindak Kekerasan Atas Nama Agama” yang melatar belakangi dialog ini adalah Maraknya tindak kekerasan akhir-akhir ini membuat banyak pihak mengaku prihatin. Celakanya, kekerasan yang sering tampil di publik di Indonesia diberi label sentuhan SARA (Suku-Agama-Ras-Antargolongan) sebagai contoh yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung. Kemudian Agus melaporkan kepada peserta tentang siapa saja yang terlibat dalam dialog publik ini dan jumlah peserta undangan. Sambutan kedua yaitu Keynote Speaker oleh Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, ST. sekaligus pembuka acara dialog publik ini. selanjutnya langsung ke inti yaitu dialog publik yang di moderatori oleh Sahabat Husaini Amar.

Konferensi Cabang (Konfercab) ke-VI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Ngawi kembali di gelar di Aula Desa Klitik.21-22 Mei 2011. Berbeda dengan konfercab sebelumnya, peserta Konfercab kali ini lebih banyak dari Konfercab sebelumnya. acara ini berlangsung sangat demokratis dan "mengharukan". Konfercab dimulai oelh Panitia Stering Comitte (SC) dengan pembacaan berita acara Konfercab VI PC PMII Ngawi yaitu Sahabat Agus Susanto, Sahabat Husaini Amar dan Sahabat Imam Munasir. Acara dilanjutkan dengan sidang Pleno I untuk membahas tata tertib sidang.

Setelah keseluruhan agenda acara dan tata tertib ditetapkan, maka menginjak ke Sidang Pleno II yang mempunyai agenda Pembagian Sidang Komisi-komisi. Dalam pembagian sidang ini peserta kelompokkan menjadi empat kelompok kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno komisi. pembahasan sidang ini antara lain adalah Paradigma, Strategi Pengembangan, Dan Pola Kaderisasi Pmii Cabang Ngawi Periode 2011-2012, Tata Laksana Dan Garis Besar Anggaran Organisasi Pmii Cabang Ngawi Periode 2011-2012 dan Pokok - Pokok Pikiran, Rekomendasi Dan Pernyataan Politik Pmii Cabang Ngawi Periode 2011-2012. Dalam sidang pleno komisi ini peserta sangan serius sekali, mulai dari presentasi hasil komisi masing dan sesi pertanyaan dari peserta lainya. setelah membacakan hasil pleono komisi dari masing kelompok selanjutnya ke agenda acara berikutnya yaitu penyampaian LPJ periode kepengurusan 2009-2010. sebelum agenda acara ini disepakati peserta meminta acara ini dilanjutkan esok hari karena karena kebanyakan peserta sudah mulai lelah. akhirnya peserta lewat panitia SC menyepakati acara ini dilanjutkan esok hari sesuai kesepakat acara akan dimulai pukul 09:00.

memasuki hari berikutnya acara dilanjutkan pagi hari sesuai kesepakatan peserta dan panitia acara dimulai pukul 09:00 tepat. Selanjutnya sidang plenio III yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2009-2010, pandangan umum, dan jawaban atas pandangan khusus. Proses penyampaian pertanggungjawaban oleh Ketua Umum periode 2009-2010, Husaini Amar berlangsung cukup serius. Dengan LPJ yang disusun dengan tebal, Husaini Amar berusaha menyakinkan kepada seluruh peserta Konfercab bahwa kepengurusan yang ia pimpin cukup berhasil walaupun masih ada kekurangan yang patut dievaluasi. Sidang Pleno II mulai serius saat peserta mempunyai kesempatan untuk berkomentar. Peserta mengkritik maupun memuji dalam susasana yang serius. Perdebatan pun tidak dapat dielakkan. Dari seluruh pandangan umum yang dikemukakan, akhirnya disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban kepengurusan periode 2009-2010 cukup baik dan bisa diterima. Suasana menjadi semakin sejuk menjelang pengesahan pertanggungjawaban yang dilaksanakan saat itu juga.

Akhirnya agenda puncak konfercab dilaksanakan pada siang hari dalam Sidang Pleno IV. Sidang ini adalah sidang yang paling ditunggu oleh seluruh peserta karena ada pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur baru periode 2011-2012. Pemilihan dimulai dengan peserta mencalonkan nama-nama yang pantas untuk mengemban amanat sebagai Ketua Umum PMII Cabang Ngawi secara tertutup (tertulis). Pemilihan Ketua Umum pun berlangsung. Peserta menggunakan hak pilihnya melalui kertas yang telah disediakan oleh panitia. Setelah melalui penghitungan suara, Ketua Umum pun terpilih.Dari nama-nama yang diusulkan, dipilih 6 orang yang masuk pada putaran pertama. pada putaran pertama ini Aris Trisilo Wibowo terpilih menjadi Ketua Umum Periode 2011-2011. Aris Trisislo W ketika dimintai kesediaannya, respon masing-masing beragam. Aris mengawali mengeluarkan pernyataan bahwa ia bersedia untuk dipilih menjadi Ketua Umum dengan berbagai pertimbangan dan alasan.

Goodness! It's Aris TW !

Untuk menentukan kepengurusan periode 2011-2012, maka dilaksanakanlah penetapan tim formatur yang terdiri Ketua Umum baru, mantan Ketua Umum sebelumnya, dan 4 orang yang dipilih oleh peserta. Pemilihan untuk kedua kalinya pun dilaksanakan pada siang yang semakin terasa panas di ruang sidang. Kertas pemilihan diedarkan lagi untuk menentukan 4 nama yang layak menentukan formasi kepengurusan baru PMII Cabang Ngawi. Dari beberapa nama yang diusulkan, 4 orang yang memperoleh suara terbanyak menurut abjad adalah Agus Susanto, Sudarsono, Iswatul Hasanah, Sya’roni. Mereka berempat bersama mantan dan Ketua Umum baru bertugas untuk membentuk kepengurusan baru periode 2011-2012.

Pram, Buku dan Sastra Rasa Penjara

2011-04-05T21:45:00.000-07:00

Membincangkan Pramoedya Ananta Toer atau lebih dikenal Pram memang tak ada habis-habisnya, terbukti Pram, Buku dan Sastra Rasa Penjara satu lagi buku biografi menambah khasanah dalam hal itu. Pram memang menarik untuk dibahas, dari sudut manapun terlebih jalan hidupnya yang berliku tak sewajarnya sebagai seorang tokoh perjuangan yang pada akhirnya lebih memainkan penanya dari pada terjun langsung dalam kancah politik nasional. Tapi jangan dikira, menjadi pengarang, menjadi sastrawan justru Pram telah membuat jalur sendiri dan menarik lawan politiknya untuk ikut dalam konsep permainan tinta hitamnya.

Buku Muhammad Rifai, dengan judul Pramoedya Ananta Toer ini memang tidak menghadirkan kebaruan baik data maupun fakta-fakta sejarah, dia hanya merangkumnya, meramunya serta menghimpun cerita-cerita yang berserakan disekitar Pram. Tapi ini patut diapresiasi khususnya bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai sosok pram maupun bagi Pramis sendiri. Ada beberapa yang menarik perhatian, selain sejumlah karya baik yang dapat terselamatkan ataupun karya-karya yang dihilangkan penguasa sampai cerita dinominasikannya Pram untuk hadiah Nobel Sastra, hal itu pertama, ada dua periode yang menjadi pertentangan besar kalangan sastrawan sebut saja Kelompok Manikebu dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang didalamnya ada Pram, yaitu ketika Lekra memenangkan pertaruangan politik dengan ujung dilarangnya kelompok Manikebu oleh Soekarno karena menghalangi cita-cita Revolusi, satu kemenangan Pram secara nyata dengan realisme sosialisnya; dan kelompok Manikebu juga kemudian bersitegang kembali dengan Pram ketika Pram akan dianugerani hadiah Magsaysay Award, tokoh sastra seperti Muchtar Lubis, H.B. Jassin, Asrul Sani, Rendra, Taufik Ismail, Ikranagara da 26 pengarang lainnya melakukan protes terhadap keputusan Yayasan dan mendesaknya membatalkan keputusan tersebut. Alasan mereka peran terkemuka yang selama bertahun-tahun dimainkan Pram sebagai pemuka lekra dalam penindasan terhadap seniman yang tidak sepaham dengan dia, mereka juga berkata “dia memimpin penindasan kreativitas penulis, dramawan, sineas, pelukis dan musikus non komunis, melecehkan kebebasan ekpresi, menyambut pelarangan buku dan piringan hitam dan mengelu-elukan pembakaran buku besar-besaran di Jakarta dan Surabaya.

Disebut juga sebagai faktor pemberat bahwa ‘sebegitu jauh Pramoedya tidak pernah menyesalkan peran yang dilakukannya dahulu, tidak pernah mengakui seluruh sepak-terjangnya dimasa itu sebagai tindakan pemberangusan kemerdekaan kreatif yang dilakukan secara sistematik’, saya menyangkan pendapat Rifai dalam hal ini, dia seolah memberikan simpulan dari kejadian masa lalu yang masih abu-abu itu. Rifai berkata “Pram tetap keras kepala menolak bertobat dan meminta maaf atas kelakuannya sebagai pemuka Lekra. Ia tetap penuh amarah terhadap perlakuan yang ia derita selama 20 tahun lebih.” Pernyataan ini dapat disimpulkan oleh pembaca bahwa Pram benar melakukan apa seperti yang dituduhkan kelompok Manikebu yang minus Goenawan Mohamad, Arif Budiman dan Ajip Rosidi karena mereka justru berada pada kelompok yang kembali memberikan ruang bagi pencarian jalan tengah.

Saya tertarik dengan pernyataan Arif Budiman yang bijaksana “kita menciptakan budaya baru di mana kita saling menghormati martabat orang lain, meskipun dia berlainan pendapat dengan kita. Saya terntu berharap bahwa karena sikap saya ini, Pram akan menjadi setuju dengan saya, bahwa bagi seorang intelektual, kebebasan manusia lebih bernilai ketimbang kekuasaan”, bahkan Goenawan Muhamad sendiri mempunyai alasan dan tidak menandatangani nota protes tersebut yaitu bahwa Pram masih belum bebas, belum dipulihkan hak-hak sipilnya, masih ada pelarangan terhadap bukunya, pelarangan bepergian ke luar negeri, dan lain-lain.

Jadi simpulan yang masih wilayah kontroversi itu malah akan membuat kontoversi lain lagi. Kedua, pelakuan penindasan, penyiksaan dan tahanan tanpa proses pengadilan yang diterima Pram baik pada masa Orde Soekarno maupun Orde Soeharto oleh Pram tidak dibalas dengan menjelek-jelekan Indonesia begitu bahasa penulis buku tersebut, dalam karya-karyanya Pram mengajak seluruh rakyat dan penguasa Indonesia untuk tidak melupakan para pahlawan yang memberikan sumbangan tenaga, pikiran, harta dan nyawanya untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan Pram-lah nama Indonesia menjadi terkenal di dunia Internasional lewat buku-buku yang humanisnya serta sarat dengan ajaran-ajaran kemanusiaan, keadilan dan perjuangan HAM-nya. Pertanyaannya, selain Pram pada kedua era tersebut siapa lagi Sastrawan yang dapat kita banggakan, mengharumkan nama bangsanya, kelompok Manikebu yang tetap menghirup udara bebas pun tak mampu melakukannya!

Itu fakta sejarah yang harus dicatat dengan tinta emas, bahwa bangsa Indonesia bangga pernah memiliki seorang sastrawan yang mencapai tingkatan paripurna. Dan bagi saya, bintang mahaputra itu harus segera disematkan pada dada kirinya walau beliau kini telah tiada, penghargaan terbaik dari bangsa untuk sastrawan yang jadi pahlawan. Jadi, gelar pahlawan itu tak hanya kita berikan pada mereka yang pernah mengangkat senjata bertempur walau jadi tukang bawa peluru tapi bagi sastrawan yang benar-benar telah berjasa memberikan pencerahan dan petunjuk jalan, jadi lentera bagi bangsanya, dalam hal ini saya setuju dengan yang dikemukakan penulis dalam hal nasionalisme Pram yaitu Pram tidak menyetujui penjajahan karena penjajahan telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa termasuk sendi kehidupan keluarga dan menyengsarakan kehidupan manusia, konsepsi nasionalisme Pram dipengaruhi oleh pemikiran revolusi sosialis atau nasionalisme kiri, hal tersebut terlihat dari aspek humanisme, sosialisme, kebencian terhadap barat-asing nasionalisme dari spirit rakyat yang minoritas dan tertindas.

Dan perkembangan konsepsi nasionalisme Pram di era Orba bagaimana nasionalisme keindonesiaan dikontektualkan dengan perlawanan atau penentangan adanya kekuasaan yang absolut, tiran, korup, formalis, dan administratif, dimana Pram berkeinginan kekuasaan yang memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi dan terutama memikirkan kemiskinan warganya; ketiga, berkaitan dengan pelarangan buku yang pernah diderita Pram selama perode kepengaranganya, yang dalam hal ini dimulai semenjak penyerbuan rumah yang sekaligus perpustakaannya pada medio Oktober 1965 dan beberapa buku yang dilarang pihak Kejaksaan, dalam buku ini masih ditulis adanya pelarangan buku tetapi semenjak diumumkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada 13 Oktober lalu, pelarangan barang cetakan, termasuk buku, kini hanya dapat dilakukan melalui proses hukum dan diputuskan oleh pengadilan. Putusan ini merupakan tanggapan Mahkamah Konstitusi atas permintaan uji materi terhadap UU No 4/PNPS/1963 yang diajukan oleh sejumlah penulis, penerbit, dan peminat bahan bacaan sejak akhir tahun lalu sampai awal tahun ini.

Menanggapi hal tersbeut, saya sependapat dengan Atmakusumah (Kompas, 18 Oktober 2010) bahwa larangan peredaran buku tidak pernah efektif dalam situasi politik apa pun. Termasuk pada 30 tahun masa pemerintahan otoriter Orde Baru dan dalam suasana yang sama selama 10 tahun terakhir masa Orde Lama. Buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer, misalnya, beredar luas di negeri kita pada masa Orde Baru walaupun dilarang oleh Kejaksaan Agung. Meski seorang penjual eceran buku Pramoedya di Yogyakarta ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri, ada keluarga pembaca yang memiliki tiga sampai empat eksemplar dari setiap karya Pramoedya. Ini karena semua anggota keluarga berminat membaca buku—yang terbit selama masa pelarangan—pada waktu bersamaan tanpa harus bergiliran. Kita lihat saja faktanya, buku-buku Pramoedya yang dilarang beredar di Indonesia pada masa Orde Baru menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa jurusan sastra di Malaysia. Salah satu novelnya, yang diterbitkan di Malaysia, memasang foto Wakil Presiden Adam Malik di halaman kulit belakang dan komentarnya yang memuji karya sastra Pramoedya. Jadi seperti dikatakan Dr. Yudi Latif yang tampil sebagai ahli dalam persidangan putusan tentang nasib buku, beliau mengatakan “[Hari ini kita menarik] garis batas antara masa lalu dan masa depan, antara otoritarianisme dan demokrasi, antara masyarakat beradab dan masyarakat biadab.” Dan kini saatnya buku-buku Pram menjadi bacaan wajib juga anak-anak negeri ini, tentunya dengan satu tujuan agar jika kelak jadi penguasa tak berlaku keliru bahkan salah seperti yang pernah dilakukan masa Orde Lama maupun Orde Baru dan terakhir Orde Reformasi.

Gus Choi: PMII Sebaiknya Tetap Independen

2011-03-30T03:41:00.000-07:00

Rabu, 30 Maret 2011 11:29

Menanggapi munculnya pernyataan dan desakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Rapat Pleno PBNU di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Senin (28/3) lalu, yang meminta agar organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali menjadi badan otonom NU, mantan Ketua PB PMII A Effendy Choirie menegaskan jika PMII sebaiknya tetap independen.

“Secara organisasi PMII harus tetap independen, tapi secara program kegiatan bisa interdependen dengan NU. Hal itu penting karena banyak kader PMII justru bukan berasal dari kalangan santri atau kalangan nanhdliyyin, melainkan banyak dari luar kalangan NU,” tandas Gus Choi sapaan akrab Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII ini di Jakarta, Rabu (30/3).

Diakui, jika fakta sejarahnya PMII dilahirkan oleh NU, sebagaimana Partai Kebangkitan Bangsa, yang dibidani oleh mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rais Aam KH Ilyas Ruchiyat, KH Mustofa Bisri, KH Muhitz Muzadi dan KH Munasir Ali.

Namun demikian lanjut Gus Choi, kalau PBNU mau bikin organisasi mahasiswa sendiri karena PMII tidak mau menjadi Badan Otonom (Banom) NU, itu tidak masalah. Hanya saja Effendy Choirie khawatir, nasibnya akan sama seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yaitu eksklusif, tertutup dan tidak bisa berkembang.

Oleh sebab itu pihak tetap berharap, PMII harus sama seperti Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI). Hanya saja PMII tetap memiliki sepesialisasi program kegiatannya yaitu Islam Ahslussunnah wal jamaah (Aswaja). Sebagaimana juga visi dan misi serta ideologi keislaman yang dikembangkan oleh NU.

“Kalau PBNU mau mendirikan organisasi mahasiswa baru, maka akan menjadi eksklusif dan tidak akan berkembang luas. Seperti halnya IMM, yang hanya diikuti oleh mahasiswa Muhammadiyah. Toh, dengan tetap seperti sekarang ini PMII tetap komitmen untuk memperjuangankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip NU dan Aswaja,” ujar Gus Choi. (amf)

NU Online.com

Sisi Lain Kongres PMII XVII: Lain Pedagang, Lain Sopir Angkot

2011-03-25T04:46:00.000-07:00

BANJAR BARU-“Ini bukan momen lebaran apalagi tahun baru, tapi harga-harga koq pada naik ya..”, kata seorang sahabat. Salah satu fenomena yang menarik di kongres kali ini adalah kebijakan para pedagang yang menaikkan harga Gila-gilaan. Pentol yang biasanya harganya Rp.200,- naik menjadi Rp.500,- bahkan Rp.1000,-. Secangkir Kopi dihargai Rp.4000,-. Mie Instan Rebus Rp.7000,-. Mie Ayam dihargai Rp.10.000,- per mangkuk. Nasi bungkus Rp.11.000,-. Gorengan Rp.1500,-/buah. Kerupuk Rp.1500,-/bungkus. Itu masih soal makanan dan minuman, lain lagi dengan urusan pakaian,aksesoris dan pernak-pernik oleh-oleh. Harganya bisa naik tiga kali lipat dari harga biasa. Kenaikan-kenaikan tersebut berlaku dalam radius kurang lebih 50 m dari arena kongres

Rupanya para pedagang sengaja memanfaatkan momen kongres untuk menaikkan omset mereka. Namun, meski demikian jualan mereka yang harganya berkali-kali lipat mahalnya tetap laris manis. Sahabat-sahabati senusantara selalu memadati warung-warung yang ada. Pagi siang sore hingga malam. Mungkin ini tanda bahwa urusan kantong tidak perlu dipusingkan. Yang menjadi ikhwal untuk dipikirkan hanyalah urusan KONGRES. Bagaimana membuat kongres ini menghasilkan produk-produk hukum, gagasan, dan gerakan yang lebih baik, itulah yang harus dipikirkan. Mau harga-harga naik berjuta kali lipat biarlah.

Lain pedagang, lain cerita dengan sopir angkot. Di tengah hiruk-pikuknya kongres, para sopir angkot mengambil sikap tidak menaikkan ongkos. Tetap Rp. 3000,- sama dengan ongkos angkot di Surabaya. Entah apa pertimbangan, alasan maupun tujuannya yang jelas ini merupakan sikap yang luar biasa dari orang-orang sopir angkot. Duga menduga, mungkin karena ke-angkot-an ada aturan UU-nya mengenai harga sementara urusan jualan tidak ada. Sehingga wajar kalau ongkos tidak naik. Sementara itu, mungkin para pedagang yang berjualan di sekitar kongres harus mengahadapi kenyataan adanya pajak yang tinggi, sehingga harus menaikkan harga. Dari itu semua yang jelas, [semoga] sahabat-sahabat tetap cinta dan tidak lupa bahwa pedagang dan sopir angkot adalah bagian dari masyarakat kecil yang wajib dibela kesejahteraannya. (Ghof-1011/Liputan Kongres)

Buku Ilusi Negara Islam Diperbanyak di Empat Negara

2011-03-01T20:29:00.000-08:00

Buku yang berjudul Ilusi Negara Islam yang menceritakan tentang ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia, akan diperbanyak di empat negara di dunia yakni Turki, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat.

"Saya menilai buku ini sangat bagus karena menceritakan Islam yang sebenarnya," kata C Holland Taylor, pendiri-bersama LibForAll Fundation, saat menghadiri peluncuran buka hasil editorial mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama sejumlah pimpinan Nahdhatul Ulama (NU) mantan pimpinan Muhammadyah, di Jakarta, Sabtu malam.

Buku ilusi negara Islam yang merupakan hasil penelitian selama lebih dari dua tahun, mengungkap asal usul, ideologi, dana, agenda dan gerakan transnasional dan kaki tangannya di Indonesia.

Menurut Holland Taylor, buku Ilusi Negara Islam itu, adalah suatu ediologi Islam yang membahas tentang kehidupan Islam melalui perjuangan jihad yang diartikan bahwa Islam dengan jihad bukan merupakan kekerasan tetapi Jihad itu adalah usaha yang dilaksanakan oleh kaum muslim dengan cara yang benar tanpa melalui kekerasan.

Buku setebal 321 halaman diterbitkan PT Desantara Utama Media yang bekerja sama dengan LibForAll Fundation, sebuah lembaga non-pemerintah yang memperjuangkan terwujudnya kedamaian, kebebasan, dan toleransi di seluruh dunia yang diilhami oleh warisan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Holland Taylor mengatakan, masyarakat dunia, masih banyak yang menganggap bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan, padahal setelah dirinya mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam ternyata anggapan oleh sebagian orang Islam radikal maupun non Islam tidaklah begitu.

Ia mengatakan buku yang terbitkan dengan melibatkan sejumlah ulama terkemuka di Indonesia seperti, KH Ahmad Safii Maarif (mantan ketua Muhammadyah), KH Mustofa Bisri dan Azyumarrdi Azra dan Romo Franz Magnis Suseno sebagai salah satu penasihat LibForAll.

Buku tersebut menceritakan bahwa Islam sebagai "Rahmatan Lil-Alamin" itu maksudnya adalah siapa pun di seluruh dunia yang berhati baik, berkemauan baik, dan punya perhatian kuat pada usaha-usaha mewujudkan kedamaian, kebebasan dan toleransi secara kultur adalah keluarga Islam yang bersaudara.

Holland yang merupakan orang Amerika Seikat yang cukup mendalam mempelajari Islam di Tanah Air itu mengganggap bahwa dengan hadirnya buku ini, akan membuka pikiran pemabacanya yang bukan hanya umat Muslim yang beraliran keras tetapi juga bagi umat non Muslim yang mau tahu tentang kehidupan Islam yang sebenarnya.

"Islam di Indonesia, kami telah membentuk sebuah jejaring para pembuat pendapat dalam bidang agama, pendidikan, budaya populer, pemerintah, bisnis, dan media yang bekerja untuk mempertahankan budaya mereka yang mendorong toleransi antar umat beragama dalam menghadapi gelombang baru ekstremisme yang melanda seluruh dunia Muslim," katanya.

Disamping itu, dengan kerjasama usaha LibForAll di Indonesia untuk mengekspor wajah Islam yang penuh senyum, dengan menghubungkan para pemimpin Muslim "moderat" "dalam sebuah jejaring mercu suar di dalam dunia Muslim yang akan mendorong terciptanya toleransi dan kebebasan berpikir dan beribadah.

Sebagai gambaran LibForAll Foundation, sebuah lembaga nirlaba bermarkas di Indonesia dan AS yang bekerja untuk melawan ekstremisme keagamaan dan menolak penggunaan terorisme.

Bagaimana sebenarnya isi buku ini, dapat anda download dari link-link berikut:
cover download
preface download
pengantar editor download
bab II download
bab III download
bab V download
Epilog download
Lampiran I download
Lampiran II download
Daftar Bobliografi download
Kaos Ilusi Negara Islam download

Penyerahan hasil penggalangan dana ditolak Menakertrans

2011-02-11T08:23:00.000-08:00

Komhukum (Jakarta) – Siang ini, tepat pukul 12.00 wib, Migrant Care sebagai jaringan pemulangan TKI, mendatangi kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Mereka menemui Menakertrans Muhaimin Iskandar di ruang kerjanya, untuk menyerahkan hasil penggalangan dana Rp 1000 untuk pemulangan TKI. Pertemuan antara Migrant Care dan Menakertrans dilakukan secara tertutup, Senin (7/2/11).

Penyerahan secara simbolik hasil penggalangan dana tersebut ditolak oleh Muhaimin Iskandar. Menurut menteri, pihak yang seharusnya menerima adalah Kemenlu. "Salah alamat kalau ke sini," ujar Muhaimin di ruang kerjanya.

Begitu Menakertrans tidak menerima, pihak Migrant Care mengatakan akan memberikan hasil penggalangan dana kepada Kemenlu. "Dari pihak Menakertrans tidak menerima dana ini, dan sebaiknya diserahkan ke Kemenlu, karena sebagai lead dari proses pemulangan TKI di Arab adalah Kemenlu," kata Anis Hidayah, aktifis Migrant Care.

Penggalangan dilakukan selama satu bulan, 12 Januari-7 Februari 2011. Selama penggalangan dana tersebut, Migrant Care telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 113.400.430,22.

Dana cash yang diberikan kepada Muhaimin sebesar Rp 15.576.900. Sedangkan dana yang terkumpul dalam rekening sebesar Rp 97.823.530,22.

Penggalangan dana dilakukan di dalam dan luar negeri. Tercatat 20 kota yang melakukan penggalangan dana, sedangkan penggalangan dana di luar negeri dilakukan di 8 negara.

Ini merupakan bentuk kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil kepada pemerintah. Hingga kini, pemerintah belum merealisasikan janjinya untuk memulangkan TKI yang terlantar di kolong jembatan Kandara, Saudi Arabia.

"Ini bagian dari tanggung jawab negara, konstitusi kita juga bilang begitu," kata Anis.

Di lain pihak, Muhaimin mengatakan bahwa kesulitan yang dialami pemerintah dalam pemulangan TKI adalah pada perizinan keluar dari pemerintah Saudi Arabia. "Kesulitannya adalah izin keluar dari negara Saudi," ujar Muhaimin.

Aksi ini telah membuktikan kekuatan masyarakat sipil lebih besar dibandingkan peran negara, dalam perlindungan warganya. Pemerintah dianggap lemah dalam melindungi warga negaranya.

Menyikapi penolakan yang dilakukan Menakertrans, Anis mengatakan akan tetap menyampaikan aspirasi masyarakat. "Tidak jadi persoalan kalau partisipasi masyarakat tidak diterima oleh pemerintah, tetapi kami akan tetap menyampaikan ini," jelas Anis. (K-2/Prima Gumilang)

http://www.komhukum.com/kriminal-feed-1175

http://rp1000untuktki.net/2011/02/08/penyerahan-hasil-penggalangan-dana-ke-menaker-tapi-ditolak/

Karya Pramoedya, Bacaan Wajib Para Aktivis

2011-01-22T02:39:00.000-08:00

BOGOR - Banyak orang bilang, seseorang belum resmi menjadi aktivis jika belum mengenal sastrawan Pramoedya Ananta Toer, serta melahap habis karya-karyanya. Tulisan-tulisan Pram memang menggugah semangat, meski tidak ditulis dengan gaya provokatif dan menghakimi.

Buku-buku Pram juga menjadi pemompa semangat para aktivis mahasiswa di awal dekade 1998, untuk mengobarkan semangat reformasi serta menggulingkan rezim Orde Baru.

"Kata Bapak kepada mahasiswa, sebelum reformasi baca buku saya dulu. Hal itu diakui oleh para mahasiswa yang memang mengaku tergerak dengan buku-buku Pak Pram," tutur Astuti, puteri keempat Pramoedya saat ditemui okezone, di kediamannya yang asri di Kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/06/2010).

Bahkan, kata Astuti, semangat perjuangan ayahnya masih terpancar dari mukanya sesaat sebelum pria kelahiran Bolra Jawa Tengah 6 Februari 1925 ini menghembuskan nafas terakhirnya. Pramudya sempat mengepalkan tangan kirinya sambil terbaring lemah untuk menyemangati para pemuda. Pesan itu bahkan sengaja diukir pada nisan makam ayahnya.

"Pesannya pemuda harus lahirkan pemimpin. Menurut Bapak, mengapa pada zaman Soekarno yang dalam keadaan dijajah bisa menghasilkan pemimpin dan kenapa sekarang sulit?" katanya.

Pesan perjuangan memang kental dalam torehan-torehan pena Pramoedya. Sebut saja dalam tetratrologi Bumi Manusia (Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa dan Rumah Kaca), Gadis Pantai, Nyanyian seorang bisu I, dan II, Di Tepi Kali Bekasi, Jalan Raya Pos Jalan Daendels. Atau Arok-Dedes, yang alur ceritanya dibuat seperti menyimpang dari sejarah yang biasanya dibaca di buku-buku sejarah atau dikisahkan oleh orang tua kepada anaknya.

Seperti kritis sosial yang Pram sampaikan dalam Bumi manusia yang menggambarkan perjuangan RM Tirto Adisuryo, seorang tokoh pergerakan pada zaman kolonial yang mendirikan Sarekat Priyayi (organisasi nasional pertama).

Latar sosial yang mencakup penggambaran kondisi masyarakat, kelompok-kelompok sosial, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, Pram ramu sedemikian apik dalam novel sebagai sarana dia berjuang.(ded)
www.okezone.com

Korp PMII Putri (KOPRI) PMII Ajak Perempuan Tingkatkan Peran Bangun Bangsa

2011-01-05T11:46:00.000-08:00

Padang Pariaman.
Kopri Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengajak semua elemen bangsa untuk terus bekerja keras membenahi kondisi bangsa Indonesia yang semakin mengkuatirkan. PMII juga terus berupaya mendorong perempuan untuk mampu berperan lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua Kopri PB PMII Irma Muthoharoh mengungkapkan hal itu dalam seminar gender bertemakan, Perempuan Sebagai Sumberdaya Manusia Penting Dalam Pembangunan, di Pariaman, Rabu (29/12/2010), aula SMKN 2 Pariaman. Seminar diselenggarakan Kopri PMII Cabang Pariaman menampilkan pemateri Irma Muthoharo, Ketua TP PKK Kota Pariaman diwakili Ketua Pokja II Hj. Martini Mahyuddin, Ketua Bundo Kanduang Pariaman Dra. Arrahmi.

Menurut Irma, diakui cukup banyak tokoh-tokoh perempuan lokal yang sudah memberikan kontribusi dalam sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia. Baik mereka yang bergerak di bidang pendidikan, pejuang kemerdekaan maupun di sector lainnya.

“Kopri sendiri merupakan wadah perempuan PMII untuk meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan Kopri PMII merupakan bagian dari penguatan perempuan Indonesia,” kata Irma.

Ketua Bundo Kanduang Pariaman Arrahmi menambahkan, bundo kanduang yang merupakan ibu sejati dalam kehidupan adat Minangkabau merupakan kunci sukses pembangunan. “Kunci sukses perempuan tersebut harus dibarengi dengan wawasan intelektual, emosional dan spiritual. Perempuan sukses harus memiliki kecakapan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman,” kata Arrahmi yang juga Wakil Kepala SMKN 2 Pariaman.

Arrahmi menyebutkan, banyak kaum ibu yang tidak lagi paham dengan adapt dan nilai-nilai agamanya. Sehingga tidak mampu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anaknya. Padahal, keberhasilan dan sukses seorang anak bermula dari kesuksesan dalam pembinaan di rumah tangga.

Martini Mahyuddin yang akrab disapa Elok Tini menambahkan keberhasilan seorang perempuan dalam kehidupan karir, masyarakat dan keluarganya sangat ditentukan oleh disiplin dirinya. Tanpa disiplin sulit bagi seorang perempuan akan berhasil. “Perempuan yang berkarir di luar rumah tangganya, sebagai isteri dan ibu di rumah tangganya, haruslah berbuatg baik pada suami dan anak. Buat apa berhasil di luar rumah, sementara keluarga berantakan,” kata Elok Tini pensiun PNS di Pariaman. (arm)

SOE HOK GIE, Siapakah dia sebenarnya?

2010-12-11T11:06:00.000-08:00

Sumber: JawaPos,7 Maret 2010
Judul buku: Soe Hok-gie …Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya
Peresensi: M. Lubabun Ni’am Asshibbamal S.
Editor: Rudy Badil, Luki Sutrisno Bekti, dan Nessy Luntungan R.
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Tebal: xl + 512 halaman

APA yang masih mungkin dihikmahkan dari sebuah buku tentang Soe Hok-gie selang 40 tahun setelah kematiannya? Pada posisi kita yang memang sudah sedemikian meneladani Hok-gie sebagai sosok yang idealis, humanis, dan moralis; tentulah tidak cukup memeriksa buku ini sebagai ikhtiar untuk semata mengingat nama Hok-gie.

Tidak cukup bila diniatkan sebagai resepsi mengekalkan memori belaka. Lebih dari itu, kehendak macam apa sejatinya yang kini mendorong kita untuk menampilkan figur Hok-gie sekali lagi? Ya, tidakkah buku Catatan Seorang Demonstran (1983) tersiar masyhur buat meneladani Hok-gie sebagai ”intelektual muda yang berani, lantang, dan sekaligus romantis”?

Nah, lewat penerbitan buku yang penggarapannya dikerubut sejumlah kawan dekat dan pengagum Hok-gie ini memang tebersit suatu kehendak membikin sekaligus menegaskan sekian definisi atas Hok-gie. Setidaknya setelah sejarawan Australia John Maxwell melalui disertasi Soe Hok-gie: A Biography of Young Indonesian Intellectual (1997) mendefinisikan Hok-gie sebagai intelektual. Satu karakter yang begitu kuat dan mengakar dengan didukung pemeriksaan atas pemikiran akademik dan artikel-artikel Hok-gie. Ada skripsi sarjana muda Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920 (1964), ada skripsi Simpang Kiri dari Sebuah Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948 (1969), termasuk kumpulan artikel Hok-gie yang tersusun dalam buku Zaman Peralihan (1995).

Satu lagi, buku Catatan Seorang Demonstran terbitan LP3ES -kali pertama dipublikasikan Yayasan Mandalawangi dengan judul Catatan Seorang Pemuda Indonesia (1972)- yang tampak menonjolkan kesan progresif Hok-gie yang aktivis. Maka, kalau mau berceletuk sebentar, kira-kira seperti apa ungkapan Hok-gie melihat energi masyarakat dan mahasiswa yang belakangan hari kerap diwarnai aksi protes? Sebagaimana dituliskan Rudy Badil (hlm. 266), mungkin sekali beginilah pernyataan pesan Hok-gie yang tertuju kepada pemangku kekuasaan, ”Jangan memancing perasaan anak-anak muda itu. Mereka anak-anak zaman sekarang yang pemarah. Mereka itu angkatan the angry young men, bukan crossboys lagi, bukan hippies juga.”

***Hok-gie -dalam konteks pembahasan aktivisme gerakan mahasiswa- memang merupakan ”tipe langka” di tengah periode kontestasi politik ideologi masa itu, persisnya pada senjakala pemerintahan Soekarno dan awal menyingsingnya kekuasaan rezim Orde Baru. Tipe langka, demikian Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (2006:84) mencermati aktivisme Hok-gie. Tipe langka dari eksponen gerakan mahasiswa ”Angkatan ’66” -yang sepanjang kurun sejarah pascaproklamasi sohor diidentikkan sebagai tonggak pertama ”gerakan mahasiswa sebagai gerakan (moral) politik”.

Tipikal Hok-gie itu merujuk pada rekam jejaknya yang tak menjadi bagian organisasi politik dan partai ideologis apa pun, bahkan sampai batas akhir hidupnya. Padahal, menurut Rum, masa itu ”mahasiswa Jakarta pada umumnya jauh lebih lebur sebagai bagian atau bahkan perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok politik ideologis yang ada dalam struktur Nasakom”. Yang perlu dicatat di sini, aktivitas gerakan di era kontestasi politik ideologi tak mungkin dilepaskan dari aspek pergaulan dan kesesuaian pemikirannya. Untuk kasus Hok-gie, dia dekat dengan aktivis Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) dan sempat menaruh simpati ke PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Meski demikian, Hok-gie yang nonpartisan tak larut tercemari. Contoh soal, ketika awal 1969, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) mulai ditinggal ranjang organisasi-organisasi mahasiswa. Sejak itu, KAMI pun secara de facto telah bubar. Padahal, dua tahun sebelumnya (1967), Hok-gie sudah mengkritik virus pengaruh partai politik di tubuh KAMI yang tersuntikkan di bawah selubung ideologi. Maka, Hok-gie menyerukan supaya ”bagaimana mengurangi dan akhirnya menghapuskan pengaruh-pengaruh partai politik dalam tubuh organisasi-organisasi mahasiswa”. Wajar sajalah, bagaimana mungkin sikap moral organisasi mahasiswa mampu konsekuen. Sebab kalau konsekuen, ”semang” bakal menyerang ”induk”-nya.

Yang tak kalah krusial untuk disimak agar jadi bahan teladan pada masa gawat kini ialah pandangan Hok-gie terhadap sistem demokrasi terpimpin. Secara normatif, Hok-gie tidak menyenangi pemimpin yang justru menjadikan sistem demokrasi sebagai instrumen untuk menindas partai politik lain. Tidak juga terhadap sistem demokrasi yang direkayasa untuk memperluas ranjang kekuasaan dan otoritas politik segelintir elite. Tak ayal, Hok-gie pun lebih bersimpati kepada Sutan Sjahrir karena figurnya tulus dan jujur sehingga jarang ditemukan dalam diri pemimpin politik lain kala itu. Tidakkah ludesnya rasa tulus dan sikap jujur pemimpin begitu mencemaskan kehidupan negara-bangsa kita sekarang?

Buku yang digadang-gadang untuk menampilkan (sekali lagi) kesosokan Hok-gie ini paling cocok dicerna sebagaimana tuturan Jakob Oetama -yang mengenal Hok-gie antara 1965-1969 bersamaan dengan seringnya Hok-gie memasukkan artikel ke kantor Kompas. ”Di tengah krisis rasa keadilan, hilangnya rasa malu, dan gencarnya semangat menggugat hukum saat ini, sosok Soe Hok-gie pantas ditampilkan,” tulisnya (hlm. xiv).

Pantas dengan cara bagaimana? Jakob menganjurkan dengan jernih akal, ”Dilakukan tidak dengan maksud mengultusindividukan, …melainkan menawarkan nilai-nilai keteladanan, utamanya integritas dan kebersihan hati.” Pembaca, kita ditantang untuk itu.

*) M. Lubabun Ni’am Asshibbamal S., aktivis pers mahasiswa, kuliah di Jogjakarta

Nilai Dasar Pergerakan

2010-12-09T07:48:00.000-08:00

Nilai Dasar Pergerakan

A. PENDAHULUAN

Rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi PMII.

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah tali pengikat (kalimatun sawa’) yang mempertemukan warga pergerakan dalam satu cita-cita perjuangan sesuai tujuan organisasi. NDP menjadi sandaran organisasi dalam menegakkan Tauhid di kehidupan sehari-hari, sebagai panduan nilai dalam berhubungan dengan Allah, dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dalam berhubungan dengan alam. Oleh sebab itu, seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan NDP baik secara personal maupun secara bersama-sama.

B. ARTI NDP

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah rumusan nilai nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia, dengan menggunakan kerangka ahlussunnah wal jama’ah. NDP harus senantiasa menjiwai seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus harus dihayati dan diamalkan secara kaffah atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan iman (aspek aqidah), Islam (aspek syari’ah) dan Ihsan (aspek etika, akhlaq dan tasawuf) untuk memohon ridho Allah serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat (sa’adah ad-durain).

Sebagai tempat hidup dan mati, negeri maritim Indonesia merupakan rumah dan medan gerakan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Sebagai tempat semai dan tumbuh, negeri Indonesia telah memberi banyak kepada organisasi, oleh sebab itu, organisasi dan setiap anggotanya wajib memegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan organisasi.

Organisasi menggunakan ahlussunnah wal jama’ah sebagai pendekatan berpikir (manhaj al-fikr) untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Memilih ahlussunnah wal jama’ah sebagai pendekatan berpikir dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan ahlussunnah wal jama’ah yang mengenal nilai kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), toleransi (tasamuh), dan nilai perdamaian (al-shulh), maka kemajemukan etnis, budaya dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

C. FUNGSI

NDP berfungsi sebagai:

a. Kerangka Refleksi

Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan Nilai Dasar Pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus menerus, sehingga butiran-butiran Nilai Dasar Pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

b. Kerangka Aksi

Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi-refleksi yang dilakukan secara terus menerus. Tahap memahami Nilai Dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan Nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

c. Kerangka Ideologis

1. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

2. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.

D. KEDUDUKAN

* NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi.

* NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi.

* NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

ASWAJA Sebagai Manhajul Al-Fikr dan Manhajul Al-Harakah

2010-12-09T07:36:00.001-08:00

ASWAJA ETHIC

Ahlul Sunnah Wal Jama’ah

Pendahuluan

1. Usaha Merumuskan “Aswaja Ethic” PMII

Gagasan mengenai Ahlussunnah wal Jama’ah (selanjutnya disebut Aswaja) sebagai etik sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Elemen-elemennya diartikulasikan secara beragam. Misalnya dalam dimensi tasawuf dipahami sebagai “kritik sosial” (Kiai Said Aqil Siraj), dalam dimensi fiqih disebut “fiqih sosial” (Kiai Sahal Mahfudz), dan lain sebagainya. Sebutan yang berbeda ini sama sekali tidak menunjukkan substansi yang bertentangan satu sama lain, tetapi memperlihatkan betapa nilai dan keyakinan itu diartikulasikan oleh penganutnya secara khas. Meskipun dalam suatu komunitas ideologis sering dijumpai bentuk artikulasi ini tidak terlalu berbeda, namun setiap artikulasi individu tentulah mengandung suatu karaktekstik yang menjadi tekanan akibat perbedaan pengalaman, bacaan terhadap kondisi sosial dan konsep yang diinspirasikan oleh konsern pelakunya.

Usaha untuk memikirkan kembali Aswaja sebagai etik di kalangan PMII, menurut kami, adalah suatu upaya perenungan kembali yang lahir dari suatu kesadaran iman yang menginspirasikan tindakan, konsern terhadap kondisi- sosial kontemporer yang menuntut respon yang tak spontan serta kesadaran komunitas sebagai basis sosial dan nilai dimana konsern itu berasal dan mau diabdikan. Karena itu perumusannya tidak semata eklektik yakni dengan tanpa rasa enggan mengambil kebaikan dari pikiran-pikiran dalam peradaban dunia. Tetapi terutama dilandasi oleh kekaguman besar terhadap warisan tradisi keulamaan nusantara dan upaya pencarian yang sungguh-sungguh terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, dalam suatu dunia yang baru.

2. Apa “Etik Aswaja” bagi PMII?

“Etik Aswaja” bukanlah adaptasi terhadap apa yang ditemukan Max Weber dalam nilai-nilai sekte Kalvinis dan Lutheran dalam agama Protestan yang menjadi landasan kultural bagi berkembangnya etos kapitalisme di Barat. Bukan pula ia mengemban semangat “Protestantisme Islam” yang didengungkan kalangan modernis Islam beberapa tahun lalu untuk mendorong dan melegitimasi semangat kapitalisme dalam Islam.

Namun demikian kami meyakini bahwa “Etik Aswaja” yang mau kita gali sungguh-sungguh dari gugusan nilai-nilai dalam tradisi Islam Aswaja dan kita hayati, kita pedomani serta lalu kita amalkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan tuntunan kemaslahatan dalam semua bidang kehidupan. Bidang-bidang ini bukan hanya meliputi kehidupan ekonomi an sich, tetapi juga kemasyarakatan, kepolitikan, kebudayaan, kebangsaan, kenegaraan dan keagamaan.

Nilai-nilai ini kita gali dari “Qanun Asasy”-nya Syekh Hasyim Asy’ari, “Khittah Nahdliyah”-nya Kiai Ahmad Siddiq, “Fiqih sebagai Etika Sosial”-nya Kiai Sahal Mahfudz, “Tasawuf sebagai Kritik Sosial”-nya Pak Said Aqil Siraj, pesan kemandirian “Pesantren sebagai Subkultur” dan “Republik Bumi di Surga”-nya Kiai Abdurrahman Wahid, “Agama Keadilan”-nya Pak Masdar F Mas’udi, “Arus Balik Kaum Pinggiran”-nya Muhaimin Iskandar hingga “NU Studies”-nya Ahmad Baso. Nilai-nilai itu juga kita gali dari sikap dan tindakan para kiai dan cendekiawan umat, komitmen kemanusiaan dan pengabdian para pekerja sosial, hingga sikap konsistensi birokrat dan para politisi yang jujur. Tak lupa nilai-nilai itu kita timba dari semangat demonstrasi mahasiswa anti-kedzaliman, teriakan pengunjuk rasa antiglobalisasi neoliberal hingga suara kaum subaltern yang tak pernah didengarkan dan pengalaman hidup para korban yang dipinggirkan. Inilah sumber refleksi tak terbatas dari “Etik Aswaja” dalam PMII yang hendak dirumuskan.

Ibarat “Islam Indonesia” sebagai perwujudan partikular Islam universal, “Etik Aswaja” dalam PMII adalah perwujudan partikular dari pandangan dunia universalisme Aswaja. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa “Etik Aswaja” adalah pandangan dunia warga PMII dengan karakter dan warna khas yang dipengaruhi oleh spektrum historisitas pengalamannya sendiri. Ia merupakan artikulasi kultural warga PMII yang hendak diwujudkan secara kolektif sebagai panggilan profetik yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai organisasi mahasiswa dan kaum muda progresif, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal.

Refleksi atas “Etik Aswaja” bukanlah refleksi kosong tanpa metodologi. Kendati demikian metodologi (tidak melulu tunggal) dalam refleksi ini dimanfaatkan sebagai sebuah alat. Dasarnya yang paling fundamental adalah komitmen keimanan, keislaman, ke-PMII-an, dan kesungguhan hati dan tekad bersama warga yang mendalam untuk menghadapi tantangan sejarah yang memerlukan respon demi kemaslahatan warga, masyarakat dan bangsa.

Setiap warga PMII adalah pribadi, agen dalam sejarah. Ia bukanlah pribadi yang pasif, dan sebagai agen ia mengkontruksi kenyataan dalam tindakannya. Tindakan pribadi yang menyejarah berarti tindakan itu bersifat intensional, sadar terhadap kebersituasian diri (situatedness), kontekstual dan berada dalam suatu power relation. Salam kemenyejarahan, dalam tindakan intensional itu, agen terlibat dalam mengkonstruksi makna dan menciptakan kenyataan baru. Dengan demikian kenyataan baru yang tercipta itu adalah konstruksi subjek. Tentu saja keberadaan subjek yang menyejarah tidak dipandang hanya membatasi peran dan imajinasinya, tetapi sekaligus memungkinkan imajinasi baru dan tindakan-tindakan baru pula. Agen adalah subjek kreatif sejarah.

Dengan menegaskan bahwa agen manusia adalah subjek kreatif sejarah, maka warga PMII lebih leluasa memaknai kaidah fiqh “al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah”. Lebih-lebih pandangan yang pernah dilontarkan Pak Said Aqil Siraj telah memberikan landasan kultural yang kuat lewat ungkapannya “... wal ijaadu bil jadidil ashlah”. Ini berarti Pak Said memberi tekanan baru pada “kreativitas mencipta” (al-ijaadu) dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia –suatu nilai yang kini sudah menjadi panggilan bagi kader muda bangsa, kader PMII, dewasa ini. Tentu saja, boleh-boleh saja kalau “nilai kreativitas” ini dipandang sebagai elective affinity, suatu pertemuan dalam kekerabatan dari dua sikap penting yang saling memperkuat dan amat berguna bagi kehidupan kini dan mendatang.

3. Dunia Kehidupan PMII dan Tantangan Masa Kini

Bagaimanapun setiap warga PMII memiliki suatu citra diri unggul dalam memandang hidupnya, yakni perannya sebagai pengemban khalifah fil ardh. Konsep ini adalah ontologi diri PMII sebagai komunitas muslim. Berbekal karunia hati dan akal budi, ia diberikan tanggung jawab primordial oleh Allah untuk memimpin umat manusia, mengatur dan mengembangkan kehidupan di bumi ini untuk mencapai taraf yang lebih baik. Singkatnya, kader PMII hidup dalam sebuah misi.

Dalam menjalankan misi ini PMII tidak bisa tidak dihadapkan pada kesiapan kondisi internalnya di satu pihak dan di pihak lain ruang lingkup historisnya yang terus-menerus berubah dan memberikan tantangan-tantangan baru yang harus dijawab. Tantangan itu misalnya globalisasi teknologi dan informasi, globalisasi budaya dan politik dan globalisasi pasar neoliberal berikut seluruh implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Tantangan-tantangan semacam ini menuntut respons yang tidak semata-mata berupa respons “reaktif”, tetapi juga respons “kreatif” yang memerlukan kesiapan dan kematangan internal.

Sudah banyak literatur penelitian yang akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa cara kerja globalisasi, misalnya, tidaklah selalu bersifat linear. Demikian pula implikasinya tidak bisa dibaca dalam dimensi yang bersifat tunggal. Juga sering kita jumpai tipe-tipe “local responses” (biasanya artikulasi literatur tersebut berbunyi: “local responses to globalized capital” atau “local responses to global capitalism”, atau “global challenges and local responses”, dan semacamnya) terhadap gejala itu baik pada level negara, institusi ekonomi domestik, maupun masyarakat lokal. Literatur ini bisa disebut diantaranya: “Friction: An Ethnography of Global Connection” (Anna Tsing), “The Chinese response to globalization” (Ding Lu), “Reassesing Japanese response to globalization” (Masao Ishikura), “Global challenges and local responses” (Jang-Sup Shin), “Negotiating African Culture” (Ioan Davies), “Global Fragments: A Second Latinamericanism” (Alberto Moreiras) dan lain-lainnya. Literatur ini menunjukkan bahwa globalisasi bukan hanya dilihat sebagai masalah semata, tetapi menuntut respons kreatif dalam seluruh segi kehidupan baik untuk mengantisipasi, melawan, maupun bersiasat dan mencuri peluang di dalamnya.

3. Penutup

“Etik Aswaja PMII”, demikian bila rumusan yang mau dibahas bersama dalam Lokakarya Aswaja ini boleh disebut, adalah nilai dan semangat yang berasal dari produk perjumpaan antara unsur teologis dalam Aswaja dan suatu analisis terhadap perkembangan sosial masa kini dan mendatang, untuk tujuan kemaslahatan bersama dalam jangka panjang.

Dalam sejarah, setidaknya sejarah NU, konsep sejenis yang menyerupai “Etik Aswaja” ini sebenarnya bisa ditemukan presedennya dalam perumusan “Kembali ke Khittah”, meskipun orientasinya terbatas pada kehidupan politik saja. Karakternya sebagai etik terutama bisa dilihat manakala ketetapan “Kembali ke Kittah” seolah-olah menjadi pandangan dunia orang NU dalam kehidupan politik (selain konsep tawassuth, tawazun, i’tidal, dan lain-lain di dalamnya) dan ini terbukti ketika ia selalu menjadi diskursus yang tak ada habis-habisnya untuk selalu dipertahankan, dihayati dan dibela sebagai suatu dignitas (martabat) NU.

Karakter “Etik Aswaja PMII” juga demikianlah adanya. Ia merasuk dalam pandangan dunia warga PMII, atau dalam apa yang diistilahkan oleh Ignas Kleden sebagai methodische Lebensfuehrung atau “cara hidup secara metodis”, yang dihidupkan dan dihidupi dalam kaderisasi, ceramah, perbincangan, pergaulan dan praktek sehari-hari.

Di dunia yang semakin menuntut peran dan kreativitas kaum muda, sebagaimana perubahan sosial dipicu oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kreativitas, “Etika Aswaja” diupayakan menjadi habitus sosial warga pergerakan.[]

Geneologi Sejarah Sosial PMII

A. Landasan Sejarah

1. Ajaran Wali Sanga dibumi nusantara diterima karena mampu mengakomodir dan berakultuurasi dengan budaya setempat tanpa mengurangi substansi ajaran islam.

2. Karya-karya intelektual para ulama nusantara berkontribusi terhadap khazanah keilmuan di dunia islam diantaranya: Syekh Ihsan Jampes, Syekh Nawawi Al Bantani, dll.

3. Perlawanan terhadap kolonial rata-rata berasal dari basis pesantren diantaranya:

- Pangeran diponegoro yang didukung oleh basis pesantren

- Sultan Hasanuddin

- Pesantren di lembah solo yang merupakan jantung akumulasi modal kaum kolonial adalah basis perlawanan terhadap Kolonial.

4. Pembelaan terhadap makam Nabi yang akan dihancurkan oleh gerakan wahabi melalui komite hijaz merupakan kontribusi besar ulama nusantara kepada dunia Islam

5. Nahdlatuttujaar yang merupakan semangat membangun ekonomi juga didasari oleh kondisi pendidikan yang ada di Nusantara.

6. Resolusi Jihad Hasyim Asy’ari yang mendorong revolusi 10 November di Surabaya adalah kontribusi Ulama aswaja atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan

7. Kontribusi Ulama Nusantara dalam penyusunan Pancasila sebagai dasar Negara serta penghapusan beberapa kalimat dalam pancasila sila pertama merupakan bukti Ulama dalam menjaga keutuhan bangsa

8. Diperalatanya NU Dalam upaya menaikan kekuasaan kaum kapitalis Di Indonesia melalui tragedy 1965.

9. Konsolidasi masyarakat sipil dan gerakan oposisi NU terhadap Orba , yang dipimpin oleh Gus Dur adalah upaya ulama aswaja dalam menghadapi genosida politik,ekonomi, dll.

MEMORIA PASSIONIS :

1. Dipinggirkkanya Peran militer NU dalam Negara RI melalui Kebijakan RARERA Wapres Moh.Hata no 10 tahun 1948.

2. Di pinggirkannya peran poltik NU dalam kebijakan fusi Parpol 1973 oleh Orde baru.

3. Di serangnya tradisi-tradisi NU melalui gerakan anti TBC oleh kaum wahabi di Indonesia.

4. Konspirasi Militer untuk menghabisi kyai Wahid Hasyim tokoh muda NU Potensial (ayahnya GD)

5. Kasus Pembunuhan Kyai –kyai melalui isu Ninja di tahun 1997 adalah upaya membumihanguskan Peran ulama Aswaja di nusantara.

6. Rekayasa Mukhtamar NU di Cipasung yang gagal menjegal kepemimpinan GD dalam tubuh NU

Ritus

1. Menguatkan kembali kegiatan –kegiatan ritus baik skala kecil atau besar dalam upaya merangkai ikatan solidaritas kolektif .Misal : Tahlilan,Barjani, Dibaan dll.

2. Menjalankan amalan tertentu dalam setiap jenjang kaderisasi sebagai upaya membangun disiplin ruang batin kader .

Tanggapan :

1. Pendetailan genosida politik

2. Mengumpulkan kitab-kitab karya Syeikh an Nawawi al Bantani.

3. Menciptakan kreativitas ritus dalam PMII atau memodifikasi ritual yang lama salah satu contohnya memulai acara dengan shalawat badar dan menutup dengan membaca Wallahul Muwafieq Illa Aqwamith Tharieq

4. Semangat Wali sanga dalam akulturasi penyebaran agama harus ditiru, diserap dan dikembangkan oleh PMII

5. Adanya Do’a khusus pergerakan

Kekalahan ekonomi tidak bersifat natural, melainkan akibat dari pemimggiran sejarah dan budaya masyarakat. Citra negatif yang direpoduksi lewat literatur, buku, teksbook, perbincangan informal. Citra ini diinternasilisasi. Warga membangun “double conciousne”: melihat diri sendiri dari mata orang lain dan menjadi karikatur dari karikatur yang dibuat orang lain.

- inferior

- rendahnya self-esteem

- benci terhadap diri sendiri

Warga PMII sebagai Individu, Anggota Komunitas Sosio-Budaya dan Komunitas Global

1. Warga PMII sebagai Individu

Warga PMII adalah individu-individu. Sebagaimana individu manusia lainnya, ia tertanam di dalam suatu kebudayaan tertentu (a culturally embedded). Di dalam dunia kultural, individu-individu hidup, tumbuh dan mengembangkan potensi-potensi dirinya. Mereka menata hidup dan mengorganisasikan hubungan-hubungan sosialnya berdasarkan sistem nilai komunitasnya. Sistem nilai inilah yang membentuk identitas diri semua manusia di dunia.

Begitu juga halnya warga PMII. Mereka hidup dan tumbuh di dalam lingkungan budayanya sendiri yang sekaligus membentuk identitasnya. Identitas sosial dan kultural warga PMII ini dibentuk oleh berbagai hal, diantaranya: (1) lingkungan tradisional yang kental dengan nilai-nilai keagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, (2) ingatan-ingatan kolektif yang bersumber dari sejarah pendahulunya, tradisi budaya bersama komunitasnya, kenangan tentang suka, duka dan penderitaan masyarakatnya (memmoria passionis), perjuangan dan komitmen keislaman dan kebangsaan yang menjadi cita-citanya, serta (3) ikatan solidaritas yang dijunjung tinggi para anggota komunitasnya.

Warga PMII bukanlah individu-individu yang terisolasi atau tercerabut dari akar kulturalnya. Ia juga tidak merasa terpenjara atau terbelenggu apalagi terhina atau terasing di dalam sistem budayanya sendiri. Melalui pengalaman-pengalaman baru, kemampuan reflektif yang dimilikinya dan persentuhannya dengan kebudayaan, nilai dan peradaban lain, ia mampu mengevaluasi diri secara kritis, mengoreksi sebagian keyakinan dan praktek budayanya, dan memperbaikinya “dari dalam”. Melalui tradisi, hati nurani dan akal budinya, warga PMII membangun apa yang didefinisikan sebagai common-good (kebaikan bersama) dari komunitas tersebut.

Dengan kata lain, warga PMII sebagai individu-individu selalu terikat pada sistem nilai bersama, yang dalam arti tertentu setia pada nilai bersama itu yang diyakininya akan membawa kebaikan hidup semua anggota komunitas di dalamnya.

2. Warga PMII sebagai Anggota Suatu Komunitas Budaya

Warga PMII pertama-tama menyadari dirinya sebagai suatu anggota komunitas sosial-budaya yang tertentu.

Secara antropologis, setiap kebudayaan merepresentasikan sistem makna dan tujuan hidup baik tertentu (common-good) anggota komunitas budayanya yang dirumuskan bersama sebagai suatu kesadaran kolektif. Nilai-nilai bersama ini dipelihara dan dipertahankan di dalam ritual-ritual, baik ritual keagamaan maupun ritual organisasi, yang akhirnya membentuk suatu kolektivitas yang kohesif.

Namun demikian, warga PMII juga menyadari bahwa setiap kebudayaan hanya merealisasikan kemampuan-kemampuan (intelektual dan spiritual) dan emosi-emosi manusia secara terbatas. Oleh karena itulah mereka juga menyadari bahwa sistem budayanya tidak pernah cukup-diri, atau berupa suatu pandangan dunia yang menyeluruh dan komprehensif, sempurna dan tertutup. Maka warga PMII memandang penting perlunya berinteraksi dan berdialog dengan kebudayaan lain untuk memperkaya kebudayaannya, mengambil banyak pelajaran dari yang lain, memperluas horison moral dan intelektualnya serta menghindari keinginan untuk mengabsolutkan kebudayaannya sendiri. Dalam dialog kebudayaan itu perlu dilakukan secara sehat, fair, berkeadilan, partisipatoris, arif dan seimbang.

Mengingat setiap kebudayaan pada dasarnya bukanlah sebuah totalitas yang tertutup, maka kita juga menyadari bahwa sistem budaya yang dihayati oleh warga PMII secara internal adalah plural dan merepresentasikan percakapan terus menerus antara diri dan tradisi yang dihidupinya di satu sisi, dan pemikiran-pemikiran atau pengalaman yang berbeda di sisi yang lain. Kendati identitas yang dimiliki oleh individu-individu dalam sebuah kebudayaan itu bersifat plural dan cair (ini terlihat dari keragaman orientasi pemikiran maupun ‘pandangan dunia’ berbasis gender, lokalitas, pangkal konsern, dan lainnya) ia kurang lebih tetaplah memiliki koherensi yang dibimbing oleh suatu tujuan bersama (common good) komunitasnya.

Dalam pandangan dunia semacam ini, maka warga PMII: (1) menyadari bahwa dirinya memiliki common-good yang menjadi tujuan komunitas warga pergerakan; (2) mengakui bahwa ia perlu belajar pengetahuan dari manapun datangnya untuk memperkaya cakrawala dan horizon budayanya; dan (3) dalam merealisasikan common-good itu, ia perlu membangun solidaritas, kerjasama, saling menghormati dan saling berta’awun antara anggota pergerakan.

Dengan demikian PMII sebagai komunitas sosial-budaya serentak menghargai kreativitas individu-individu sejauh diabdikan sepenuhnya untuk kebaikan bersama komunitasnya. Begitu pula individu-individu di dalam komunitas itu saling menghargai keanekaragaman penghayatan di dalam komunitas, sejauh tidak merugikan integritas budaya dan nilai komunitas.

3. Warga PMII sebagai Anggota Komunitas Global

Warga PMII baik sebagai individu maupun anggota sebuah komunitas budaya menyadari diri sepenuhnya berada di tengah-tengah komunitas global. Bahkan ia sendiri menyadari menjadi bagian dari “anak kandung” globalisasi dalam arti yang paling genuin dan netral. Yakni sebagai hasil dari pergulatan kebudayaan dan saling pengaruh-mempengaruhi dalam interaksinya dengan kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. Ini artinya ia sudah menjadi bagian dari suatu komunitas dunia yang sangat beragam dengan sistem nilai yang berbeda baik liberal maupun non-liberal, berideologi kiri maupun kanan, progresif maupun konservatif.

Kendati warga PMII menjadi bagian dari komunitas global dan sedikit banyak telah belajar dan menyerap dari khazanah peradaban dunia, hal itu bukan berarti melenyapkan tradisi budayanya sendiri tempat dimana mereka berakar dan menyusun kepentingan bersamanya (common-good). Menyadari bahwa umat manusia hidup dalam ruang sosial dan budaya yang sangat beragam serta sistem nilai dan pandangan hidup yang berbeda-beda, maka hidup dalam tata dunia global diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar komunitas yang beragam tersebut. Memaksakan satu sistem nilai tertentu kepada masyarakat lain dalam pergaulan global berarti pula merusak perdamaian sosial, tidak manusiawi dan karenanya melawan peradaban(uncivilized).

Warga PMII memandang bahwa setiap kebudayaan memiliki suatu common good bagi anggota komunitas kebudayaan itu, sehingga klaim validitas universal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun intelektual. Sebagian komunitas itu berorientasi komunal dan percaya bahwa “hak-hak” anggotanya mungkin sah untuk dibatasi demi kepentingan pandangan hidup tradisional yang lebih besar. Sebagian mereka menganut kebebasan berbicara dan berekspresi (freedom of speech and of expression), tetapi tidak untuk suatu kebebasan memperolok atau menghina teks-teks Kitab Suci, keyakinan, atau ritual mereka. Komunitas itu mungkin saja membatasi hak milik, hak berdagang, atau hak memperjualbelikan tanah, yang dilakukan karena bisa merusak etos solidaritas sosial dan etos komunal yang menjadi basis pandangan dunianya. Karena itu dalam pergaulan global, prinsip tata dunia yang baik hanya bersifat universal dan mengikat dalam isi maupun cakupan, sejauh prinsip-prinsip itu dinegosiasikan secara bebas oleh semua komunitas yang terlibat dan didasarkan pada konsensus global yang lebih luas --tidak dipaksakan oleh negara-negara Barat semata atau institusi-institusi ekonomi global.

Atas dasar inilah warga PMII sebagai anggota komunitas global menganut demokrasi politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi kebaikan bersama komunitasnya, yang dengan kata lain berbasis common-good para anggotanya.

4. Warga PMII Sebagai Komunitas Hibrid

Warga PMII adalah komunitas hibrid. Sebagai suatu anggota komunitas global, ia berinteraksi dengan berbagai budaya global, menyerap dan menyaring aliran budaya-budaya lain.

Karena secara historis setiap komunitas budaya mengalami berbagai perjumpaan kompleks semacam itu, saling menjalin kontak satu sama lain, maka tidak ada budaya yang bersifat “murni”. Distingsi kultural yang bersifat murni (pure culture) dan bersifat antagonistik (saling berhadap-hadapan) adalah warisan kolonial yang harus ditolak. Seperti wacana Orientalisme yang membedakan Timur dengan Barat yang secara kultural dianggap sebagai superior, lebih beradab, lebih tinggi, dan seterusnya untuk mengabsahkan kolonialisasi terhadap Timur yang dianggap rendah, barbar, dan seterusnya. Reproduksi wacana kolonialis yang nampak dalam wacana “clash of civilization”, oposisi Islam dan Barat, “Jihad vs McWorld”, secara intelektual tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai komunitas hibrid, warga PMII adalah manusia tapal batas. Ia berada dalam ruang “di antara” (in-between space) yang melalui proses interaksi intelektual dan kontak historis dengan peradaban dunia melahirkan “budaya antara” (in-between culture). “Budaya antara” yang dimaksud adalah kebudayaan hasil pergulatan warga PMII dalam memaknai kenyataan baru yang diterangi oleh tradisinya sendiri. Ia sekaligus.

Ahlussunnah Wal Jama’ah

1. Trilogi Aswaja

Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam pemahaman ideologis PMII adalah suatu konsep organis. Yang dimaksud ialah suatu pemahaman spiritual yang memandu totalitas hidup manusia muslim untuk membangun peradaban umat manusia. Pemahaman ini pada dasarnya bersumber pada trilogi Aswaja: Islam, Iman dan Ihsan, yang menjadi basis paradigma teologis Aswaja.

Konsep Islam, dalam perkembangannya, terinstutusionalisasi dalam rumusan syariat. Syariat ini dalam Aswaja dimaksudkan sebagai jalan untuk menata kehidupan lahiriyah seorang muslim. Praktek penataan dalam Syari’at bernama ibadah. Guna memudahkan pemahaman dan pandangan, maka dalam peradaban umat Islam ulama merumuskan praktek ini dalam berbagai tradisi bernama fiqh. Apa yang dalam Aswaja dikenal sebagai tradisi bermadzhab yakni madzhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali adalah rumusan tradisi fiqh yang ditujukan pertama-pertama sebagai suatu usaha untuk menjalankan Syariat Allah, menata kehidupan lahiriyah manusia.

Paradigma teologis Aswaja yang kedua adalah Iman. Iman adalah paradigma agama untuk menata kehidupan batin umat muslim (ishlahul bawathin). Pada dasarnya ruang lingkup iman adalah batiniy, bukan intelektualitas, bukan pula akal rasional. “Al-iman tasydiqun bil qalb”, iman itu pembenarannya dalam hati, bukan dalam pikiran. Bila yang lahiriyah ditata dengan pengamalan syariat, maka wilayah batin ditata oleh Iman. Lalu apa praktek iman untuk menata batiniah ini?

Praktek iman itu adalah ‘ubudiyah. Prinsip ‘ubudiyah itu adalah “an-taqsyuda”, hendaknya seorang muslim menuju Allah. Berbeda dengan tekanan Islam yang terletak pada praktek “an-ta’buda” (menyembah Allah), maka panggilan iman adalah kehendak untuk menuju Allah (an-taqsyuda). Apa perbedaan antara praktek keduanya?

Dalam praktek syari’ah, manusia beribadah karena menyembah Allah; dan mengapa menyembah Allah, karena berharap masuk surga, ingin pahala, takut ancaman neraka, dan lainnya. Adapun dalam praktek iman atau batiniah, manusia menyembah Allah karena ingin menuju Allah semata, bukan karena surga atau menghindari neraka karena keduanya hanya mahluk Allah. Bila praktek dalam Islam dipandu oleh ‘ulumus-syari’ah (ilmu-ilmu syariat), maka dalam iman dipandu oleh ‘ulumut-thariqah wal haqiqah (ilmu tariqat dan hakikat). Dalam konteks ini maka dalam peradaban Islam Aswaja kemudian dikenal sejumlah praktek ber-thariqah diantaranya sebagaimana dalam thariqah mu’tabarah (seperti qadiriyah dan naqsabandiyah). Dengan demikian sebagai totalitas organis, Aswaja sesungguhnya mencakup penataan kehidupan manusia baik lahiriyah maupun batiniah lewat pengamalan Islam dan Iman ini.

Paradigma teologis Aswaja yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah jalan untuk menata kehidupan “rahasia batin” manusia, as-sirru (ingat: bukan batin!). Bila dalam praktek islam terangkum dalam imperative “an-ta’buda”, sementara iman “an taqsyuda”, maka ihsan dinyatakan dalam “an-tasyhada” yakni hidup menyaksikan Allah. Wilayah as-sirr ini bukanlah kemampuan akal/intelektual untuk menyaksikannya, bukan pula hati. Ia adalah wilayah rahasia batin (ma’rifat) yang hanya bisa ditembus dengan praktek ilmu tasawuf.

Dari pemahaman terhadap trilogi Aswaja tersebut di atas kemudian bisa ditarik benang inti bahwa Aswaja sebenarnya merupakah suatu konsep reformasi, perbaikan atau ishlah. Aswaja adalah sebuah totalitas perbaikan yang menyangkut tiga dunia sekaligus (sirr, batin dan lahiriyah) yang hanya bisa ditempuh dalam hidup tauhid (aqidah), hidup bersyariat (madzhab), dan hidup bertasawuf. Dengan sendirinya, Aswaja juga mencakup suatu disiplin diri, suatu disiplin laku yang menyangkut hati, pikiran dan tindakan yang diterangi oleh Cahaya Ilahi.

Hidup “Beraswaja” dengan demikian berketetapan hati hidup dalam jalan Allah dan menuju pada Allah, sebagaimana nampak dalam skema berikut:

2. Jati diri personal individu dalam Aswaja

Masalah fundamental bagi warga PMII sebagai manusia adalah apa jati diri person individual dalam pandangan dunia Aswaja?

Mengacu pada pemahaman terhadap trilogi Aswaja di atas, maka kedirian warga PMII tidak dibentuk oleh individu-individu yang kosong dari spiritualitas, yang hidup di dalam rasionalitas akal belaka. Individu warga PMII adalah individu yang mampu menguasai “ke-AKU-an” dalam kerangka praktek ber-trilogi Aswaja yang mencakup “al aql-al fikr”, “an nafs-al qolb”, “ar ruh-as sirr”, tanpa jatuh ke dalam posisi ekstrimisme. Yakni: mampu menempatkan dimensi “al aql-al fikr”, “an nafs-al qolb”, “ar ruh-as sirr” secara proporsional. Ini berarti:

(i) Tidak formalistik dan ektrimis: yakni secara tidak proporsional menempatkan hal ikhwal yang terkait dengan “ar ruuh” di dalam domain “al aql”. Misalnya, jihad dengan melakukan tindakan terorisme.

(ii) Tidak fatalistik: yakni secara proporsional menempatkan hal ikhwal yang terkait dengan kerja “al ‘aql” di dalam domain “al ruuh”. Misalnya, tawakkal. Tempat tawakkal ada di dalam hati, bukan dalam pikiran, bukan pula di alam dzahir. Kalau tawakkal dipaksakan di alam dzahir, seperti tawakkal pikiran, maka kita tidak akan pernah belajar dan hanya melamun saja berharap dari Allah.

KONSEP “ANTARA”: TITIK KESEIMBANGAN ANTARA “NAFS DAN QOLB” DALAM DIMENSI KE-AKU-AN

Selain itu, Individu warga PMII berkarakter:

(i) Individu non-formalistik (=anti terhadap “Ana-nya Iblis” yakni i’timad ‘alal amal)

(ii) Individu non-materialistik (=anti terhadap “Ana-nya Firaun” yakni ana rabbukumul a’la ài’timad ‘alal maal)

(iii) Produk diri Individu INSAN KAMIL => Ahlul -Dzikr

Dengan demikian, implikasi langsung dari jati diri individu ASWAJA dengan sendirinya sebetulnya berkarakter tawassuth, tawazun dan ta’adul.

3. Pendekatan

Trilogi Islam, Iman dan Ihsan pada hakikatnya adalah sumber ontologis Aswaja. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiganya menjadi pegangan dasar bagi setiap aktivitas dan tindakan berkomunitas dan bergaul semua anggota warga pergerakan. Baik dalam bidang agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, maupun berkebudayaan.

Dalam rangka memberikan panduan praktis dalam bertindak dan bergaul ini terutama menyangkut hal-ikhwal kehidupan bermuamalah, warga PMII menggunakan sejumlah pendekatan keilmuan. Dalam kehidupan sosial, pendekatan itu meliputi dimensi syari’at (kaidah syari’at) dan dimensi sosial (kaidah sosial waqi’i), sebagai berikut:

a. Pendekatan berdimensi syari’at:

Pendekatan ini bertumpu pada prinsip:

(1) Kaidah maqosidus syari’at

Kaidah ini meliputi prinsip-prinsip berikut ini:

a. Hifdzun nafs, yakni segala tindakan dan perbuatan warga PMII harus diarahkan pada perlindungan terhadap eksistensi kehidupan manusia

b. Hifdzud din, yakni segala tindakan dan perbuatan warga PMII harus diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi kebenaran keyakinan agamanya.

c. Hifdzul `aqli, yakni segala tindakan dan perbuatan warga PMII harus diarahkan untuk melindungi dan menjamin kreativitas berpikir manusia sejauh tidak merusak nilai-nilai common good komunitas yang disepakati di dalam masyarakat.

d. Hifdzul maal, yakni segala tindakan dan perbuatan warga PMII harus diarahkan untuk melindungi dan menjamin hak yang sama uuntuk mengakses dan memperoleh sumberdaya ekonomi, dan oleh karenanya melawan monopoli ekonomi.

e. Hifdzul nasab, yakni segala tindakan dan perbuatan warga PMII harus diarahkan untuk melindungi dan menjamin regenerasi budaya, regenerasi keilmuan, bahkan regenerasi biologis warga pergerakan.

(2) Kaidah Al-muhafadhotu alal qadimis shalih, wal akhdzu bil jadidil ashlah.

Kaidah ini menjadi patokan bagi setiap warga PMII dalam merespon perkembangan zaman dan pertumbuhan pemikiran. Pemeliharaan terhadap “yang lama yang baik” di sini meliputi: (i) tradisi Islam yang bersumber pada trilogi Aswaja di atas; (ii) hidup berkelompok yang saling ber-ta’awun, dalam arti hidup dalam komunitas basis; dan (iii) nilai-nilai budaya yang dianggap sebagai common good bagi kehidupan warga PMII.

Adapun “mengambil dan menciptakan yang baru yang lebih baik” meliputi: (i) produk pemikiran atau peradaban dunia yang bisa memperkaya kehidupan warga; dan (ii) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang bisa mendukung kemajuan dan integritas komunitas.

(3) Dalam berpikir dan bertindak, warga pergerakan berpegang pada karakteristik sebagai berikut:

a. ‘Adamu ijabi birra’yi. (tidak merasa paling benar)

b. ‘Adamuttasyau’ (tidak terpecah belah).

c. ‘Adamulkhuruj (tidak keluar dari golongan)

d. Alwasatu (selalu berada di tengah-tengah)

e. Luzumuljamaah (selalu berjamaah)

f. ‘Adamu itbailhawa (tidak mengikuti hawa nafsu)

b. Pendekatan berdimensi sosial (waqi’iyah):

Yang dimaksud adalah pendekatan yang berpijak pada “analisis sosial diri” dan “analisis sosial situasi”. Analisis sosial diri yang dimaksud adalah berkaitan dengan kenyataan diri warga PMII dan komunitasnya. Ini meliputi: potensi diri dan komunitas, capaian-capaian yang dihasilkan termasuk tradisi budaya para pendahulu, peluang yang mungkin diciptakan berdasarkan potensi dan capaian-capaian yang telah ada, dan lain sebagainya.

Dari analisis ini maka warga PMII menemukan di dalam dirinya diantaranya: bertradisi budaya komunitarian dengan mengambil tradisi libertarian terbatas (lihat Bagian 3: “Manusia dan Masyarakat dalam Dunia PMII), beridentitas Islam Aswaja, fleksibilitas, penghargaan terhadap lokalitas dan kekenyalan dalam menghadapi perubahan sebagaimana tradisi walisongo dan para ulama, gemar bersilaturahmi dan bekerjasama (ta’awun), dan seterusnya.

Adapun “analisis sosial situasi” yang dimaksud adalah berkaitan dengan pencermatan terhadap situasi sosial, ekonomi dan politik kontemporer yang berkembang dan berpeluang mempengaruhi eksistensi kehidupan warga PMII. Dari analisis ini, maka warga PMII menemukan pendekatan dan cara pandang yang khas terhadap realitas sosial, ekonomi dan politik di sekitarnya, diantaranya: pendekatan sosial kritis yang menyadari akan jaringan kekuasaan yang membentuk kenyataan, pendekatan poskolonial yang sadar akan kebersituasian diri warga dijajah secara kultural dan ekonomi serta pentingnya identitas dan integritas diri dan komunitas sosial, moral dan intelektual untuk menghadapi penyeragaman.

Racikan pendekatan ini ditujukan untuk merespon kenyataan sosial, menciptakan kesadaran diri yang kreatif, sekaligus mengambil posisi yang strategis dan cerdik di dalamnya. []

Etik Aswaja PMII

“Etik Aswaja” pertama-tama merupakan pengejawantahan partikular dari pandangan dunia universalisme Aswaja. Ia berbicara pada taraf aksiologi Aswaja bagi PMII yang diharapkan menjadi panduan praktis bagi semua warga pergerakan. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa Etika Aswaja adalah pandangan dunia warga PMII dengan karakter dan warna khas yang dipengaruhi oleh spektrum historisitas pengalamannya sendiri.

Etik Aswaja merupakan artikulasi kultural warga PMII yang hendak diwujudkan secara kolektif sebagai panggilan profetik yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan diterima secara moral oleh semua warga dan penganut paham Islam Aswaja. Keyakinan ini dilandaskan pada pengejawantahannya yang progresif dan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal pandangan dunia Aswaja.

1. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, warga PMII membangun akses dan penguasaan ekonomi yang sebesar-besarnya ditujukan untuk pengembangan komunitas dan bangsa. Hal ini dimanifestasikan dalam tindakan:

a. Penguasaan akses sumberdaya ekonomi di dalam pemerintah (lokal dan nasional), hidup dalam etos kerja entrepeneurship dan mengembangkan potensi kreativitas warga pergerakan di segala bidang.[2]

b. Menumbuhsuburkan semangat tolong-menolong (ta’awun) sebagai jiwa dasar warga PMII dalam hidup berkooperasi dan tindakan berkorporasi.

c. Warga PMII melawan ketidakadilan tata penyelenggaraan ekonomi adalah sebagian dari iman (syu’bul iman)

d. Setiap orag mempunyai kewajiban dalam bekerja (Imam An-Nawawi al-Bantani). Ikhtiar lebih utama daripada hasil

2. Bidang politik

Dalam tindakan politik, semua warga pergerakan seyogyanya meletakkan secara proporsional antara ruang privat atau “ruang keintiman” sesama komunitas pergerakan dan ruang publik-politik atau “ruang kompetitif”. Ini berarti:

a. Ruang politik-kompetitif tidak boleh merongrong “ruang keintiman” komunitas warga PMII yang berpotensi memecah belah komunitas.

b. “Ruang keintiman” pada hakikatnya adalah ruang komunitas yang dibangun dan dipertahankan melalui ta’awun (kooperasi), kepercayaan (trust), dan kerjasama.

c. Warga PMII berperan sebagai kekuatan strategis yang bersinergi dengan penguasa (pemerintah), sekaligus juga menjadi alat kontrol yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

3. Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, warga pergerakan seyogyanya memiliki etika dalam segala tindakan, yang meliputi:

a. Peka terhadap realitas sosial, memiliki tanggung jawab sosial, dan tanggap terhadap berbagai problem sosial di dalam kehidupan masyarakat.

b. Bersikap positive thinking; yakni memandang setiap anggota pergerakan mempunyai potensi kebaikan masing-masing. Warga PMII juga memiliki kesadaran self-criticism (nashoihul ‘ibadh)

c. Warga pergerakan bersikap saling menghormati baik secara internal maupun dengan komunitas eksternal lainnya, serta saling menasehati dan mengingatkan satu sama lain.[3]

d. Warga PMII mengembangkan solidaritas sosial dan menjalankan mandat (peran) sosial dalam rangka mewujudkan common good komunitas dan bangsa.

e. ‘Adabu mu’asyarah (Sirajul Tholibin, KH. Ihsan Al-Jampes)

f. Warga pergerakan berprinsip bahwa melawan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan adalah bagian dari iman (syubul iman)

4. Bidang Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan, warga PMII memiliki komitmen berpikir dan bertindak sebagai berikut:

a. Menyerap khasanah kebudayaan dan peradaban lain dari manapun datangnya untuk memperkaya dan memperkuat nilai dan kebudayaan komunitas.

b. Mengembangkan kreativitas kebudayaan dalam rangka meng-counter ekspansi kebudayaan asing dan sekular.

c. Mengembangkan budaya organisasi yang sehat atas dasar nilai ta’awun.

5. Bidang Pergaulan Sehari-hari

Dalam pergaulan sehari-hari, warga PMII mengembangkan etika pergaulan sosial yang meliputi:

a. Yang tua (senior) membimbing dan memuliakan yang muda, dan sebaliknya yang muda hormat terhadap orang tua sebagai sesama pengemban etik aswaja.

b. Mengapresiasi setiap capaian, kesuksesan dan keberhasilan setiap kader yang berprestasi dan memberikan dukungan terhadapnya.

c. Mengucapkan “terimakasih”, “thanks”, “syukron” dan sejenisnya setiap menerima bantuan, nasehat, atau pemberian dari yang lain.

d. Berjabat tangan kepada setiap kader

e. Berpandangan bahwa setiap kader adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah pergerakan. Berprinsip bahwa setiap pembelajar adalah pengajar, dan setiap pengajar adalah pembelajar.

6. Kepemimpinan dalam organisasi

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Etik Aswaja, setiap warga PMII memilih seorang pemimpin yang berkarakter:

a. Shiddiq (transparan)

b. Amanah (tanggung jawab, trust)[4]

c. Fathonah

d. Tabligh (komunikatif, menyerap aspirasi, dan mampu menyuarakan aspirasi) yang bisa menjaga common-good komunitas

e. Menjadi teladan [5]

f. Ta’at pada nilai bersama (common good)

Penutup

Demikianlah pokok-pokok Etika Aswaja PMII yang menjadi panduan bertindak dan berpikir dalam kehidupan sosial kontemporer. Pokok-pokok tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pergaulan sehari-hari dan dalam kepemimpinan organisasional. Bila hendak dinyatakan dalam satu kalimat, maka Etika Aswaja berpusat pada semangat ta’awun dalam semua bidang kehidupan.

Secara internal komunitas warga, semangat ta’awun mendekontruksi kompetisi menjadi kooperasi; sementara dalam berhadapan dengan kekuatan eksternal, semangat ta’awun mendekontruksi dari kerumunan menjadi kekuatan berkompetisi. []

[1] Draft Aswaja ini merupakan rumusan dari Lokakarya Aswaja yang di selenggarakan oleh PKC PMII DKI Jakarta pada tanggal 27-30 Juli 2009 bertempat di Jakarta dan dihadiri oleh beberapa perwakilan PKC dan PC PMII se-Indonesia. Draft ini sangat terbuka untuk direspon melalui kritik atau tanggapan.

[2] Karena sumberdaya ekonomi di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya berpusat di local government, maka membangun akses di dalamnya adalah suatu keniscayaan.

[3] (An-Nawawi al-Bantani; Qomiyut-Tughyan),

[4] Kullukum ro’in wa kullukum mas’uulun au ro’yatih

[5] La tash hab man la yunhidluka ilaallahi haaluhu, wala yadulluka maqooluhu

Resensi : Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi

2010-11-27T01:13:00.000-08:00

Judul :Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi

Peresensi :Nigar Pandrianto

Penulis : Haryatmoko

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tebal : xv + 294 halaman

Selalu ada kekuasaan di balik realitas yang melingkupi sebuah masyarakat. Sistem kemasyarakatan hingga keketatan sebuah ideologi, selalu dikonstruksi oleh “kekuasaan” tertentu. “Kekuasaan” itulah yang disebut sebagai dominasi.

Pada bagian awal buku yang ditulis oleh Haryatmoko ini, disampaikan sejumlah gagasan yang dapat membantu pembaca untuk mulai menyadari bagaimana banyak segi dalam kehidupan telah dimistifikasi oleh kekuatan tertentu.

Gagasan-gagasan tersebut berasal dari para pemikir seperti Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Jurgen Habermas, Michel Foucault, hingga Jacques Derrida, yang terkenal selalu “menaruh curiga” atas kebenaran-kebenaran yang sudah terlanjur diterima secara umum.

Michel Foucault misalnya, mempertanyakan dominasi yang menciptakan makna tunggal atas seks. Foucault yang memunculkan gagasan arkeologi pengetahuan (the archeology of knowledge), yakin bahwa ada kepentingan di balik sebuah pengetahuan dalam masyarakat.

Hal yang sama juga terdapat dalam pemkiran Jurgen Habermas, salah seorang pemikiran aliran kritis Mazhab Frankfurt. Pemikiran Habermas, demikian ditulis Haryatmoko, ingin membebaskan manusia dari rasionalitas intrumental, yang kental dengan logika dan formalisme dalam menentukan kebenaran.

Selain itu, Haryatmoko juga melihat ada sejumlah dominasi utama yang kerap menjadi akar kekerasan dalam masyarakat, yakni dominasi agama, dominasi wacana, dan dominasi uang yang mengarah kepada konsumerisme.

Menurut Haryatmoko, dengan mengutip Nelson Pallmeyer, dominasi agama kerap memicu kekerasan. Kekerasan relijius tidak hanya persoalan distorsi penafsiran teks, tetapi mengakar pada anggapan bahwa Tuhan pun berhak melakukan pembalasan ataupun kekerasan sebagai bagian dari kesucianNya.

Kemudian dominasi wacana. Menurut Haryatmoko, dominasi wacana adalah hal yang paling sulit diatasi, terutama menyangkut kekerasan simbolik. Dominasi ini beroperasi pada tataran bahasa, cara kerja, dan cara bertindak (hal. 128).

Selain itu, dampak dominasi wacana cenderung halus dan tidak terasa. Parahnya, dominasi ini diakui dan diterima oleh si korban. Contoh jelas dominasi wacana adalah, posisi subordinasi perempuan.

Dominasi lain yang kental dalam masyarakat kontemporer adalah uang. Dalam masyarakat kontemporer, uang menjadi ukuran untuk menentukan berbagai hal. Lalu konsumsi tidak lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan tanda. Di sini, konsumen membeli barang bukan karena manfaat, tetapi dalam kaitan pemaknaan seluruh obyek (hal. 227). Bahkan konsumsi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi karena tekanan psikologis dan sosial.

Buku ini menarik karena dengan memahami isinya, pembaca dapat menjadi lebih kritis untuk melihat dominasi di balik sistem tertentu, yang dengannya makna kebenaran tidak lagi tunggal. Seperti lazimnya membaca buku-buku beraroma filsafat yang kuat, untuk memahami buku ini, pembaca harus mau membuka cakrawala pemikiran secara lebih luas, dan memiliki usaha lebih untuk memahami setiap terminologi serta ide kunci yang dituangkan di dalamnya.

Sumber:www.gp-ansor.org

Program Mega Proyek Ngawi Rawan Korupsi.

2010-08-21T06:08:00.000-07:00

Meski menuai pro kontra, eksekutif terkesan ngotot merealisasikan mega proyek gelanggang olah raga (GOR). Rencananya, pengerjaan Mega proyek jilid dua yang bakal menempati areal eks terminal lama tersebut dimulai awal 2011. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu minimal dua tahun. ”Diperkirakan 2012 baru bisa terwujud bangunan secara menyeluruh,” kata Bupati Budi Sulistyono, kemarin (20/8).

Dikatakannya, pembangunan GOR merupakan salah satu program kerja di bawah kepemimpinannya lima tahun mendatang. Proyek yang buggetnya bersumber dari APBN itu merupakan program lanjutan yang digulirkan eksekutif sebelumnya. Di mana rintisan awal sudah dirumuskan sejak 2008 silam.

Sayangnya, setelah itu seakan terkatung-katung imbas tarik ulur legislative dengan pemerintah. ”Kami pastikan untuk tahun depan (2011, Red) sudah mulai pembangunan. Sebab sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat,” ungkapnya. Pembangunan proyek di atas lahan lima hektar itu, lanjut dia, bakal dibagi dalam dua tahapan. Tahap awal, fokus pada fisik bangunan dengan rancang bangun berstandar nasional. Sedangkan tahap kedua berupa pembenahan fasilitas pendukung dan penataan kawasan sekitar demi kenyamanan atlet yang bertanding maupun masyarakat yang menonton secara langsung. ”Harus dua tahapan, itu kenapa kami prediksikan akan tuntas hingga 2012 mendatang,” papar pria yang akrab dipanggil Kanang tersebut.

Sementara, areal yang akan dijadikan lokasi pembangunan GOR yang menelan anggaran Rp 23 miliar itu, sudah mulai disiapkan. Bangunan shelter bus dan ruko yang berjajar di pinggir eks terminal lawas itu sudah dirobohkan. Tinggal gapura yang berdiri di pintu masuk dan keluar yang masih tersisa. ”Tentu untuk segera memulai pembangunan, terlebih dahulu membersihkan bangunan sisa yang masih berdiri,” urainya.

Proyek GOR sempat mendapat tentangan. Siswanto, salah satu anggota Komisi I DPRD setempat menilai pembangunan sarana olah raga itu tidak multifungsi. Dikhawatirkan, nantinya akan dinikmati segelintir orang saja. ”Paling yang memanfaatkan hanya orang-orang tertentu saja. Jadi apa salahnya bila dikaji ulang. Sebab, infrastruktur yang lebih penting lainnya masih banyak. Dan, itu kondisinya sudah memprihatinkan. Jalan penghubung antarkecamatan dan desa misalnya,” tuturnya.

(Radar Madiun)

PUASA ; DARI IBADAH INDIVIDUAL, MENUJU IBADAH SOSIAL

2010-08-15T11:56:00.000-07:00

Fenomena ritualistik di atas seringkali memberikan kesan umum bahwa Secara normative keadaan ini seharusnya melahirkan realitas-realitas social yang Kesimpulan yang mudah kita terima adalah bahwa prilaku masyarakat muslim Makna Ibadah Ibadah dalam pengertian yang mudah ditangkap oleh masyarakat muslim

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Di negara ini terdapat lebih dari 700 ribu masjid dan jutaan mushalla (tempat shalat/masjid kecil) yang bertebaran di desa-desa bahkan di tempat-tempat pendidikan dan pusat-pusat perbelanjaan. Pada setiap bulan Ramadan,
tempat-tempat ibadah tersebut ramai dihadiri kaum muslimin untuk mengikuti salat tarawih. Mereka juga menyambut bulan ramadhan ini dengan berpuasa sebulan penuh. Sebagian mereka pada malam hari sesudah tarawih, mengadakan “tadarrus” (membaca al Qur-an) bersama-sama dan berbagai macam shalat sunnah qiyam al lail. Dan pada akhir ramadhan mereka berbondong-bondong dan serentak membayar kewajiban zakatnya. Pada musim haji, setiap tahun jumlah kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji lebih dari dua ratus ribu orang dan selalu menempati posisi terbesar di dunia bahkan sampai melebihi quota yang diberikan.

masyarakat muslim di Indonesia adalah masyarakat yang taat beragama sekaligus masyarakat dengan individu-individu yang saleh. Dalam banyak tradisi, kesalehan individual ini menjadi ukuran tingkat kwalitas keberagamaan seseorang. Dengan kata lain intensitas seseorang dalam menjalankan ritus-ritus agama menunjukkan tingginya nilai kesalehan atau kebaikan pribadinya.

saleh pula. Akan tetapi apa yang terjadi dalam realitas Indonesia sampai hari ini adalah sebuah kondisi yang sungguh sangat menyedihkan. Praktek hidup dan berkehidupan masyarakat memperlihatkan kondisi yang berlawanan dengan norma-norma agama. Realitas Indonesia adalah bangsa dengan kemiskinan yang besar sekaligus dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. KKN merajalela di mana-mana. Realitas social juga menunjukkan kondisi moralitas yang hancur. Kekerasan social dan keagamaan, kekerasan seksual, pembunuhan, konflik berdarah, narkoba dan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia semuanya terjadi hampir setiap hari dan di banyak tempat.

memperlihatkan wajah-wajah yang paradoks. Ibadah individual seperti shalat, puasa, zakat, haji, membaca al Qur-an, berzikir, istighatsah dan sejenisnya yang bergemuruh itu ternyata tidak atau belum merefleksikan makna kesalehan sosial yang berarti dalam kehidupan masyarakat muslim. Adakah yang salah dalam pemahaman masyarakat terhadap makna ibadah yang diajarkan agamanya?

seringkali mengambil pengertian yang lebih khusus : pengabdian kepada Tuhan dalam bentuknya yang paling pribadi yakni ritus-ritus sebagaimana di atas. Orang sering menyebutnya dengan istilah ibadah mahdhah. Ketika disebut ibadah maka yang tergambar adalah shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan membaca al Qur-an. Pemahaman ini tentu saja mereduksi secara besar-besaran makna ibadah dalam pengertiannya yang genuine.

Ketika Allah menyatakan bahwa “jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadaNya” (Q.S. Al Dzaariyat, dan “semua utusan Tuhan diperintahkan untuk mengajak maniusia beribadah kepada Allah” (Q.S. Al Bayyinah, ), maka makna ibadah tersebut tidak mungkin hanya berarti shalat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca al Qur-an dan sejenisnya. Ini karena kehidupan tidak mungkin hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan untuk hal-hal yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia seperti berdagang, bertani dan bekerja, mencari ilmu dan sebagainya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri. Jamal al Banna menyimpulkan bahwa ibadah adalah seluruh tindakan amal yang dicintai Tuhan. (Nahwa Fiqh Jadid, hlm. 64). Al Dailami, mengutip ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan : “Ada 70 pintu ibadah, dan yang paling utama adalah mencari kehidupan (rizki) yang halal”.(Kasyf al Khafa II/53).

Adalah juga niscaya bahwa orang tidak bisa hidup sendiri dan tanpa orang lain yang membantu dan menolong. Karena itu tolong menolong dan kerjasama antara individu dan antar masyarakat, membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas, menegakkan keadilan, mendirikan pemerintahan yang bersih dan sebagainya merupakan hal-hal yang niscaya dan menjadi missi keagamaan dalam Islam. Ibadah adalah membebaskan manusia Pada sisi lain sebagaimana diketahui bersama bahwa kehadiran agama yang dibawa para utusan Tuhan sejatinya dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari system social yang menindas atas nama kekuatan maupun kekuasaan apapun yang biasanya dikonstruksi oleh kebudayaan masyarakat. Inti ajaran agama Islam adalah Tauhid.

Ini berarti bahwa hanya Allah saja, Tuhan Yang Maha Besar, Maha Tinggi dan Maha Absolut. Dengan begitu maka hanya Allah juga satu-satunya yang patut disembah dan seluruh makhluk (ciptaan Tuhan) menyembah atau mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan hal ini dalam Al Qur-an : “Katakanlah sesungguhnya shalatku, nusukku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutuk bagiNya dan karena itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri (kepada-Nya)”.(Q.S. Al An’am, 162-163).

Atas dasar ini, maka substansi ibadah (pengabdian) kepada Tuhan seharusnya merefleksikan fungsi-fungsi pembebasan manusia atas manusia yang lain dari struktur social yang menindas dan menzalimi di satu sisi dan menegakkan kebenaran, keadilan dan kemakmuran manusia di sisi yang lain. Fungsi-fungsi ini disebut oleh al Qur-an dengan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.(Q.S. Al Baqarah, ayat 30).

Bentukbentuk pengabdian kepada Tuhan secara personal atau ibadah individual sesungguhnya merupakan cara menghadirkan Tuhan dalam diri masing-masing muslim dan menanamkan kesadaran kepada mereka akan fungsinya sebagai hamba Tuhan untuk pada gilirannya mampu merefleksikan dan mengaktualisasikan fungsi-fungsi tersebut di atas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibadah personal dengan begitu sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan social dan kemanusian yang lebih luas. Dalam bahasa al Qur-an, Islam dengan seluruh perangkat aturannya dihadirkan untuk manusia dan untuk mewujudkan kerahmatan dan kemaslahatan (kebaikan/kesalehan) mereka. Inilah sejatinya makna ibadah dalam Islam.

Effek ganda Ibadah individual Teks-teks agama yang berkaitan dengan urusan ibadah individual selalu memperlihatkan fungsi dan tugas ganda. Pada satu sisi ia merupakan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan hati dan membebaskan diri dari ketergantungannya kepada selain Tuhan, tetapi pada saat yang sama ia menyatakan tuntutannya kepada manusia untuk melakukan tanggungjawab social dan kemanusiaan. Dalam hal shalat misalnya, al Qur-an menyatakan : “Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku”. Dengan kata lain shalat adalah sarana menghadirkan Tuhan dalam diri setiap individu. Kesadaran akan kehadiran Tuhan akan menjadikan manusia selalu menjalani hidupnya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan.

Hal ini ditegaskan pada ayat al Qur'an yang lain, yang menyatakan bahwa : “Sesunguhnya shalat mencegah manusia dari berbuat keburukan dan kemunkaran”. Pernyataan paling jelas diungkapkan dalam surah al Ma’un : “Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama?. Itulah orang yang tidak perduli terhadap anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat. Yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yakni orang yang riya dan orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang berguna (bagi orang lain)”.

Puasa disamping merupakan proses menghadirkan Tuhan ke dalam diri, ia juga merupakan cara bagi diri manusia untuk dapat mengendalikan kecenderungankecenderungan egonya yang seringkali menuntut dan mendesakkan kehidupan hedonistic (inna al nafsa laammarah bi al suu). Al Qur-an sendiri menyatakan dengan sangat jelas bahwa puasa ramadhan diwajibkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai cara untuk membentuk dan melahirkan pribadi-pribadi yang bertaqwa.(Q.S. Al Baqarah 183). Pribadi yang bertaqwa adalah pribadi yang selalu menjaga diri dari menyakiti orang lain, menghalangi dan merampas hak-hak orang lain pada satu sisi, dan pribadi yang menyayangi, mengasihi dan menghormati hak-hak orang lain.

Zakat dinyatakan oleh Nabi sebagai cara membersihkan diri dari kesalahan dan dosa, tetapi juga aksi pemberian makan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang menanggung beban hidup yang berat, yang tertindas dan yang menderita lainnya. Nabi mengatakan : "Zakat fitrah diwajibkan guna membersihkan hati orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang-orang yang miskin". Dalam bahasa yang lebih umum zakat merupakan bentuk paling nyata pribadi-pribadi muslim untuk mewujudkan solidaritas social dan kemanusiaan. Haji di samping dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan tanpa reserve, ia juga merupakan melambangkan kesatuan, kesetaraan dan persaudaraan umat manusia sedunia.

Dengan begitu menjadi jelas bahwa kesalehan individual selalu menuntut lahirnya efek-efek kesalehan social. Ketika ritus-ritus personal tersebut (ibadah individual) tidak melahirkan efek kesalehan social dan kemanusiaan, apalagi melahirkan sikap-sikap hidup negatif atau destruktif terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan, maka untuk tidak mengatakan sebagai kesia-siaan, maka ia dapat dikatakan sebagai sebuah kebangkrutan agama. Nabi saw pernah menyinggung persoalan ini :

“Apakah anda tahu siapa orang yang bangkrut?. Para sahabat nabi mengatakan: orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta benda. Nabi bersabda : “Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan ibadah shalat, puasa dan zakat. Tetapi pada saat yang sama ia juga datang sebagai orang yang pernah mencacimaki orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka orang-orang lain tersebut (korban) akan diberikan pahala kebaikan dia (pelaku/al muflis). Ketika seluruh kebaikannya habis sebelum dia dapat menebusnya, maka dosa-dosa mereka (para korban) akan ditimpakan kepadanya (pelaku), kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka”. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah.

Dalam banyak teks agama disebutkan bahwa ibadah individual seperti shalat dapat dipercepat ketika dia mengetahui ada makmum yang lemah, orang tuan atau sakit. Nabi saw pernah bersabda : “Jika seseorang menjadi imam shalat bagi orang lain, maka hendaklah mempercepat shalatnya, karena di antara para makmum boleh jadi ada orang yang lemah, orang yang sakit dan orang tua. Jika dia shalat sendirian maka ia berhak berlamalama”.( Bukhari dan Muslim).(Nuzhah al Muttaqin, I/247). Nabi juga pernah bersabda : Aku betul-betul ingin shalat berlama-lama. Tetapi aku kemudian mendengar tangisan seorang bocah. Maka aku segerakan shalatku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya”. (H. Bukhari). Menegakkan keadilan lebih utama dari ibadah individual Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat, menegakkan hukum dan berlaku adil, dalam banyak teks keagamaan Islam adalah jauh lebih baik daripada ibadah individual.

Nabi saw pernah menyampaikan : “Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih utama nilainya daripada nilai shalat puasa dan sedekah (zakat)?. Yaitu mendamaikan antar manusia, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik antar mereka adalah kebinasaan agama”. (Al Munawi, Syarh Al Jami’ al Shaghir, I/197). “Satu hari seorang pemimpin bertindak adil terhadap rakyatnya adalah lebih utama daripada orang yang beribadah selama 60 tahun”.(Hadits Abu Hurairah. Lihat : Al Sakhawi : Al Maqashid al Hasanah, hlm. 334). Jihad (perjuangan) paling utama adalah menyampaikan pesan kebenaran kepada pemerintah yang zalim”.(Al Munawi, Syarh Al Jami’ al Shaghir, I/81). Dalam riwayat Thariq bin Syihab : “…. menyampaikan pesan keadilan di hadapan penguasa yang zalim”.(Kasyf al Khafa, I/154).

Dalam sebuah hadits disebutkan : “Barangsiapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam baginya pahala yang sama dengan haji mabrur. Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain (manusia) dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman menutup rasa lapar orang lain, membebaskannya dari kesulitan hidup atau membayarkan utangnya”. (Nashaih al Ibad hlm. 4). Ibadah Sosial lebih luas Dari Sumber-sumber Islam baik al Qur-an maupun hadits nabi saw diketahui bahwa dimensi pengabdian atau ibadah social dan kemanusiaan dalam Islam sesungguhnya jauh lebih luas dan lebih utama dibandingkan dengan dimensi ibadah personal.

Dalam teks-teks fiqh klasik kita dapat melihat bahwa bidang Ibadat (ibadah personal) merupakan satu bagian dari banyak bidang keagamaan lain seperti mu’amalat madaniyah, Hukum Keluarga (al Ahwal al Syakhshiyyah), Jinayat (pidana), Qadha (peradilan) dan Imamah (politik). Dalam buku-buku hadits kita juga melihat bahwa bab ibadah personal jauh lebih sedikit dibanding bab-bab yang lain. Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari, sebuah kitab hadits paling populer, misalnya hanya mengupas persoalan ibadah dalam empat jilid dari dua puluh jilid yang menghimpun bab lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap persoalan-persoalan publik jauh lebih besar dan lebih luas daripada perhatian terhadap persoalan-persoalan personal. Dalam sebuah kaedah fiqh disebutkan : “al Muta’addi afdhal min al Qashir”.(Amal ibadah yang membawa effek lebih luas lebih utama daripada amal ibadah yang membawa efek terbatas).
Al Ghazali mengungkapkannya dengan bahasa : “al Naf’ al muta’addi a’zham min al naf’ al qashir”(ibadah yang memberi manfa’at yang menyebar lebih agung daripada ibadah yang membawa manfa’at kepada diri sendiri).(Bidayah al Hidayah, hlm. 34) Terhadap hal ini Abu Ishak al Syirazi dan Imam al Haramain mengatakan bahwa orang yang melaksanakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) acapkali memiliki nilai lebih ketimbang kewajiban individual (fardhu ‘ain) karena ia dapat membebaskan kesulitan banyak orang.(Al Suyuthi, Al Asybah wa al Nazhair, 99). Akhirnya Sesudah membaca meski serba sedikit keterangan di atas, maka ada tidak jalan lain bagi kaum muslimin terutama di Indonesia sekarang ini untuk melangkah lebih progresif melakukan aktifitas-aktifitas sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sebagai bentuk perwujudan dari pengabdiannya kepada Tuhan.

Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan sejumlah krisis lain yang tengah menghimpit bangsa kita tampaknya tidak cukup hanya diatasi dengan melakukan ibadah-ibadah individual, tetapi juga dengan perjuangan meningkatkan kecerdasan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, solidaritas sosial dan membebaskan penderitaan masyarakat. Sejarah kehidupan kaum muslimin awal memperlihatkan kepada kita bahwa mereka tidak pernah melakukan dikotomisasi antara ibadah individual dan ibadah sosial. Malam-malam kaum muslimin generasi awal adalah malam-malam yang khusyuk dalam sujud dan membaca al Qur-an, sementara siang hari mereka adalah langkah-langkah gemuruh kaki kuda dan kerja-kerja kemanusiaan. Seluruh perjuangan untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan menegakkan martabat kemanusiaan adalah ibadah, pengabdian kepada Tuhan. (admin)

Data Base Kader | Isilah Form dibawah ini

2010-08-06T20:22:00.000-07:00

Saatnya Bergerak

2010-07-23T02:15:00.000-07:00

Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun,

Demi mempertahankan harga diri seseorang,

Jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan.

(Imam Ali)

Kesedihan apa lagi yang harus kita tanggung setelah puluhan bencana memukul kita dengan hebat. Kecelekaan yang menewaskan nyawa ratusan orang bukan hanya membuat kita sedih tapi frustasi. Kita tidak saja kurang percaya dengan keselamatan angkutan tapi juga mulai bertanya, siapa yang kemudian patut dituntut tanggung jawab. Sedangkan banjir lumpur belum tuntas kita kemudian dihentakkan lagi dengan tenggelamnya kapal di perairan laut Jawa. Rasa kasihan maupun prihatin seperti kepalan tangan yang mulai tak punya tenaga dan kekuatan. Bencana yang datang beruntun bukan lagi dipahami sebagai ujian tapi kesalahan ulah tangan-tangan manusia. Tentu bukan sembarang manusia, tapi kumpulan makhluk yang punya kekuasaan dan menyelewengkannya dengan cara sewenang-wenang.

Itulah yang kita saksikan dengan sikap ‘tak tahu malu’ para pejabat! Seorang menteri di Jepang bersedia mundur ketika ada kecelakaan yang menewaskan puluhan orang.
Seorang petinggi-setingkat Perdana Menteri-di Korea bisa mundur hanya karena bermain golf ketika banjir melanda sebuah kecamatan. Mereka seakan tahu kalau tindakan, perangai serta tanggung-jawabnya membuat dirinya merasa ‘enggan’ untuk tetap bertahan di kursi kekuasaan. Bagi mereka kekuasaan itu amanat dan tanggung jawab. Kejadian sebaliknya terjadi disini! Jabatan seperti sebuah tongkat sihir yang harus dipegang erat-erat. Dengan tongkat itu maka semua keistimewaan, perlindungan dan kelimpahan material datang menyongsong. Kalau ada rakyat yang luka dan merupakan bagian tanggung jawabnya; cukup si menteri mengatakan itu sebagai ‘musibah’ dan mereka akan berusaha ‘seolah-olah’ menanganinya. Kekuasaan disini, dari dulu hingga sekarang, hanya berisi para badut yang bisa bermain ‘peran’ sesuai dengan situasi.

Perangai ‘badut’ itu disuguhkan dengan antusias oleh media: saat ada bencana secara berbondong-bondong para penguasa datang untuk kemudian menyapa, bersalaman dan menebar janji. Mereka berkata dengan paras muka-seakan-akan-sedih sembari tetap meyakinkan pada korban kalau situasinya tak seburuk yang diduga. Dan janji seperti sebuah jabatan yang dengan gampang dikhianati. Katanya beri bantuan tetapi masih saja memakai persyaratan. Katanya memberi jaminan tapi masih menuntut prosedur. Kekuasaan kini bukan hanya gagal untuk menentramkan tapi juga berhasil membuat rakyat untuk putus asa dengan keadaan. Saksikan bagaimana nasib korban lumpur yang hingga saat ini belum ketahuan ujung pangkalnya. Walau semua orang tahu siapa pemilik pabrik yang ‘memproduksi lumpur’ tapi hukum sepertinya takut untuk menerkam dan memenjarakannya. Taring hukum hanya berani ‘menangkap’ mereka yang berjenggot dan tak punya kedudukan.

Parlemen juga bersikap sama. Mereka masih saja sibuk menimbun tambahan gaji dan terus-menerus menambah bini. Seakan-akan urusan rakyat tak bisa dibereskan kalau uang untuk mereka tidak terus ditambah. Dalih kalau gaji naik maka akan terjadi peningkatan kinerja seperti bualan busuk yang bosan kita dengar! Kualitas parlemen yang semacam ini tentu tak akan mungkin memiliki nyali untuk berbuat banyak apalagi memikirkan kepentingan banyak rakyat. Tentu ada sedikit orang yang masih insaf untuk berpikir benar tapi kekuatan mereka tak memadai dibanding dengan komplotan bandit yang selalu sibuk studi banding kesana-kemari. Jika ada survai yang menyatakan, kalau korupsi parlemen tetap tertinggi, itu bukan berita tapi pengumuman ulang dari pandangan umum publik yang sudah lama tahu. Sebab bukan hanya miskin prestasi tapi parlemen juga krisis figur: mereka seakan hanya kumpulan manusia mujur yang mendapat keuntungan karena busuknya zaman.

Keadaan ini tak bisa lagi didiamkan. Kepercayaan kita pada hukum hanya jadi bualan ketika yang jahat dan kaya dapat lolos dari jerat keadilan. Keyakinan kita pada demokrasi hanya omong kosong ketika parlemen maupun kekuasaan hanya berisi para badut yang hanya bisa buat dalih serta kebohongan. Kita butuh cara pandang dan pemecahan baru yang lebih memberi ‘keyakinan dan harapan’ terhadap masa depan. Mungkin yang pertama perlu kita pikirkan adalah ‘cara dan mekanisme’ yang selama ini ada dalam memilih para penguasa. Mengapa berkali-kali pemilu kita salah memilih pemimpin maupun wakil rakyat. Begitu bodohkah rakyat hingga gampang sekali ditipu? Begitu naifkah publik hingga berulang kali salah dalam memilih penguasa dan wakilnya? Atau jangan-jangan kita dihukum oleh takdir sejarah untuk selalu mendapat penguasa yang lalim, bodoh dan mudah berkhianat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dilontarkan karena kepercayaan kita terhadap mekanisme politik maupun pemilihan memang saatnya untuk digugat kembali!

Pemimpin sepatutnya bukan hanya kita kenal juga bisa dikritik dan diganti kalau menyeleweng. Kepemimpinan yang kini berjalan tidak lagi menjalankan fungsi ini: dikritik bisa tidak diindahkan, diganti menunggu pemilihan! Tak bisa lagi mekanisme kepemimpinan mengandalkan sistem yang naif seperti sekarang: kita bisa meniru Venezuela dimana pemimpin bisa direferendum oleh rakyatnya jika tak becus mengelola rakyat; kita bisa meniru Iran dimana calon pemimpin bisa muncul dari kalangan independen; kita bisa meniru India dimana pemimpin adalah orang yang bisa kita kenal dekat dan dapat kita sentuh. Kepemimpinan politik di negara-negara diatas memang tidak lagi mengandalkan kharisma tetapi bagaimana pemimpin bisa ‘berbuat dan bertindak’ sesuai dengan program rakyat. Pemimpin bukan jadi pelayan dari agen-agen uang tapi berpihak untuk kepentingan mayoritas rakyat yang miskin dan tersingkir.

Sama halnya dengan parlemen dimana rakyat punya hak untuk ‘memecatnya’. Rakyat perlu tahu bahwa gaji, uang, mobil bahkan pakaian yang melekat di tubuh parlemen adalah milik rakyat. Jadi alangkah bodoh jika ada anggota Parlemen yang selalu sulit ditemui oleh rakyat. Parlemen-kasarnya-adalah budak rakyat! Kita waktunya untuk membuat sistem yang membuat si ‘budak’ ini tak terlampau jauh dari kebutuhan dan kepentingan rakyat. Parlemen sebaiknya memiliki kewajiban sebagai pelayan rakyat: melaporkan kekayaan rutinya pada rakyat, memberitahukan pekerjaanya pada rakyat dan bersedia untuk dipecat oleh rakyat jika pekerjaanya tidak menguntungkan rakyat! Bukan orang yang selalu berjanji untuk kemudian berkhianat pada rakyat.

Waktunya kita memikirkan sistem alternatif untuk menghindarkan rakyat dari penipuan para politisi zalim. Sistem alternatif ini berangkat dari kegagalan atas mekanisme politik yang selama ini ada. Kegagalan, keluhan, keraguan itu penting untuk dijawab dalam konteks gerakan: kita tak akan pernah bisa memahami kegagalan dari sistem politik sekarang tanpa menjadi korban dan bagian dari kekuatan yang melawan penindasan. Maka menjadi kewajiban bagi kekuatan perubahan untuk tidak sekedar menumbangkan sistem politik ini secepatnya tapi juga membangun sistem politik alternatif yang bisa memberi rakyat ‘jaminan dan kepastian’ akan datangnya keadilan, pemerataan dan perubahan nasib yang nyata. Rakyat bosan dengan ulasan, janji atau harapan: rakyat membutuhkan tindakan nyata yang berdampak pada perubahan. Hanya dengan tindakan malapetaka bisa dihindarkan dan nasib perubahan bisa dijemput secepatnya. Mari kita bergerak!!!

Ajak Anak Berani Oposisi

2010-07-20T12:14:00.000-07:00

Bashori Muchsin
Guru Besar dan Pembantu Rektor II Universitas Islam Malang

Ketika sejumlah lembaga pendidikan mapan melakukan reaksi keras terhadap pembatalan UU BHP, masihkah pengelola pendidikan menghidupkan pertanyaan benarkah pendidikan yang sedang dibangun masih menjadi penjamin moral masa depan anak-anak?

Ketika 300 lebih kantin kejujuran didirikan di sejumlah sekolah oleh Pemprov Jatim misalnya, saat itu muncul pertanyaan, mengapa kantin kejujuran saja perlu didirikan? Sudah demikian frustrasikah kalangan penyelenggara pendidikan di negeri ini? Tidak cukupkah anak-anak didik menerima doktrin kejujuran sebagai doktrin yang meregulasi sikap dan perilakunya di masyarakat, khususnya membentuk mental militan sebagai pejuang?

Sekolah sekarang perlu memasuki ranah das sollen, bahwa idealnya pendidikan tidak mengabaikan pendidikan non-skill, atau tidak meminggirkan pola kependidikan yang berbasis pengutamaan dan penguatan sisi moralitas-humanitas. Di sisi inilah parameter keberhasilan tidaknya mendidik anak (SDM) bisa dinilai (dilihat), dan bukan semata-mata menekankan keterampilan atau model pembelajaran yang menghasilkan anak didik sebagai mesin memburu prestasi kerja.

Itu membenarkan tuduhan bahwa banyaknya virus yang melekat dalam diri masyarakat dan bangsa ini, tak lepas dari kesalahan penyelenggaraan pendidikannya. Ini sesuai adagium yang menyebut, maju tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh model penyelenggaraan pendidikan kepada anak didiknya. Rapuh tidaknya suatu bangsa, ditentukan oleh kondisi pendidikan bangsa ini.

Ketika banyak orang pinter keblinger, hobi menjual amanat, atau sibuk memanipulasi norma kebenaran, mengamputasi keadilan, menyelingkuhi kekuasaan dengan merapuhkan sendi-sendi perekonomian negara dan memiskinkan rakyat, maka penyelenggaraan pendidikan kalau pendidikan gagal melahirkan pejuang militan.

Pendidikan divonis gagal menunaikan misi sucinya sebagai institusi pembebas dan pencerah, dan sebaliknya sekadar jadi pabrik yang melahirkan mesin yang menggerakkan praktik-praktik kotor, tak bermoral, atau suka memproduksi ketidakjujuran.

Pendidikan yang sebatas memperlakukan manusia sebagai mesin, dapat berakibat fatal bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan wajib menomorsatukan sisi moralitas-religiusitas dibandingkan kepentingan memburu kemampuan keterampilan. Kepintaran hanya sebagai bagian dari prestasi intelektualitas, yang tak bermakna apa-apa, jika dibiarkan berjalan tanpa prestasi moralitas dan spiritualitas.

Belajar Antikorupsi

M Quraish Shihab (1992) menunjukkan substansi model pendidikan yang menekankan keunggulan manusia. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan.

Belajar dari gagasan pakar ilmu tafsir itu, tampaknya model sekolah atau pendidikan unggulan, bertolok ukur standar nasional atau sekolah-sekolah bergaya internasional, bukan semata terletak pada keunggulan fasilitas atau pendidik bermerek luar negeri, tetapi juga sistem demokratisasi edukasinya yang implementasinya mampu menumbuhkembangkan (mengondusifkan) dan memprogresifkan pribadi anak didik menjadi manusia (pejuang) militan, yang sejak dini akrab dengan kebenaran, keadilan, dan perlindungan harkat kemanusiaan.

Anak didik bukan hanya unggul dalam membangun skill, tetapi juga unggul dalam keberdayaan moral (moral empowering) dan spiritualnya, khususnya dalam membangun kesalehan sosial, edukasi, dan kulturalnya. Apa gunanya memproduk anak-anak pintar, kalau dalam dirinya sarat penyakit seperti mengidap krisis komitmen moral, termasuk komitmen moral dalam membangun negara.

Komitmen membangun negara dapat dilakukan oleh manusia Indonesia yang sejak dini atau ketika mengikuti proses pembelajaran sudah dikenalkan dan diakrabkan dengan mentalitas mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kejayaan negara atau kepentingan publik (rakyat). Anak didik yang terlatih mengenal urgensinya sumberdaya negara dan perlindungannya, akan membuat pribadinya punya kepekaan untuk melindungi dan mengadvokasinya.

Praktik korupsi yang sedang marak di negeri ini, misalnya, harus dijadikan sebagai tema mata pelajaran substansial yang bisa dititipkan, diadopsi, dan diadaptasikan di berbagai sebaran mata pelajaran sebagai suatu das sollen yang secara moral bisa ditransformasi atau didiskursuskan sebagai suatu praktik yang bukan hanya menodai masyarakat dan bangsa, tetapi benar-benar potensial menghancurkan keberlangsungan hidup negara ini.

Teten Masduki menyebut, bahwa penyakit korupsi di Indonesia ini makin sistemik, ibarat kanker sudah kronis, karena bukan hanya sudah demikian parah memasuki relung dan jaringan kekuasaan (eksekutif) mulai dari bawah hingga ke lingkaran elite, tetapi tingkat agregasi korupsinya juga semakin eskalatif ke lingkaran yang lebih sistemik dan profesional, termasuk ”menjamah dan menjarah” dunia pendidikan.

Kalau sudah begitu, yang perlu dikedepankan adalah membudayakan praksis pengajaran di sekolah yang bersubstansikan pendidikan mentalitas antikorupsi, antidusta, antianomali, antimalversasi, atau antiberbagai bentuk praktik kroni, supaya kelak kalau mereka (anak didik) sudah lulus dan dipercaya mengisi bursa kepemimpinan di berbagai lini kekuasaan, dalam dirinya sudah tertanam kuat mental pejuang militan, yang tak takut menghadapi berbagai bentuk godaan dan ancaman.

Pengenalan pada anak didik tentang bahaya korupsi juga wajib diikuti dengan beberapa teladan konkret di lingkaran lembaga pendidikan yang menumbuhkan budaya menjauhi dan memusuhi perilaku menyimpang seperti korupsi moral, korupsi jam pelajaran, korupsi dana BOS, dan berbagai praktik lainnya. Itu menyiapkan mereka menjadi pemimpin bangsa.

Dikutip dari Surya Online

Kader PMII Harus Terus Bersikap Kritis pada Persoalan Daerah

2010-07-14T11:06:00.000-07:00

Padangpariaman - Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diminta untuk tetap menjadi kader yang kritis terhadap persoalan-persoalan pemerintahan di daerah masing-masing. Sikap kritis tersebut sesuai dengan posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual.

Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kabupaten Padangpariaman Afriendi menegaskan hal itu pada pembukaan 'Saresahan Mahasiswa dan Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII' Padangpariaman, Kamis (8/7) di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Kecamatan VI Lingkungan Kabupaten Padangpariaman.

PKD yang berlangsung hingga Ahad (11/7/2010), diikuti 30 peserta dari mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online Bagindo Armaidi Tanjung di Padang.

Menurut Afriendi, kader PMII mau tidak mau harus siap menjadi kader pemimpin masa depan. Apalagi dikaitkan dengan tema PKD, mewujudkan kader kritis, organisatoris dan kader pemimpin. "Sejak mahasiswa mereka melalui PMII harus dipersiapkan jadi pemimpin. Tanpa melalui pelatihan kepemimpinan, mana mungkin siap jadi pemimpin," kata Afriendi.

Afriendi juga minta elemen organisasi kemahasiswaan dan BEM perguruan tinggi di Padangpariaman tidak hanya mementingkan kekuatan internal organisasi. Seharusnya juga mementingkan masalah-masalah eksternal organisasi sehingga mampu memberikan 'warna' di Kabupaten Padangpariaman.

Tampil sebagai narasumber dari PB PMII Aidil Azhari, alumni PMII Ulil Amri dan tokoh NU lainnya di Padangpariaman, kata Ketua Panitia Syafrizal Chaniago.
(sumber : NU Online, , arm)

PMII Jember Kampanyekan Keperawanan.

2010-07-14T11:03:00.000-07:00

Jember. PMII mendesak kepada para orangtua agar lebih mengontrol putra-putri mereka dalam bergaul; ”Keep Your Virginity! Puluhan aktivis mahasiswa di Jember yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa soal pentingnya menjaga keperawanan. Unjuk rasa dilakukan di depan gedung DPRD Jember saat para legislator menggelar sidang penyampaian visi dan misi calon kepala daerah, Ahad (20/6).

Dalam aksi itu para aktivis membagi-bagikan selebaran dengan tulisan berjudul besar: Keep Your Virginity (jagalah keperawanan Anda).
Aksi ini dilakukan terkait merebaknya kasus pornografi di Indonesia akhir-akhir ini.

Sugeng Wahyudi, koordinator aksi, dalam seruannya meminta kepada masyarakat dan pelajar tidak menyimpan video porno mirip artis yang merusak moral bangsa.

"Kami mengimbau agar masyarakat dan pelajar tidak meniru perilaku artis tersebut. Kami juga mengimbau agar pelajar dan masyarakat, khususnya pelajar wanita tidak terjerumus free sex dan menjaga keperawanannya," katanya, seperti dilansir situs beritajatim.com.

PMII mendesak kepada para orangtua agar lebih mengontrol putra-putri mereka dalam bergaul. PMII meminta agar hukum pemberantasan pornografi ditegakkan. Pelaku tindakan terkait pornografi perlu ditindak tegas.

"Efek buruk dari pornografi ini tak hanya berdampak terhadap masyarakat nonpendidikan saja, tapi juga berefek terhadap siswa dan mahasiswa," kata Sugeng (***)

Kaum Pergerakan, Lakukan Perlawanan !

2010-07-10T06:51:00.000-07:00

Bencana ternyata tak bisa dihentikan. Ribuan penduduk kini menetap di tenda-tenda. Ada beberapa orang yang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka tak lagi tahu harus bersikap seperti apa; ketika rumah roboh dan bantuan tak pernah jelas maka hidup bukan hal mudah untuk dilanjutkan. Beberapa aktivis hukum mulai melontarkan somasi pada pejabat yang berbohong. Jawaban si pejabat tak kurang tangkas: saya tak pernah bohong dan bantuan tetap diberikan walau jumlahnya lebih kecil. Alibi dan dalih mulai dikucurkan untuk menutupi semua kenyataan keji. Itulah nasib rakyat: dari dulu sampai kini hanya menjadi tumbal. Karena tumbal itulah maka musibah selalu dibaca sebagai bagian dari kehidupan yang membuat manusia tak bisa berkelit. Ketika sebuah musibah datang, yang dituntut bukan tanggung jawab melainkan sikap ikhlas dan lapang. Ini bukan hanya sikap naif tapi sesat.

Kesesatan yang membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah parlemen. Sesat pulalah yang membuat pemerintah memutuskan untuk menambah gaji ke -13. Seolah-olah pemerintah bukan berdiri diatas kepentingan rakyat,
tapi kepentingan para pejabatnya. Makanya kita jadi terkejut ketika pemerintah bilang bahwa siswa yang tak lulus ujian adalah anak bodoh. Apakah siswa itu bodoh kalau bertahun-tahun sekolah tapi hanya tiga mata pelajaran yang diujikan? Dimana sebenarnya letak kebodohan tatkala dunia pendidikan tidak memahami dan menghargai proses. Tiba-tiba kurikulum diubah dan diputuskan tanpa memahami konsekuensi yang timbul. Pemerintah terlanjur untuk tidak menghiraukan beda tajam antara keputusan dengan konsekuensi. Akibatnya kemudian jadi tampak mengenaskan: kita diminta untuk mengulang-ulang musibah. Kita jadi seperti yang dikatakan oleh pejabat pemerintah, anak bodoh yang peluangnya hanya mengulang soal-soal ujian.

Kita jadi putus harapan menyaksikan kenyataan suram ini. Ide-ide perubahan sosial yang muncul seolah jadi pidato membosankan. Demokrasi, tanggung jawab sosial, partisipasi hanya kutipan khutbah yang kering dari contoh-contoh konkrit. Ide itu bergulir hanya dari buku, ke seminar, lalu pada pelatihan dan tertinggal dalam teks proposal. Ide itu hanya jadi seruan para demonstran yang kini kehilanggan massa. Lebih-lebih kita menyaksikan keringnya tulisan-tulisan cerdas dan jitu dari para ilmuwan. Ide-ide sosial yang tenggelam ini telah membuat keputusan dan kebijakan pemerintah hanya memutar-mutar korban. Baik dalam pemotongan subsidi maupun penanganan bencana alam, pemerintah bersikap sama: prosedural, berbelit-belit dan memakan korban rakyat miskin. Rakyat memang dibiarkan sendirian: termangu di tenda dan menunggu-nunggu harapan.

Sia-sia kita berusaha untuk mencari jalan keluar ketika lembaga hukum mengalami kematian fungsi. Jika hukum hanya menjadi debat antara ilmuwan, pekerja hukum dan para pengacara maka keadilan hanya jadi omong kosong. Kode etik Mahkamah Agung yang memperbolehkan hakim menerima hadiah seperti aturan keji yang melukai cita-cita keadilan. Apalagi kalau Mahkamah Agung menyatakan itu sebagai kesalahan ketik; lagi-lagi itu menjadi tanda bahwa di tubuh kekuasaan tertinggi peradilan hanya diisi oleh bangkai. Tidak hanya bau kebusukan, karena tiba-tiba sang Ketua dengan alasan otonomi memperpanjang masa pensiunan dirinya sendiri. Perangai sang ketua ini seperti menumpuk kotoran yang selama ini jadi sasaran kritik banyak orang. Tapi begitulah hukum kalau dijalankan oleh manusia-manusia yang tidak berakal, miskin nurani dan suka dengan kemegahan. Sinyal keadilan dalam lembaga hukum roboh dan peradilan hanya jadi ruang tempat harapan dan nurani dibuang.

Berpaling kita pada gerakan sosial yang menyediakan stok aktivis. Mereka yang selama ini menjadi barisan kritis dan selalu peka pada derita dan cacat kekuasaan. Sebagian mereka memang telah mengusir ketergantungan dan memilih untuk bergerak dalam barisan massa yang padat. Di kalangan petani, buruh, kelompok miskin akan selalu ada pendamping yang setia dan gigih melakukan tuntutan. Anak-anak muda ini tidak hanya dibesarkan oleh pendidikan tapi juga kekecewaan publik. Mereka sebagian ada yang berlagak tapi sebagian besar ada pula yang dengan gigih melontarkan tuntutan-tuntutan pedas. Sandaran kepercayaan kalau bangsa ini bisa beres ada di pundak mereka. Mengikuti jalan para pejuang radikal kini anak-anak muda ini menyemut di gerakan-gerakan kritis. Pemukiman mereka di dunia LSM-semoga-hanya sementara, untuk memenuhi, kebutuhan yang mereka sebut logistik. Wajib bagi mereka untuk segera membasuh pengetahuan dan terjun di massa dengan agresivitas dan pemahaman yang lebih berani. Itulah yang menuntut mereka untuk tidak hanya duduk dan diam memandang perubahan.

Sinyal yang patut mereka jadi sandaran adalah gagasan tentang perubahan. Teks-teks perubahan sosial tidak hanya perlu ditelan habis tapi juga memerlukan kerja-kerja konkrit. Kalau dibilang ekonomi kapitalis itu busuk maka wajib untuk mereka memberi tauladan pelembagaan ekonomi yang menjamin terwujudnya nilai keadilan. Jika dinyatakan bahwa militerisme itu kejam maka penting untuk merumuskan tatanan sosial dimana peran militer menjadi kekuatan pelindung masyarakat, bukan golongan penindas rakyat. Disini gerakan sosial memerlukan cermin nyata praktek pelembagaan sosial yang bisa memenuhi hajat hidup rakyat miskin. Dengan begitu gerakan sosial yang muncul bukan hanya meyentuh tapi juga menjaring dukungan semua lapisan karena kerja-kerja konkritnya yang bisa dirasakan. Kutukan kita pada partai politik yang ada memberi pelajaran penting bagaimana perubahan sosial tak hanya bisa mengandalkan kebodohan dan kenaifan masyarakat. Gerakan sosial yang sungguh-sungguh hendaknya menyuntikkan kesadaran kritis bukan kesadaran naif.

Itu sebabnya bekal penting dan utama adalah kemandirian dan nyali. Kemandirian yang akan membuat gerakan sosial ini tidak terantuk dalam kubangan konspirasi institusi global yang selama ini jadi kritik kita pada dunia LSM. Kemandirian sekaligus akan membangkitkan nyali kita dari sikap reformis, penuh perhitungan dan hati-hati. Gerakan sosial bukan sebuah agen perjalanan yang meliput perkembangan masyarakat dengan gambaran yang datar dan dingin. Tiap perubahan yang berjalan hanya merupakan sinyal untuk menyalakan lampu peringatan akan konsep-konsep dasar yang hendak kita bangkitkan. Masyarakat yang marah, frustasi dan kalah memang perlu diungkit kembali potensi dan kekuatanya. Itu sebabnya mustahil lahir seorang aktivis sosial progresif jika beragam kepedihan masyarakat tidak dibaca sebagai potensi perlawanan. Pembangkangan dan pelucutan status-status sosial adalah alat ukur kita untuk melihat bagaimana masyarakat memerankan kemandirianya.

Bangsa ini masih punya harapan selama kekuatan sosial berani melawan segala bentuk kezaliman publik. Kisah sang ketua mahkamah yang kotor itu membuat kita punya amsal yang baik tentang bagaimana busuknya hukum disini. Alibi, dalih dan alasan para anggota parlemen hanya menambah amunisi kebencian kita pada sistem demokrasi prosedural. Yang tinggal kini hanya sebuah gerakan sosial, yang meramu kekecewaan, frustasi dan kekalahan massa menjadi barisan gagah yang berani menentang pasukan keji. Harapan memang belum sepenuhnya terbuang, tapi bisa tenggelam kalau kita hanya menjejali rakyat kepasrahan, kenaifan dan cetusan sikap pengecut. Waktunya kita untuk menentang semua gejala-gejala busuk kekuasaan yang hanya membangkitkan kembali beragam bencana sosial. Kita menunggu bangkitnya gerakan sosial progresif! (san_**)

Aktifis PMII Ngawi Tolak Kenaikan TDL (PLN)

2010-07-02T20:35:00.000-07:00

NGAWI - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ngawi, Jawa Timur, Senin (28/6), menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Aksi dilakukan di kawasan perempatan Jalan Kartonyono yang merupakan jalur antar Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah.

Para mahasiswa melakukan orasi sambil membentangkan poster berisi penolakan kenaikan TDL. Mereka juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan. “Meski kenaikan TDL hanya untuk pelanggan tertentu, tapi dampaknya juga dirasakan masyarakat kecil. Harga sembako dan lainnya akan naik seiring dengan kenaikan TDL,” tegas koordinator aksi, Husaini Amar.

Aktivis PMII dari berbagai kampus di Ngawi

ini juga menyorot pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Selama ini kami menilai pelayanan PLN belum maksimal. Kenaikan TDL terkesan dipaksakan,” ujar Husaini.

Aksi mahasiswa ini mendapatkan pengamanan ketat aparat Kepolisian Resor Ngawi. Polisi harus mengatur arus lalu lintas yang sempat macet akibat aksi mahasiswa yang digelar tepat di sebuah tugu di perempatan jalan tersebut.

Seorang ibu rumah tangga, Dwi, mendukung aksi mahasiswa. Dia juga keberatan jika TDL dinaikkan. “Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, apalagi jika listrik nanti naik,” tuturnya. ISHOMUDDIN.

Sumber TEMPO.COM

Lawan..! Rezim Penguasa Penindas Rakyat.

2010-06-14T13:36:00.000-07:00

Resensi Buku.

Tulisan-tulisan filsafat penulis muncul ketika gerakan komunisme internasional sedang mengalami perpecahan. Partai Komunis China sendiri misalnya mengambil jalan sendiri dengan menuduh Moscow sebagai revisionis. Tanggapan pemikir Marxis Perancis ini mengingatkan kembali para aktifis buruh internasional terhadap warisan-warisan Marx dan Lenin.

Penulis adalah salah seorang pemikir Perancis yang cukup otoritatif mengungkap filsafat kaum buruh. Sejak umur 30 teotnya tahun 1948, dia sudah menjadi anggota PCF hingga dia menguasai secara mendasar filsafat Marxisme.

Tulisan-tulisan penulis pada dasarnya ingin mengungkap persoalan Marxisme yang telah diarahkan Stalin dengan kekuasaannya menggunakan ideologi untuk menghantam kekuatan-kekuatan pendukung Marxisme.

Penulis ingin mengajak kepada kaum proletar dan para intelektual untuk kembali ke jalan Marxisme-Leninisme. Dengan metode itu pemikir Prancis ini mengungkapkan dasar-dasar fondasi dari filsafat Karl Marx dan seluruh bangunan pemikirannya.

Tentu saja pengembangan pemikiran penulis itu sendiri memang secara dialektis bersentuhan dengan gerakan-gerakan sosial yang waktu itu berkembang luas di eropa barat. Kaum muda dan mahasiswa tahun 1960-an sangat di gandrungi dengan gerakan newleft termasuk di Amerika serikat.

Judul buku ini diambil penerbit dari kutipan wawancara dengan Maria Antonietta Macciochi, “Dalam peleburan teori Marxis dengan gerakan buruh, filsafat seperti yang di katakan Marx, tak lagi menginterpretasikan dunia’. Filsafat menjadi sebuah senjata untuk mengubah dunia: menjadi revolusi” demikian kata penulis (hal.12)

Marxisme sendiri memang sering terbalut oleh borjuisme yang menjadi musuhnya. Terutama sekali rayuan borjuisme ini menghadapi para pemikirnya. Tentu sikap ini berpengaruh kedalam gerakan politiknya, karena seorang pemikir Marxisme selalu menyatu dalam gerakan politik.yaitu ketika filsafat dipisahkan dari praksisnya, hingga filsafat menjadi akademis.

Padahal filsafat akademis itu dapat menimbulkan borjuisme bagi gerakan pemikiran Marxisme. Karena itu filsafat akademis tidak bisa menerima keberadaan Lenin (atau Marx dalam hal ini) karena dua alasan yang sesungguhnya satu atau tunggal. Di satu sisi filsafat tak bisa menerima ide bahwa saya bisa belajar sesuatu dari dunia politik. Dan dari seorang politisi. Dan di sisi lain filsafat akademis tak bisa menerima ide bahwa filsafat mungkin bisa menjadi obyek dari sebuah teori, dari sebuah pengetahuan obyektif. (Hal.30)

Oleh karena itu penulis belajar dari pendahuluya, Lenin untuk menempatkan filsafat sebagai bagian dari perjuangan politik. Oleh karena Marxisme telah dikotorkan oleh subyektifisme para pemikirnya sendiri, penulis mengajak gerakan buruh internasional untuk kembali menelaah kritis warisan-warisan Marx dan Lenin.

Dari penelaahan kritis karya-karya klasik itu membuat penulis berhasil mencari solusi kebekuan-kebekuan atas Marx dan Lenin. Dia menelaah pengaruh Marx-Lenin dalam sains dan seni yang menjadi bagian dari kebutuhan manusia modern. Kemudian ia juga menelaah tentang negara dan aparatus ideologis negara.

Penemuan penulis tentang aparatus negara ini merupakan pengembangan dari teori negara Marx dan Lenin. Negara itu ditentukan oleh karakter aparatusnya. Aparatus negaralah yang menentukan negara sebagai sebuah kekuatan pelaksana dan intervensi yang besifat reprensif demi kepentingan kelas-kelas yang berkuasa dalam proses perjuangan kelas yang dilakukan oleh kaum borjuis dan sekutu-sekutunya melawan kaum proletariat-aparatus negara inilah yang tak lain adalah negara itu sendiri dan tak lain dari penentu “fungsi” dasar dari negara (Hal. 160).

Analisa penulis dalam buku Filsafat Sebagai Senjata Revolusi ini memang cukup menarik untuk di baca, terutama bagi para peminat pemikiran Marxisme. Sebab penyajian penulis yang lebih populer dengan pendekatan konprehensif baik pendekatan sains maupun seni.

Bagi para pembaca buku terbitan Resist Book ini merupakan alternatif bacaan, ketika wacana politik, ekonomi, kebudayaan dan seni di pengaruhi oleh kekuatan neo-liberal.

(yn)

Melawan Hukum Penindas Rakyat

2010-06-14T11:44:00.000-07:00

Reformasi telah berhasil mengecoh rakyat. Reformasi adalah sebuah agenda kapitalisme internasional untuk menguasai kembali bekas negeri jajahan dengan senjata Demokrasi. Demokrasi liberal adalah demokrasinya kaum borjuis, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada uang. Demokrasi dalam hal ini hanya kedok maka sebenarnya yang berjalan adalah teknokrasi dan econokrasi. Rakyat mengira dengan hak pilih yang dimiliki kedaulatan dengan sendirinya bisa dimiliki.

Tindak demokrasi liberal adalah demokrasinya para Politikus dan pengusaha (pemilik modal), rakyat hanyalah kuli tukang coblos. Bisa dilihat seluruh undang-undang dan hukum serta peraturan yang lahir sejak zaman reformasi adalah hukum yang menindas dan membelenggu rakyat. Semua penindasan dan penghisapan atas rakyat dan negara ini dilindungi oleh Undang-undang dasar 2000 yang merupakan hasil mengobrak-abrik UUD 1945, atas nama kehendak rakyat. Padahal hanya kehendak kapitalis global.

Rakyat saat ini tidak hanya semakin kehilangan hak dan kedaulatannya, tetapi juga semakin ditindas oleh hukum. Bayangkan kasus yang menimpa seorang nenek tua yang mencuri tiga biji coklat karena terpaksa harus dimasukkan penjara. Demikian juga seorang miskin yang mencuri semangka karena didera lapar dan haus dipenjara. Padahal negaralah yang mestinya dipersalahkan bila terdapat rakyat yang lapar. Demikian juga seorang yang karena kebanjiran dan listrik mati kemudian menyalakan handphone nya dengan menggunakan fasilitas milik super market dihukum penjara. Padahal di hanya ingin mengontak sanak saudaranya untuk mohon pertolongan.

Kasus terakhir yang menimpa Prita, seorang korban layanan rumah sakit Omni Internasional yang mengeluh melalui surat yang dikirim melalui internet, bukan ditanggapi keluhannya tetapi malah dilaporkan ke polisi, sehingga ia ditangkap dan dipenjara dengan denda 240 juta rupiah. Keputusan hakim yang dinilai gila itu langsung mendapatkan reaksi dari rakyat yang selama ini merasa telah menjadi korban hukum. Rakyat mulai dari pemulung, tukang sampah, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan kantor dan pabrik mengumpulkan koin untuk Prita secara demonstratif. Ini sebuah perlawanan terhadap hukum kolonial, di mana semua koruptor besar yang megkorupsi triliunan uang negara tetapi dengan enaknya dibebaskan. Ini bersamaan dengan korupsi 6 triliun rupiah uang negara, tetapi hukum dengan keras berusaha menutup-nutupi karena para koruptornya adalah pengusaha kaya dan pejabat tinggi negara.

Sampai kapan pun rakyat akan selalu menjadi mangsa hukum, karena dalam sistem kolonial hukum memang hanyalah perangkap untuk menindas akyat dan sebuah sarana untuk melindungi kaum elite penguasa dan pengusaha. Sistem politik hanyalah sarana legitimasi untuk membuat berbagai peraturan yang menguntungkan mereka. Maka kalau rakyat ingin kembali berdaulat an mendapatkan perlindungan hukum maka rakyat harus disadarkan bahwa reformasi itu merupakan barang haram dan merupakan pengkhianatan dari cita-cita revolusi. Demokrasi, terutama demokrasi liberal adalah alat kapitalis terutama kelompok elite untuk menguasasi rakyat. Sementara hukum adalah rantai untuk membelenggu kebebasan rakyat. Karena hukum dan undang-undang yang ada ini ciptaan kolonial dan kapitalisme global untuk menguasasi rekyat dan negara ini.

Maka yang harus dilakukan rakyat adalah menolak reformasi beserta produknya, yaitu Demokrasi Liberal dengan muli partai, Desentralisasi dan otonomi yang mengarah pad federasi, sebagaisarana untuk merongrong NKRI. Harus menolak amandemen Undang-undang dasar yang dilakukan oleh kapitalis asing. Maka perlu kembali ke UUD 1945 yang asli. Baru setelah itu diamandemen sendiri oleh bangsa sendiri, sesuai dengan aspirasi dan cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia sendiri.

Rakyat harus disadarkan bahwa negeri ini telah berada dalam penjajahan kembali bukan dijajah Belanda atau Jepang, tetapi dijajah oleh sistem kapitalisme internasional, yang telah merampas kedaulatan bangsa ini, sehingga bangsa dan rakyat ini tidak mampu merumuskan agendanya sendiri. Semua agenda ditentukan oleh bangsa lain dan oleh kekuatan lain yang berusaha terus menguasai negeri ini.

Kesadaran ini penting agar rakyat tidak terus terkecoh oleh janji reformasi, karena reformasi serndiri adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi. Dan demokrasi hanyalah kedok untuk menjinakkan rakyat, agar mudah ditaklukkan, setelah hak bersuara mereka diberikan, sehingga kedaulatan mereka dengan mudah bisa dirampas. Demokrasi hanyalah sebuah jebakan agar rakyat menyerahkan suaranya. Setelah suaranya diserahkan, dimasukkan dalam kotak maka kotak ada dalam kekuasaan mereka. Suara rakyat akan digunakan untuk kepentingan penjajahan mereka. Dengan demikian penjajahan dan penindasan yang mereka lakukan telah berdasar suara rakyat. Sehingga rakyat tidak berkutik. Suara keras, pembelaan terhadap Prita dan pencari keadilan lainnya akan segera sirna. Karena hukum dan undang-undang memang untuk pengusaha dan pengusaha untuk membelenggu rakyat.

Korban lain akan segera menyusul, kalau hukum dan sistem politik yang ada yang kapitalistik dan kolonialistik ini belum dibongkar. Rakyat jangan hanya berhenti membela Prita dan korban kekejaman hukum lainnya. Tetapi harus berjuang melawan sistem politik dan hukum yang kapitalistik dan kolonialiastik ini, untuk menyelamatkan rakyat dan keutuhan negara ini.

( Abdul Mun’im DZ).

Menuju Teologi yang Memihak Kaum Tertindas

2010-06-08T12:41:00.000-07:00

Judul Buku : Dari Teologi Menuju Aksi; Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan
Penulis : Abad Barduzzaman
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : I (Pertama), April 2009
Tebal : 304 halaman
Peresensi : Humaidiy AS *)

Ketika Islam pertama kali turun, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta budaya mayarakat sangat jauh berbeda dengan masa sekarang. Agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan bermakna untuk memayungi hidup manusia, upaya pemberian jawaban terhadap persoalan kemanusiaan kontemporer mesti dilakukan. Gagasan-gagasan keadilan sosial, HAM, demokrasi, gender, inklusivisme dan lain sebagainya yang bisa menjawab persolalan itu, harus mendapatkan wadah dalam tradisi Islam.

Oleh karenanya,
menempatkan agama dalam bentuknya yang kontekstual dalam dinamika prubahan sosial adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Sebab, agama pada dasarnya harus terus menemukan maknanya sepanjang zaman. Dan untuk menemukan makna yang berguna bagi perubahan sosial itu, maka penafsiran ulang dan penyegaran pemahaman keagamaan mutlak dilakukan. Pencarian makna baru dari ajaran Islam, adalah sebuah konsekuensi dari perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Abad Badruzaman melalui buku berjudul “Dari Teologi Menuju Aksi; Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan” mencoba untuk mengajak pembaca melakukan revitalisasai spirit ajaran Islam sebagai ‘mercusuar utama” dalam pembelaan terhadap golongan lemah dan tertindasatau lebih dikenal dengan kaum mustadha’afin. Menurut penulisnya, itulah sebabnya Musa, Isa dan Muhammad, misalnya, dicap sebagai pemberontak oleh penguasa dimana mereka hidup. Dari berbagai kisah tentang mereka kita dapat menyakiskan bagaimana Musa menjadi tokoh antagonis bagi Fir’aun yang lalim, Isa menjadi oposan bagi imprealis Byzantium dan Muhammad menjadi penghancur sendi-sendikesewenang-wenangan bangsawan Quraisy Mekah

Secara umum, kisah kaum mustadhafin dalam Al-Qur’an menghadirkan tiga kutub: pertama, kekuatan penindas ( mustadh’ifin), kedua, kelompok yang tertindas dan lemah (mustadh’afin), dan ketiga, kekuatan pembebas dan pembela kaum penindas dalam membela kaum penindas. Yang terakhir adalah kekuatan yang dipimpin dan dipelopori oleh para nabi dan utusan Tuhan. Ini menunjukkan, sejak semula kehadirannya agama-agama besar dunia memang berwatakk subversif terhadap kekuasan yang ada disekitarnya. Karena memang demikianlah cita agama dirumuskan, mengubah tata nilai lama yang bobrok dan menindas dengan tata nilai baru yang humanis dan memihak kaum lemah. Dalam al-Qur’an, istilah mustadh’afin sendiri tidak hanya terbatas pada golongan orang yang tertindas dan lemah secara ekonomi saja, tetapi juga sosial maupun politik (hal. 105).

Ajaran Islam memang dekat dengan keberpihakan terhadap kaum lemah dan tertindas ( mustadh’afin). Bahkan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kaum mustadh’afin sekaligus berbicara dengan ibadah mahdhah (ibadah vertikal) semisal sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa sama pentingnya memperhatikan kaum lemah dan tertindas dengan kewajiban melaksanankan sholat, puasa, haji dan sebagainya. Banyak nabi-nabi yang diutus pun berasal dari kalangan rakyat jelata dan berkhotbah di kalangan rakyat jelata yang nota bene adalah pengikut pertama para nabi. Pergulatan eksistensi manusia memang sangat terkait dengan sesamanya.

Dalam kontek Indonesia, implikasi dari makin buramnya perekonomian bangsa ini jelas akan mempertajam kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat kita. Orang yang mempunyai status the have akan semakin congkak dengan masyarakat yang statusnya the have not. Orang miskin akan semakin termarginalkan dalam pergulatan dunia global sekarang ini. Dengan kekuatan kapitalistiknya, sosok the have akan mengunci jalan-jalan pokok sistem perekonomian negeri ini.

Sementara itu, sosok the have not hanya akan menjadi pekerja murahan yang gajinya tidak dihargai secara layak atau bahkan mereka disia-siakan dan dijadikan objek saja dalam mengeksploitasi negara. Dala konteks para elite bangsa, orang miskin hanya dijadikan perbincangan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan, baik anggota eksekutif maupun legislatif. Proyek untuk meninggalkan desa tertinggal dan mmberikan kredit buat rakyat miskin hanya akan habis di pertengahan jalan. Rakyat miskin selamanya akan berada di bawah hegemoni kaum elite dengan watak kapitalistik, materialistik dan hegemonistiknya.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu ketidakadilan. Penyariatan zakat, anjuran infak dan sedekah misalnya, terbukti telah menghancurkazn sistem kapitalistik-materialistik bangsa Arab ketika itu. Islam tidaklah melarang orang menjadi kaya, karena kekayaan merupakan karunia Allah (QS. 16: 71). Dengan kekayaan, seseorang mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berbuat baik. Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana antara yang the have dan the have not saling menolong ( ta’awun). Sebab, orang kaya tidak akan mampu hidup tanpa adanya orang miskin. Maka hubungan keduanya adalah simbiosis, take and give. Spirit silam dengan demikian membangun kembali tatanan hubungan di antara keduanya agar terjadi keadilan.

Meskipun kaya-raya adalah sunnatullah, Islam mengecam mereka yang selalu menumpuk harta kekayaan, sedangkan disekelilingnya terhampar pemandangan orang miskin, fakir dan anak yatim yang bergelimpangan. Surat al-Ma’un merupakan contoh konkrit bahwa orang yang menolak ajaran keharusan menegakkan keadilan sosial sebagai pendusta agama. Taruhan yang sangat berani, karena Islam langsung menjustifikasi mereka sebagai seorang pendusta yang secara etika tidak lagi dipandang sebagai orang yang baik.

Harus diakui, tema-tema yang dibahas dalam buku ini sesungguhnya bukanlah tema yang bernas dan samasekali baru. Tema-tema serupa dapat kita temui dalam karya Asghar Ali Engineer yang lebih fenomenal dengan mengajukan pencerahan pemaknaan teologi pembebasan dalam Islam and Liberation Theology dan The Qur’an Women and Modern Sociaty. Hassan Hanafi dalam al-Yassar al-Islamy dan ats-Tsawrah yang menyatakan bahwa semangat pembebasan yang didengungkannya muncul karena modernisasi yang berjalan selama ini cenderung terkait dengan kekuasaan yang mentransformasikan tak lebih sebatas ritus keagamaan yang menekankan akhirat ataupun Farid Esack dalam al-Qur’an, Liberation abd Pluralism.

Demikian pula dapat kita temui dalam buah pemikiran pemikir-pemikir Indonesia semisal Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholis Madjid (cak Nur), Jalaluddin Rahmad, Amin Rais dalam berbagai konteks pembahasan. Namun, usaha penulis melalui buku ini setidaknya berupaya menegaskan visi tradisi profetik nabi-nabi Ibrahimiyah, yakni visi keberpihakan dan pembebasan mereka untuk kaum tertindas cukup berhasil dan layak untuk diapresiasi oleh masyarakat pembaca dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan kesadaran kita atas nasib sesama.

Minta Rp 8,4 Triliun, DPR Sangat Rakus

2010-06-05T20:32:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Fraksi Partai Golkar supaya setiap anggota DPR RI diberi dana Rp 15 miliar atau totalnya Rp 8,4 triliun per tahun, dikecam habis-habisan.
Pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai, usulan itu hanya digunakan untuk memenuhi janji-janji pribadi para anggota DPR kepada konstituennya dan menggunakan dalih penyaluran aspirasi daerah pemilihan para anggota DPR.

"Janji pribadi mereka tidak bisa dialihkan menjadi beban negara. Ini tentunya sangat inkonstitusional," ujar Irman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5/2010).

Irman mengatakan, jika usulan Golkar itu lolos, sistem politik di Indonesia memang tidak beres dan membuktikan bahwa memang ada politik uang dalam proses pemilihan mereka.
Irmanputra curiga anggaran itu kelak tidak untuk menguatkan fungsi kedewanan mereka seperti legislasi, anggaran dan pengawasan.

"Memang ada budaya politik yang tidak beres seperti money politic dalam proses pemilihan mereka, namun negara tidak bisa menalangi janji-janji mereka. Seperti janji memberikan bantuan biaya khitanan kepada konstituen, masa hal itu menjadi beban negara, ini kan tidak beres," jelasnya.

Penambahan anggaran, menurut Irman hanya bisa diberikan kepada anggota DPR untuk dapilnya jika hal itu berkaitan dengan tugas kedewanannya seperti pada bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago, punya penilaian senada. Menurutnya, jika kebijakan tersebut disetujui, sama saja melegalkan perampasan uang negara.

Ia menjelaskan, usulan bagi-bagi duit itu mengesankan DPR sangat rakus dan memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan fasilitas bagi kepentingan politik dan ekonomi masing-masing.

"Ini kebijakan yang tidak benar, saya menolak adanya kebijakan semacam itu. Dalam konteks ini, jelas DPR memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan politik dan ekonomi masing-masing," tegas Adrinof.

Menurut Adrinof, kebijakan semacam itu jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. DPR hanya diamanatkan oleh kontitusi dengan tiga kewenangan, legislasi, pengawasan dan penganggaran.

"Tidak ada fungsi pelaksanaan kebijakan. Kalau usulan itu (15 miliar) dilakukan, sama saja DPR melanggar konstitusi," tukasnya.

pernyataan sikap

2010-06-05T19:51:00.000-07:00

PC PMII Ngawi turut prihatin dan ikut mengutuk keras kasus salah tangkap yang menimpa sahabat kami Cholil Bisri (Kader PMII Jogjakarta) yang dilakukan Polda DIY atas tuduhan kasus perkosaan. menuntut Polda DIY untuk segera membebaskan dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.
Tangan terkepal maju kemuka....!!!!

Israel dan Agenda Tersembunyi

2010-06-02T03:15:00.000-07:00

Masyarakat dunia marah, setelah menyaksikan kebiadaban pasukan Israel yang menyerang kapal Mavi Marmara yang mengangkut relawan dan bantuan untuk pengungsi Palestina.

Memang dilihat dari mereka yang diserang Israel kali ini, tak bisa dikaitkan dengan perang bermotif agama. Karena, relawan yang ada dalam kapal itu adalah aktivis dari berbagai macam agama. Adapun kemarahan berbagai belahan masyarakat global, itu juga karena motif kemanusiaan, bukan karena motif agama tertentu. Seperti kasus-kasus sebelumnya, meski sudah dihujat berbagai kalangan dari seluruh dunia, Israel seperti tak peduli dengan berbagai kecaman tersebut. Bahkan, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak menyalahkan penyelenggara misi kemanusiaan atas terbunuhnya sekitar 19 relawan. Barak menyebut kedatangan kapal itu sebagai provokasi dan menuding penyelenggara misi terkait organisasi teroris. Demi melanjutkan wilayah yang diklaim sebagai otonominya, Israel siap menerima sanksi apa pun.

Konflik yang Disengaja

Sejak Israel menyatakan kemerdekaannya tahun 1948,negara itu memang secara sengaja mendesain konflik untuk tujuan-tujuan tersembunyi mereka. Jika konflik yang didesain pada sebelum tahun 70-an adalah untuk memperoleh pengakuan internasional atas pernyataan kemerdekaannya. Maka era tahun 80-an dan seterusnya hingga kini targetnya adalah untuk mencapai posisi koeksistensi, yaitu berusaha hidup secara aman dan damai dengan negaranegara tetangganya di Timur Tengah.

Hingga kini Israel beranggapan ancaman nyata bagi koeksistensinya adalah Palestina, terutama kalangan Hamas. Karena itulah Israel tak akan memberikan angin sedikit pun kepada kaum Palestina, termasuk simpatisannya dari luar untuk menguatkan posisi Palestina. Itulah yang dialami enam kapal Freedom Flotilla, terutama kapal Mavi Marmara yang mengangkut 600 relawan. Karena dianggap “bagian dari musuh” yang harus ditumpas, sejumlah kapal patroli Israel mengepung konvoi kapal kemanusiaan itu. Drama penyerangan terekam jelas di televisi, di antaranya tampak satu helikopter di atas Mavi Marmara yang menurunkan belasan tentara Israel sembari menembakkan senjata dan melempar gas air mata ke arah relawan yang sudah berkumpul di geladak Penembakan terus terjadi ketika tentara Israel sudah berada di kapal.

Para relawan yang ketakutan memukul tentara Israel agar menjauh dari kapal.Tapi, tentara Israel terus merangsek masuk.Serangan tentara Israel itu sedikitnya menewaskan 19 orang dan belum diketahui secara pasti berapa angka korban karena Israel disinyalir memutus aliran internet dan telepon satelit di seluruh kapal. Deputi Perdana Menteri Israel Danny Ayalon mengatakan, serangan tentara Israel itu dilakukan karena kapal misi bantuan itu mengangkut senjata untuk Hamas dan Alqaidah. Israel terpaksa menembak karena para relawan menyerang terlebih dulu dengan senjata tajam dan tongkat. Pernyataan seperti ini sudah biasa dilakukan oleh Israel setiap kali melakukan penyerbuan terhadap kaum Palestina dan simpatisannya.

Pihak Freedom Flotilla, Greta Berlin,membantah seluruh tuduhan tak berdasar Israel itu.Pihaknya memastikan,tidak ada senjata api maupun senjata tajam di atas kapal. Sebelum penyerangan, Angkatan Laut Israel mendesak rombongan Freedom Flotilla untuk tidak masuk ke Pelabuhan Gaza tapi ke Pelabuhan Ashdod yang berjarak 30 kilometer dari Gaza. Namun, kapten kapal Mavi menolak. Setelah penyerangan, tentara Israel memerintahkan seluruh penumpang masuk ke dalam kapal. Kapten kapal menaikkan bendera putih. Angkatan Laut Israel menggiring kapal ke PelabuhanAshdod. Israel membolehkan bongkar muat di pelabuhan ini.

Bahan bantuan seperti semen, bahan makanan, pakaian, obatobatan, hingga kursi roda, akan diperiksa dulu sebelum dibawa ke Jalur Gaza. Atas penyerangan ini,Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta agar warga Palestina, baik yang ada di wilayah Palestina sendiri maupun yang ada kamp-kamp pengungsi Palestina di negaranegara Arab lainnya, agar selama tiga hari menyatakan berkabung dengan bendera nasional diturunkan setengah tiang untuk mengekspresikan kecaman dan kesedihan dari kejahatan yang dilakukan Israel.

Menunggu Ketegasan AS

Israel sudah tiga tahun ini memblokade Gaza,akibat blokade ini warga Palestina menderita luar biasa.Penderitaan warga sipil Palestina itu mendatangkan simpati kemanusiaan yang luar biasa dari berbagai belahan dunia. Sejak Agustus 2008 aktivis pro-Palestina delapan kali melakukan pelayaran kemanusiaan. Armada Freedom Flotilla (Armada Kebebasan) yang mengangkut 10 ribu ton bantuan kemanusiaan merupakan pelayaran kesembilan dan sekaligus terbesar ke Gaza. Kapal penumpang terbesar,Mavi Marmara,mengangkut 600 aktivis dari 50 negara.

Penyerangan terhadap konvoi misi kemanusiaan untuk Palestina ini bukan satu-satunya yang dilakukan Israel. Selama ini Israel memang sudah tidak pernah memperhatikan sama sekali etika kemanusiaan. Kepongahan Israel seperti ini karena mereka berada “di atas angin”.Sebab,apapun yang dilakukan Israel selalu mendapat beking dan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Terhadap kasus penyerangan kaum relawan internasional ini, Gedung Putih memang memberikan reaksinya, menyesalkan terjadinya korban nyawa dalam peristiwa tersebut. Tetapi, agar kepongahan Israel ini tidak berlarutlarut, mestinya sudah waktunya AS mendorong PBB agar Israel diberi sanksi berat dan mendesak Israel agar membuka blokade yang dilakukan terhadap warga Palestina itu.

Dunia Islam memang banyak berharap pada AS pasca-terpilihnya Barack Obama menjadi presiden AS. Obama memang sudah banyak mengumbar janji di manamana bahwa pihaknya akan mengambil inisiatif untuk melakukan upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama konflik Palestina- Israel. Jika saja Obama tidak memanfaatkan kesempatan baik ini untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, tidak saja warga AS terutama pendukung Obama yang kecewa, masyarakat dunia terutama kalangan dunia Islam bisa beranggapan tak ada bedanya Obama dengan pemimpin AS sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa disinyalir kepemimpinan AS sendiri selama ini dikendalikan oleh kekuatan lobi Yahudi.

Maka, jika ada Presiden AS yang tidak mendukung Israel dalam pentas internasional, kalau tidak diancam dibunuh, biasanya masa kepemimpinannya tidak akan diperpanjang. Jika kali ini Obama bisa menghapus kesan stereotip AS sebagai pelindung Israel, dia akan tercatat sebagai presiden yang lain dan berbeda dari Presiden AS sebelumnya. Dunia Islam juga akan mencatat bahwa Obama-lah yang membuka pintu perdamaian sejati di Timur Tengah, terutama mengatasi konflik Palestina-Israel. Wallahu a’lam bishshawab.(*)

DR KH A Hasyim Muzadi
Sekjen International Conferences of Islamic Scholars (ICIS)

Satu Pimpinan KPK Habiskan Rp 2,5 M

2010-05-26T00:10:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Ahmad Ubbe memperkirakan, biaya perekrutan satu orang pimpinan lembaga antikorupsi tersebut mencapai Rp 2,5 miliar. Namun, hingga kini, dana yang dibutuhkan belum cair.

"Kami masih menunggu penetapan soal itu," kata Ubbe kepada para wartawan, Rabu (26/5/2010) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membenarkan bahwa dana perekrutan belum cair. "Kami utang dulu. Yang penting jalan dulu," kata Patrialis.

Soal besar-kecil, Patrialis mengatakan bahwa hal ini relatif. Dia mengatakan, komponen dari biaya tersebut adalah pengumuman di media massa. Sisanya hanya berupa biaya transportasi, uang makan, dan biaya peralatan kantor.

Inilah Tahapan Menuju KPK 1

2010-05-25T23:34:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjalani serangkaian proses hingga ditetapkan sebagai pengganti Antasari Azhar. Calon ini akan menjabat sebagai pimpinan KPK selama empat tahun mendatang.
Berikut ini adalah tahapan menuju KPK 1:
25 Mei - 14 Juni 2010: Pendaftaran calon pimpinan KPK
15 Juni - 22 Juni 2010: Proses Seleksi Administratif, sesuai pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
23 Juni 2010: Pengumuman Tahap 1

24 Juni - 4 Agustus 2010: Pansel meminta tanggapan masyarakat atas calon yang lulus.
5 Agustus - 11 Agustus 2010: Calon diminta membuat makalah tentang pengalaman dan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
12 Agustus - 19 Agustus 2010 Pemeriksaan makalah oleh Pansel Calon Pimpinan KPK
20 Agustus 2010: Pengumuman Tahap 2
23 Agustus - 25 Agustus 2010: Profile Assessment
26 Agustus - 30 Agustus 2010: Penilaian Akhir oleh Pansel Calon Pimpinan KPK
31 Agustus 2010: Pengumuman Tahap 3
1 September - 7 September 2010: Wawancara Materi Hukum KPK oleh Pansel Calon Pimpinan KPK
8 September 2010: Penilaian Hasil Akhir
15 September 2010: Pengumuman dua calon terpilih sekaligus laporan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
1 September - 7 September 2010: Wawancara Setelah itu, dua orang calon tersebut akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR.

Golput di Ngawi Naik

2010-05-18T20:02:00.000-07:00

NGAWI, KOMPAS.com — Jumlah golput dalam pemilihan Bupati Ngawi tahun 2010 naik dibandingkan tahun 2005. Namun, belum bisa dipastikan apa penyebab kenaikan itu.

Sekretaris Tim Dukungan Kelancaran Pemilu Pemda Ngawi, Sudarmadi, mengatakan, ada 738.970 pemilih masuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati 2010. Namun, tim mencatat hanya 476.738 pemilih atau sekitar 64.6 persen menggunakan hak pilih.

"Sisanya tidak menggunakan hak pilih karena berbagai alasan," katanya di Ngawi, Kamis (13/5/2010). Dengan demikian, ada 35,4 persen pemilih tidak menggunakan haknya.

Dalam pemilihan bupati tahun 2005, golput berjumlah 23 persen. Pada Pemilu 2009, angka golput juga di bawah 25 persen.

Bahkan, jumlah golput lebih tinggi bila merujuk hasil perhitungan tim salah satu pasangan calon, yakni Budi Sulistyono-Ony Anwar. Tim pasangan itu mencatat hanya 407.158 pemilih menggunakan hak suara. Sisanya, 331.812 orang atau 44,9 persen adalah golput

Calon Incumbent Menangi Pilbup Ngawi

2010-05-18T19:36:00.000-07:00

NGAWI(SI) – Jika tidak ada aral,pasangan incumbent Budi Sulistyono-Ony Anwar Harsono bakal melenggang menjadi orang nomor satu di Ngawi.Dari hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Ngawi yang dilaksanakan KPU Ngawi diketahui,calon incumbentmeraih 222.588 suara atau 54,38%.

Perolehan suara ini terpaut jauh dengan empat pasang calon lainnya. Calon incumbentyang diusung koalisi jumbo,yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar,PKS,dan PAN ini menang di 18 kecamatan dari 19 kecamatan di Ngawi.Pasangan ini hanya kalah di Kecamatan Mantingan. Posisi kedua ditempati pasangan Maryudhi Wahyono-Sunarto yang diusung koalisi Partai Demokrat dan 12 parpol dengan 99.059 suara atau 24,20%.

Posisi ketiga ditempati pasangan Ratih Sanggarwati- Khoirul Anam yang diusung koalisi PPP dan PKB dengan 58.310 suara atau 14,24%. Posisi keempat ditempati pasangan Tri Suyono-Suramto yang diusung koalisi Partai Hanura dan beberapa partai kecil dengan 18.444 suara atau 4,51%. SementarapasanganMRosidi- Siti Amsiyah dari jalur perseorangan hanya meraih 10.939 suara atau 2,67%.

Total suara sah sebanyak 409.340 atau 84,21%, sedangkan suara tidak sah sebanyak 76.740 atau 15,70%. Sementara total pemilih yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilih sebanyak 485.385 atau 65,68%. Rekapitulasi suara hasil coblosan Pilbup Ngawi ini dihadiri seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 19 kecamatan, panitia pengawas (Panwas),tim dukungan kelancaran pilkada (DKP), dan saksi.

Namun,saksi yang hadir kemarin hanya dari pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar Harsono. Sementara empat saksi lainnya tidak hadir. Menurut Ketua KPU Ngawi Soenarto, ketidakhadiran empat saksi itu tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi suara.“Mereka sudah kami undang.Kalau tidak hadir,ya berarti mereka menyetujui hasil rekapitulasi ini,” ujarnya pada Seputar Indonesiakemarin.

Menurutnya, dari hasil rekapitulasi itu diketahui,pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar Harsono memenangi Pilbup Ngawi. Sesuai rencana, KPU Ngawi akan menetapkan pasangan Budi Sulistyono- Ony Anwar Harsono sebagai calon terpilih hari ini. Selain itu,jika tidak ada gugatan dari calon lain,pelaksanaan Pilbup Ngawi dipastikan berlangsung satu putaran.

Sebab, perolehan suara pasangan Budi-Ony mencapai 30% lebih. Sementara itu, calon lain yang mengajukan gugatan diberi waktu tiga hari sejak penetapan pasangan calon terpilih. “Calon atau pasangan calon yang mengajukan gugatan ditujukan ke Mahkamah Konstitusi.Namun,gugatan itu harus disertai bukti dan saksi yang valid,” ujar Soenarto. Gabungan empat tim pasangan calon kemarin menuturkan akan mengajukan gugatan hasil Pilbup Ngawi ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya,mereka menilai Pemilihan Bupati Ngawi kali ini banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan. Selain itu,mereka meminta pula diadakan Pilbup ulang.“Kami akan segera mengajukan gugatan ke MK,”ujar Budi Puryanto,koordinator gabungan empat tim pasangan calon,kemarin.

Menurutnya,tim gabungan empat calon yang terdiri atas tim Maryudhi Wahyono-Sunarto, tim Ratih Sanggarwati-Khoirul Anam,Tri Suyono- Suramto, dan M Rosidi-Siti Amsiyah ini mengaku sudah mengantongi beberapa bukti pelanggaran di antaranya bukti pelanggaran money politics,penghilangan hak suara,rekayasa daftar pemilih tetap (DPT), penyalahgunaan wewenang oleh calon incumbent. (muhammad roqib)

Bung Karno Mengaku PMII

2010-05-18T14:17:00.000-07:00

Presiden pertama RI, Soekarno atau lebih dikenal Bung Karno, ternyata mengaku sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Eit… Jangan buru-buru bangga dulu bagi Anda yang menjadi kader PMII. Bung Karno tentu tak mau sembarangan mengaku.

Bung Karno mengatakan hal itu jika PMII merupakan organisasi pergerakan yang terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya. Bapak Bangsa itu mengaku bangga bila PMII yang merupakan organisasi berbasis mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) tersebut dapat menjadikan Islam sebagai dasar pijakan dalam pergerakan.

”Setelah Bung Karno tahu visi dan misi PMII, ia berkata, ‘Kalau PMII seperti ini (organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam), maka saya juga PMII,” kata Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi di hadapan para peserta Kongres ke-16 PMII di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (18/3) kemarin.

Hasyim yang juga mantan ketua Pengurus Cabang PMII Kota Malang, Jawa Timur, itu, mengingatkan pada seluruh kader bahwa organisasi tersebut pada awal berdirinya mendapat sambutan luar biasa dari segenap elemen bangsa. Sebab, katanya, dalam PMII ada konsep keagamaan atau ke-Islam-an dan juga kebangsaan.

PMII lahir bukan saja sebagai pergerakan, tapi juga ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Ia menjelaskan, organisasi bisa disebut pergerakan jika mempunyai tata sistem yang bagus. ”Karena itu, ‘P’-nya (pergerakan) harus dipertahankan. ‘M’-nya (mahasiswa) harus dipertahankan. ‘I’-nya (Islam) harus dipertahankan dan ‘I’ lagi (Indonesia) juga harus dipertahankan,” katanya.

Hasyim juga memperingatkan kepada PMII agar tetap menjadi organisasi kader, bukan menjadi organisasi massa. “Cukup menjadi organisasi kader. Pesan yang utama adalah meng-NU-kan kader PMII. Ini penting,” pintanya. (rif/amh) sumber NU Online

Menjadi Beradab dalam Kebebasan

2010-05-16T23:06:00.000-07:00

Sebuah kemewahan ketika mahasiswa di Indonesia menemukan video kuliah umum Richard Dawkins, Slavoj Zizek, Alain Badiou, Noam Chomsky melalui situs Youtube, termasuk beberapa buku yang bisa diunduh dari situs Rapidshare. Para mahasiswa lokal ini menghemat ribuan dollar untuk mendapatkan pengetahuan yang sama dengan yang dicecap oleh para mahasiswa universitas ternama di Amerika dan Eropa.

Maka, betapa kaget dan mengecewakan ketika pemerintah melalui tangan Menteri Komunikasi dan Informatika memblokir sejumlah situs agar masyarakat tak melongok sebuah film yang kontroversial.

Sungguh sangat disayangkan, menjelang peringatan seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional dan satu dekade Gerakan Reformasi, justru aneka pelarangan dan pemasungan kebebasan yang dipraktikkan oleh pejabat di republik ini.

Penyanyi Dewi Persik dicekal oleh Pemerintah Kota Tangerang karena performanya di panggung dinilai merusak moral. Sekelompok massa memaksa agar melalui tangan pemerintah kaum sebuah sekte keagamaan dihentikan peribadahannya karena dianggap sesat. Puncak kualitas se- mua larangan ini adalah penggembokan celana dalam perempuan pemijat. Para pejabat publik ini mengkhianati kebebasan yang direguk dari perjuangan reformasi dan menikam emansipasi Kartini.

Perjuangan kebebasan

Pada mulanya adalah kebebasan. Prinsip ini mengawali sejarah manusia, mulai dari pandangan teologis hingga humanis. Dikisahkan bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia pertama untuk taat kepada perintah-Nya atau menuruti kehendak hatinya sendiri. Simbolisasinya: jangan memakan buah tentang pengetahuan yang baik-buruk yang ada di tengah Firdaus. Ontologi kebebasan ini berlanjut hingga manusia terdepak ke Bumi.

Manusia tetap memiliki kebebasan untuk percaya kepada Tuhan atau tidak. Ia menyediakan air dan udara bagi kebaikan setiap manusia, yang percaya ataupun ti- dak. Membingungkan jika kemudian ada ciptaan yang merampas kebebasan ciptaan lainnya karena dianggap tidak beriman.

Para humanis yang mengasah rasio kita sejak masa pencerahan memberi pemahaman yang luar biasa mengenai kebebasan. Kebebasan bersifat hakiki dan awali bagi setiap orang. Prinsip kebebasan merupakan jalan bagi kemajuan peradaban kemanusiaan. Tidak ada emansipasi tanpa kedaulatan dan tidak ada kedaulatan tanpa kebebasan. Deklarasi kemerdekaan adalah manifestasi penolakan terhadap pengekangan diri. Sebab, penjajahan bukanlah penguasaan wilayah geografis semata, tetapi belenggu terhadap kehendak. Ia memasung otonomi diri, padahal tubuh dengan seluruh kesadarannya butuh kebebasan untuk berkembang.

Kesadaran inilah yang mendorong kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Orde Baru dengan praktik totaliternya mengikat erat kebebasan, rasio serupa memunculkan Gerakan Reformasi. Kebangkitan Nasional termasuk kisah tentang butuhnya ruang kebebasan bagi setiap insan untuk menjadi lebih baik. Hampir semua komponen bangsa meraih peluang untuk mengaktualisasikan potensinya melalui pintu-pintu kebebasan yang terbuka dari kedua peristiwa politik tersebut. Pada zaman Budi Utomo, tidak terbayangkan bahwa setiap orang akan mendapat pendidikan yang layak. Jika pada masa itu pendidikan dasar adalah sebuah kemewahan, sekarang jadi kewajiban. Sebelum Reformasi, tidak terbayangkan bahwa setiap individu atau kelompok mendapat peluang untuk mengorganisasikan diri dan mencapai tujuannya melalui partai politik baru.

Makna kebebasan

Ada dua jenis prinsip kebebasan: kebebasan negatif dan kebebasan positif. Jika Anda bisa melakukan apa saja tanpa ada hambatan dari luar diri, ini yang dimaksudkan sebagai kebebasan negatif. Restriksi terhadap kebebasan diperlukan demi menjamin bahwa pelaksanaan kebebasan seseorang tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain. Negara adalah institusi yang mendapatkan hak secara alami untuk membatasi (bukan merampas) kebebasan individu. Kebebasan positif berbicara mengenai kebebasan untuk mencapai tujuan tertentu dan sifatnya intrapersonal, termasuk di dalamnya pemberdayaan diri yang memungkinkan individu merealisasikan potensi dirinya, mencapai otonomi dan penguasaan diri.

Individu yang bebas adalah individu yang otonom secara moral dan rasio. Artinya, ia menentukan sendiri nilai bagi dirinya, tujuan-tujuan hidup yang baik bagi dirinya. Bagaimana jika negara yang menentukan apa yang seharusnya dituju oleh individu? Inilah yang disebut penyelewengan kebebasan. Isaiah Berlin sudah mewanti-wanti hal ini. Negara teokrasi dan pemerintahan totaliter adalah contoh manipulasi kebebasan positif. Negara mengatakan hendak membawa masyarakat kepada masyarakat tanpa kelas yang berkeadilan bagi semua orang atau memastikan surga bagi semua penduduknya.

Pada pelaksanaannya, negara menentukan apa yang harus diterima dan dilakukan oleh warganya. Cara lain di luar cara pemerintah berarti pembangkangan. Apakah dengan menonton goyangan dangdut dan pergi pijat serta-merta moral menjadi runtuh; atau jika tidak menontonnya dan menggembok celana dalam, kualitas moral meningkat? Mengapa cara meningkatkan kualitas moral individu diatur oleh pejabat publik dan dosa kemesuman selalu ditimpakan kepada perempuan? Bukankah kebijakan semacam itu turut melecehkan kaum pria?

Banyak lelaki kini yang tidak lagi seperti Adam mula-mula, yang menimpakan kelemahan dirinya kepada Hawa, si sumber dosa. Peradaban manusia sesungguhnya diperbaiki dengan kesadaran dan pengetahuan, bukan dengan berbagai larangan. Menentukan bagaimana caranya individu mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, tujuan mana yang seharusnya dicapai sama saja dengan menyangkal esensi kemanusiaan. Individu diperlakukan layaknya obyek yang tak memiliki kehendak dan ini mendegradasi harkat manusia.

Manusia mencapai kematangan dirinya melalui proses belajar dalam sejarah hidupnya. Perangkat utamanya adalah kebebasan dan rasio yang dimilikinya. Dengan rasio manusia memaknai pengalaman hidupnya, menyimpannya di dalam diri menjadi struktur pengetahuan, menghayatinya sehingga menjadi sistem nilai. Semakin banyak pengalaman hidup semakin kaya individu mengisi dirinya.

Pada proses atau fase inilah kebebasan menjadi ruang pembelajaran. Pembelajaran bagi setiap individu untuk menjadi warga yang beradab (civilized society). Sebab, ia akan belajar memahami apa itu perbedaan, toleransi, hak mewujudkan kesejahteraan, dan keberlangsungan ruang hidup bersama.

Pemerintah seharusnya fokus saja dengan penambahan dan peningkatan kualitas layanan publik. Daripada menjadi penjaga moral, lebih baik membangun mekanisme self-censorship dalam diri individu dan masyarakat agar memiliki kematangan nilai dan pengetahuan.

Sesungguhnya dalam kebebasanlah manusia menemukan ruang untuk belajar menjadi manusia seutuhnya (emansipasi) karena di dalamnya potensi diri dapat diaktualisasikan.

Chris Panggabean Aktif di Lingkar Muda Indonesia; Peneliti di UI

Panwas Abaikan Keterlibatan Camat

2010-05-16T17:36:00.000-07:00

NGAWI (SI)– Panitia Pengawas (Panwas) terkesan tidak fairdalam mengawasi jalannya Pemilihan Bupati (Pilbup) Ngawi 2010.Buktinya,Panwas ternyata tidak memasukkan pelanggaran dugaan keterlibatan sejumlah camat dalam kegiatan kampanye calon incumbentBudi Sulistyono-Ony Anwar Harsono dalam rekomendasi ke KPU Ngawi.

“Terkait dugaan keterlibatan beberapa camat dalam kampanye calon incumbent tidak kami masukkan dalam rekomendasi pelanggaran,” papar Ketua Panwas Pilbup Ngawi Sugiharto kemarin. Ketiga camat itu adalah Camat Paron Suraji, Camat Jogorogo Suhadi, dan Camat Sine Bambang Supriyanto diduga kuat terlibat tim kampanye calon incumbent.Ketiganya juga sudah dimintai keterangan oleh Panwas.

Sugiharto beralasan Panwas tidak bisa memasukkan pelanggaranitudalamrekomendasikarena beberapa camat membantah kehadiran mereka dalam kampanye,bukan dalam rangka mendukung calon tertentu. “Mereka sudah kami mintai keterangan dan beralasan hanya melakukan monitoring selama Pilbup sesuai dengan perintah bupati yang dituangkan dalam peraturan bupati,”ujarnya.

Panwas hanya merekomendasikan beberapa jenis pelanggaran, misalnya, masih adanya warga yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT),pemasangan atribut kampanye yang menyalahi aturan, dan berbagai pelanggaran selama masa coblosan. Sementara itu, hingga kini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 19 kecamatan di Ngawi masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara hasil coblosan Pilbup pada 12 Mei 2010.

Selanjutnya,akan dilakukan rekapitulasi hasil suara lagi di tingkat KPU Ngawi. Anggota KPU Ngawi Syamsul Wathoni menuturkan, hasil resmi perhitungan suara hasil coblosan Pilbup akan diumumkan pada 22 Mei 2010.

www.seputar-indonesia.com (muhammad roqib)

Sembako Gratis Untuk Seribu Janda

2010-05-16T16:52:00.000-07:00

MALANG, KOMPAS.com - Seribu janda di Malang Raya, Minggu (16/5/2010) berkumpul di Gedung Kartini Kota Malang, menghadiri acara bakti sosial 1000 janda dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Selain mendapatkan sembako gratis, mereka juga mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Malang Raya itu, janda diharapkan membuka diri dan mau belajar keterampilan agar mandiri dan berhasil menyelamatkan kehidupan keluarganya.

Demikian disampaikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, Minggu di Malang. "Ibu-ibu kepala keluarga ini diharapkan agar bisa bergaul dengan masyarakat. Jangan hanya mengurung diri di rumah. Dengan berkumpul, bergaul, dan belajar banyak keterampilan, maka akan membuat ibu-ibu mandiri dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsa ini," ujar Linda.
Saat ini menurut Linda, ada 5,2 juta perempuan kepala keluarga di Indonesia. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 7000 per hari dan menanggung 2-5 anak. Hal ini dinilai cukup memprihatinkan. Sehingga kalau janda bisa mandiri, akan meringankan kehidupannya dan anak-anaknya.
Memang saat ini Linda mengakui, pengakuan resmi terhadap perempuan kepala keluarga (Pekka) atau janda oleh masyarakat, pengambil kebijakan (pemerintah), dan sistem hukum belum ada. Namun kini kementriannya tengah memperjuangkan kebijakan nasional perlindungan terhadap Pekka.
"Diharapkan tahun 2011 pemerintah sudah bisa mengeluarkan peraturan perlindungan terhadap Pekka. Ini demi kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan kepala keluarga," ujar Linda.
Berdaya
Ketua Pekka Malang Raya, Hardiastarti mengatakan kegiatan bakti sosial terhadap 1000 janda itu untuk menyenangkan hati para janda. Janda harus berdaya secara ekonomi. "Hal itu untuk menjadikan mereka bisa bertahan hidup dan menyelamatkan masa depan anak-anaknya di tengah kerasnya zaman. Itu sebabnya Pekka mengadakan se jumlah pelatihan baik makanan, kerajinan, dan tanaman organik," ujar Hardiastarti.
Anggota Pekka adalah janda, lajang yang menanggung anggota keluarga lain, perempuan tidak menikah, istri sebagai pencari nafkah karena suami sakit menahun/cacat tubuh, dan para istri yang ditinggal oleh suaminya. Pekka dibentuk tahun 2001.

Bendera Filipina Dikibarkan di Sangihe

2010-05-14T19:07:00.000-07:00

MANADO, KOMPAS.com - Perhatian pemerintah Indonesia yang lebih banyak tertuju pada pembangunan Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia adalah fakta yang memang usang. Itu sebabnya, dibutuhkan cara membetot perhatian Jakarta supaya menoleh ke timur atau wilayah pinggiran yang lama terabaikan.
Pada titik itulah, anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara Ben Alotia menyodorkan seruan yang mengagetkan. Ia meminta warga Kepulauan Sangihe dan Talaud mengibarkan bendera Filipina.
Penduduk di pulau paling utara Indonesia yang dekat dengan Filipina itu memang sejak lama lebih banyak diuntungkan oleh kebijakan Manila ketimbang Jakarta. Selain banyak memakai barang-barang dari Filipina, penduduk di sana juga mendapat siaran televisi Filipina.
Seruan Ben Alotia segera saja menyulut kontroversi di Sulawesi Sulawesi Utara. Kecaman tanpa melihat substansi lebih jauh, segera saja berkobar.

"Saya juga terkejut pernyataan itu seperti ungkapan serius. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bercanda menanggapi keluhan warga dan pemerintah di sana atas kondisi mereka," ujar Ben Alotia di Manado, Jumat (14/5/2010). Menanggapi Alotia itu, Sekretaris Komisi I DPRD, Jhon Dumais, menyatakan, seruan koleganya itu bukanlah ajakan untuk makar. "Ia sudah jelaskan kepada kami konteks ungkapan itu. Pernyataannya tidak serius dan terlontar begitu saja. Yang pasti, Kepulauan Sangihe dan Talaud masih wilayah Indonesia," katanya.Wakil Ketua DPRD Arthur Kotambunan membenarkan, ketergantungan penduduk dua pulau itu terhadap Filipina memang sering terdengar. Bahkan, sejumlah warga ada yang mengibarkan bendera Filipina.
"Itu dulu ketika daerah itu sungguh-sungguh kurang mendapat perhatian pemerintah. Tapi sekarang tidak lagi. Pemerintah pusat sudah mulai memberi perhatian khusus kepada mereka. Ada fasilitas-fasilitas khusus yang akan diberikan, termasuk membangun bandara di sana," jelas Arthur.Arthur juga memaklumi jika penduduk di sana memang ada yang memasang bendera Filipina.
"Kalau cuma pasang bendera, itu sama saja seperti memasang bendera Brasil, Argentina, Amerika, dan lainnya. Itu kan hanya aksesoris, tidak ada unsur makar di situ," katanya. (Maximus geneva, Fernando Lumowa)

Negara Bermental Orba

2010-05-14T17:36:00.000-07:00

Pimpinan Satpol PP itu berkata dengan nada cukup tinggi kepada salah satu komisioner Komnas HAM,“Bapak bicara soal korban di antara penduduk, bagaimana jika korbannya justru di kalangan petugas?

Anggota Satpol PP yang bahkan harus membayar dengan nyawanya?” Kejadian dalam sebuah diskusi pascakerusuhan Koja itu sempat membuat pendengar maupun pembicara terdiam sejenak. Pertanyaan itu tidak retoris, bahkan cukup argumentatif.
Dalam kategori Komnas HAM,petugas Satpol PP memang tidak tergolong pihak yang dilindungi atau dibela HAMnya. Hal yang tentu memunculkan dilema tersendiri dari para penegak hukum,aktivis,wakil rakyat, agamawan, atau siapa pun yang merasa bisa terlibat dengan urusan “Koja”di atas.

Persoalan kerusuhan yang berawal dari kekhawatiran akan dibongkarnya situs makam Mbah Priok itu merepresentasi tidak hanya peran kritis dari satuan semacam Satpol PP, tapi juga mewakili buruknya pendekatan sosiokultural dalam menciptakan koneksi antara rakyat dan penguasa. Sebuah ilustrasi yang juga menggambarkan bagaimana kultur politik dan pemerintahan kita dibangun selama ini.

Hal itu dapat dilihat mulai dari satu fakta: yang menjadi korban dari kerusuhan itu bukan penduduk setempat, bukan pula Satpol PP.Tapi keduanya.Berdasarkan tiga alasan: pertama,menurut keterangan pimpinan Satpol PP di atas, ternyata pihak penanggung jawab keamanan sebenarnya, polisi, justru meninggalkan mereka atau dapat dikatakan “menumbalkan” Satpol PP,bahkan sejak rapat perencanaan.

Kedua, klaim bahwa rakyat menjadi korban dalam setiap pertikaian dengan penguasa tentu dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan.Namun, hal pertama di atas memberi tahu kita bagaimana Satpol PP ternyata hanya menjadi bumper dari tradisi buruk pemimpin yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Sebuah tradisi relatif baru yang kini menjalar di kalangan penguasa sipil maupun militer.

Ketiga,tampilan Satpol PP yang secara fisis dibalut uniform bergaya militer (entah dengan alasan apa) secara langsung memperlihatkan betapa masih kuatnya arogansi kekuasaan. Satu watak yang tumbuh dari tradisi lama warisan Orde Baru (Orba) bahwa kekuasaan adalah (juga) senjata.Tentara adalah arsenal untuk mempertahankan benteng kekuasaan dan mesiu untuk mengancam dan merepresi rakyat sendiri.

Penggunaan uniform dan atribut-atribut ketentaraan atau kepolisian ini juga banyak dilakukan satuan-satuan keamanan sipil/swasta lainnya, baik ormas, orpol maupun satuan sejenis Satpol, Banpol, Babinsa, dll. Mental militer gaya Orba ini masih menjadi karakter penting pemerintah atau penyelenggara negara. Sebuah karakter by design yang pada mulanya bertujuan psikologis,tapi ternyata kemudian memberi dampak pada kultur yang terbangun di kalangan pamong praja dan tentu satuan-satuan sejenis lainnya.

Satpol PP tidak lain hanyalah bidak yang selalu dikorbankan di dalam praksis kultur pemerintahan yang seperti itu. Disadari atau tidak. Karenanya, bukan rasa segan atau takut bila kita berhadapan dengan satuan-satuan––swasta maupun pemerintahan––semacam itu, tapi justru rasa iba dan kasihan–– kadang menggelikan––karena posisi mereka yang hanya menjadi pion moral militer penguasa, jadi korban dari praksis pemerintahan.

Kontradiksi Etos

Sesungguhnya rancu, bahkan kontradiktif,apa yang ada di dalam “tradisi” Orba di atas. Semangat ketentaraan yang diusung oleh penguasa tidak seiring dengan etos ke-ksatria-an yang semestinya termaktub di dalam tradisi itu.Bukannya muncul para ksatria dengan jiwa-jiwa yang digenapi oleh kejantanan, keberanian, tanggung jawab, rela berkorban, kemampuan menerima hukuman atau konsekuensi.

Namun yang justru kita dapatkan adalah penguasa yang dengan mudah melemparkan tanggung jawab, menipu negara, menindas rakyat,atau bersembunyi di balik ketiak bawahan sendiri. Berbagai kasus yang terjadi belakangan ini, di berbagai segi dan dimensinya, baik korupsi di berbagai skala, kolusi dalam pilkada maupun manipulasi atau tipu daya di dalam olahraga, tak lain memperlihatkan bagaimana kontradiksi itu berlangsung secara merata.

Kita hidup dan bermasyarakat di bawah kendali penguasa yang sebagiannya memelihara tradisi kekuasaan yang kerdil dan pengecut. Tradisi yang melihat rakyat hanya sebagai perahan keuntungan dan kenikmatan pribadi. Tentu saja, tradisi semacam ini bukanlah apa yang ada, lahir dan berkembang di antara masyarakat kepulauan ini,pada subetnik mana pun, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu.

Tradisi perguruan, kesantrian, kanuragan hingga keprajuritan atau kepamongprajaan bangsa ini dipenuhi oleh etik dan norma yang menjunjung keluhuran adab manusia, ketinggian akhlak dan integritas. Namun hidup yang menghamba pada dunia yang hedonis dan materialistik menggerus––dalam kesan yang sangat natural––keutamaan- keutamaan jiwa dan pikiran semacam itu.

Demi selembar traveller cheque, seorang pejabat atau wakil rakyat––yang dipilih dan hidup mewah atas biaya rakyat––bukan hanya mendustai, tapi juga mengkhianati bahkan menjerumuskan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya sehingga makin tenggelam dalam kebodohan dan kemiskinan.

Tradisi Klasik

Maka, ketika hukum formal dan aturan hidup modern tidak lagi mampu mengontrol kecenderungan buruk di atas, sesungguhnya muncul alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali standar- standar kemanusiaan yang ada dalam tradisi klasik kepulauan ini. Tradisi yang selama ini dialienasi, dianggap kerdil, bahkan diharamkan oleh apa yang kita sebut dengan modernitas, intelektualisme atau materialisme.

Mengapa kita begitu keras dan hebat mengeksplorasi logika-logika kekuasaan baru, yang modern dan oksidental? Melahirkan ratusan profesor dan ribuan doktor untuk itu. Menyediakan berjamjam tayangan televisi, head line, dan berlembar-lembar koran serta majalah.Namun tak ada diskursus yang coba menimbang bagaimana tradisi klasik itu melahirkan pribadi, integritas, atau karakter macam Gajah Mada, Airlangga, Hang Tuah, Sultan Hassanudin, atau berbagai ulama yang menjadi anutan publik melawan pemerintahan kolonial di masa lalu?

Betapa hebat nafsu kita untuk menjadi “modern”dan “maju”,dengan cara yang tidak lebih sebagai pemuja dan pengikut kultur atau tradisi yang hadir dan berkembang selama tidak lebih dari 0,2 permil riwayat tradisi yang kita miliki sendiri. Apa karena kita khilaf, silau, atau terbutakan oleh cahaya kultur ekstravaganza yang penuh kilau dan selebratikal itu? Atau kita sebenarnya sudah menjadi zombi sebagai sebuah entitas budaya? Hidup bergaya, tetapi tewas kesejatian di dalamnya? Anda pula yang dapat menjawabnya.(*)

Radhar Panca Dahana

Budayawan

(Opini dalam Harian Seputar Indonesia, 15 mei 2010)

Bawaslu Usul Kamar Khusus Pengadilan Pilkada

2010-05-14T07:14:00.000-07:00

JAKARTA - Tindak lanjut kasus pelanggaran pidana pemilu selalu terbentur batasan waktu. Hal itu juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Agar proses peradilan efektif, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengusulkan penambahan kamar khusus pengadilan spesialis pemilu yang dicangkokkan di tingkat pengadilan negeri (PN).

''Kalau sekiranya pengadilan khusus pemilu berat, cukup diusulkan ditambah satu kamar khusus saja,'' kata Wahidah Suaib, anggota Bawaslu, di Jakarta kemarin (13/5).

Menurut Wahidah, pelanggaran pidana dalam pilkada masih marak. Di 15 pilkada yang sudah digelar saja, Bawaslu mencatat 114 dugaan delik pidana yang dilakukan pasangan calon maupun tim sukses. Padahal, pengadilan pidana pemilu hanya memiliki tenggat waktu terbatas, yakni dalam hitungan hari, tepatnya dua minggu. Lewat tengat waktu tersebut dianggap kedaluwarsa. ''Sistem pengadilan yang kami usulkan bisa cepat, pengadilan pun bisa langsung menindaklanjuti,'' kata Wahidah.

Dalam hal pelanggaran administratif, Bawaslu juga mengusulkan agar kewenangan eksekutorial diserahkan kepada panwas (panitia pengawas) di tingkat daerah. Sebab, pelanggaran yang dilaporkan panwas kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) di daerah tidak pernah bisa membatalkan calon yang curang.

''Kami meminta kewenangan eksekutorial untuk membatalkan calon, tentunya dalam ranah pelanggaran administratif,'' ujarnya.

Pelanggaran administratif oleh pasangan calon kerap terjadi. Sudah terjadi 1.336 pelanggaran administratif dalam 15 pilkada yang sudah digelar. Dalam persyaratan penetapan calon misalnya, ada saja sejumlah syarat yang tidak bisa dipenuhi pasangan calon. ''Padahal, syarat itu wajib dipenuhi berdasar ketentuan undang-undang,'' kata Wahidah.

Panwas pilkada, kata Wahidah, beberapa kali menemukan pelanggaran administratif itu. Panwas merekomendasikan kepada KPU setempat untuk mencoret pasangan calon atas pelanggaran itu. Namun, banyak temuan panwas yang hanya dianggap angin lalu oleh KPU. ''Selama ini pelanggaran administratif belum tentu ditindaklanjuti oleh KPU,'' ujarnya.

Karena itulah, Bawaslu meminta Komisi II DPR mengalihkan kewenangan eksekutorial kepada lembaga pengawas. Jika tidak, Bawaslu meminta komisi II menerapkan pasal yang mengikat KPU untuk melaksanakan rekomendasi pengawas setempat. ''Jika bukan kewenangan eksekutorial, paling tidak kami meminta instruksi pengawas itu mengikat dan harus dilaksanakan KPU,'' terangnya. (bay/c4)

Penahanan Susno Mengalihkan Kasus Mafia

2010-05-14T07:06:00.000-07:00

Liputan6.com, Yogyakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penahanan Susno Duadji menjadikan kasus makelar kasus yang dahulu pernah mencuat kini menjadi tidak fokus. Bahkan penahanan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut dikhawatirkan dapat mengalihkan isu utama terkait makelar kasus yang melibatkan institusi kejaksaan dan Polri.

Hal ini disampaikan Mahfud di sela-sela peluncuran bukunya tentang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Jumat (14/5) siang di Yogyakarta. Menurut Mahfud, kasus penahanan Susno dikhawatirkan sengaja dibelokkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski mendukung penegakan hukum terhadap Susno, Mahfud mengimbau polisi untuk lebih transparan dalam mengungkap kasus tersebut. "Agar pertanyaan besar terkait kebenaran adanya markus di tubuh Polri dapat segera terungkap," kata Ketua MK.
Mahfud menambahkan, pola penanganan kasus makelar kasus yang dibelokkan ke Susno Duadji dan terorisme hampir sama penanganannya dengan pemandu jihad saat akan berdirinya Negara Islam Indonesia dulu. Yakni dengan cara membelokkan sasaran untuk menciptakan suatu stigma terhadap suatu kelompok atau seseorang tertentu.
Sementara terkait tindakan istri Susno, Herawati yang mengirimkan surat kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, pria kelahiran Madura itu menilainya sebagai sesuatu yang manusiawi. Meski tidak secara eksplisit mendukung, Mahfud menilainya sebagai perjuangan untuk meringankan beban Susno yang tengah tersandung kasus. "Saya berharap dengan bertemunya dua wanita yang mempunyai sifat keibuan itu dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih bersifat manusiawi," ujar Mahfud.(TES/AYB)

Kerusuhan Mbah Priok Karena Kesalahan Komunikasi

2010-05-14T07:01:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menilai kerusuhan yang terjadi di makam Mbah Priok beberapa waktu lalu disebabkan kesalahan komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan warga.

"Kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, pasti tidak akan ada bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja", kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, ketika menyerahkan hasil tim investigasi kemanusiaan PMI masalah Priok kepada Gubernur DKI Jakarta, Jakarta, Jumat.

Menurut Kalla, kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merugikan semua pihak tidak akan terjadi.

"Pemerintah Provinsi DKI harus meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi dan informasi secara berjenjang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat melalui sosialisasi yang tepat dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan UU yang berlaku", katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Tim Investigasi PMI, Ulla Nuchrawaty, penyebab jatuhnya korban dalam bentrokan tersebut tidak terlepas dari beberapa kesalahan kedua belah pihak, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Pemerintah Daerah dan aparat yang kurang melakukan sosialisasi tentang rencana untuk tetap memelihara makam.

Menurutnya, kekerasan itu menimbulkan luka fisik dan kerugian material yang dirasakan oleh sejumlah warga dan pemerintah DKI Jakarta.

"Dalam kekerasan itu, menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan 231 korban luka yang terdiri dari 112 personil Satpol PP, 26 personil Polri, 90 masyarakat dan 20 diantaranya adalah anak-anak," katanya.

Untuk kerugian material, ungkapnya, sebanyak 24 unit truk hancur, kendaraan operasional Isuzu Panther 43 unit dan KIA 14 unit, kendaraan komando dan kendaraan Toyota Kijang masing-masing dua unit dan perlengkapan petugas lapangan sebanyak 575 unit beserta alat komunikasi radio dua unit.

Mengenai seluruh korban akibat kekerasan itu, katanya, wajib mendapat santunan dan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah khusunya Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan pihaknya meminta kepada PMI untuk melakukan kajian dan meneliti kasus Priok secara obyektif.

"Kami yakin dan percaya PMI adalah lembaga kemanusiaan yang netral dan punya landasan serta prinsip kerja yang mengedepankan pendekatan kemanusian tersebut," katanya.

Sepuluh hari kedepan, kata gubernur, pihaknya akan memberikan pengumuman format santunan kepada seluruh korban termasuk didalamnya dalam bentuk biaya bagi mereka yang masih melakukan pendidikan

PERNYATAAN SIKAP PC PMII NGAWI | PILKADA NGAWI

2010-05-10T20:03:00.000-07:00

Pemilihan Umum Kepala Daerah Ngawi 2010 yang akan digelar hari rabu, 12 mei 2010 adalah ajang bagi rakyat Ngawi untuk menentukan pemimpin yang akan menentukan arah masa depan Ngawi selama lima tahun mendatang, dalam konteks ini kami Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ngawi merasa perlu untuk bersama sama masyarakat mengawal dan mensukseskan momentum Pemilukada ini dengan cara sebagai berikut :

Berpartisipasi dalam Pemilukada Ngawi 2010 dengan cara datang ke TPS dan mencoblos pasangan calon yang sesuai dengan harapan anda.
Ikut berperan serta dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilukada agar berjalan sesuai dengan aturan dan melaporkanya jika ada pelanggaran.
Ikut berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilukada berlangsung.

Informasi seputar pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada dapat disampaikan melalui :

sekretariat PC PMII NGAWI atau melalui (0351) 8065285
Eamil : pc_pmiingawi@yahoo.co.id

Ngawi, 11 mei 2010
PC PMII NGAWI

PMII Ngawi in action

2010-05-09T13:39:00.000-07:00

POSKO PEDULI PEMILUKADA NGAWI 2010

2010-05-09T09:42:00.000-07:00

Dalam rangka menyikapi dinamika PEMILUKADA NGAWI 2010, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Ngawi membuka " POSKO PEDULI PEMILUKADA NGAWI 2010" sebagai media untuk menampung informasi masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu seputar Pemilukada Ngawi 2010.
Antara lain sebagai berikut :

Menerima dan meneruskan laporan dari masyarakat tentang berbagai bentuk pelanggaran aturan dalam Pemilukada Ngawi 2010.
Berpartisipasi dalam mengawasi jalanya tahapan - tahapan Pemilukada Ngawi 2010.

Adapun informasi dapat disalurkan melalui :

POSKO PEDULI PEMILUKADA NGAWI 2010 PC PMII NGAWI d/a. Jln Raya Ngawi - Madiun Km. 1,5 Klitik (Pojok Pertigaan ke Dawu)
Line telepon : (0351) 8065285
Email : pc_pmiingawi@yahoo.co.id

Awasi dan Laporkan Tahapan - Tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung. Pemilukada Jurdil, untuk kita semua......!!!!!

kontak pc pmii ngawi

2010-05-09T06:28:00.000-07:00

PC PMII NGAWI

Jln Raya A.Yani Gg Emprit Kaji No.16 Ngawi

( SDN Beran ke timur )

Telp. (0351) 8065285

Email : pc_pmiingawi@yahoo.co.id